PEMBUKAAN

Berangkat dari semangat Proklamasi Republik Indonesia dan Pembukaan UUD 1945, maka Kami sebagai bagian dari elemen Bangsa Indonesia yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika, mendirikan dan menjalankan sebuah Organisasi yang berbasis Kebangsaan, yaitu bernama BINA BANGUN BANGSA, sebagai sebuah Organisasi yang berorientasi kepada Pembinaan dan Pembangunan Bangsa Indonesia, dalam arti dan makna serta tujuan yang seluas – luasnya, dalam mewujudkan cita – cita para Pendiri dan Pahlawan Bangsa serta seluruh Rakyat Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, Makmur dan Sejahtera.

Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, demi tertib dan teraturnya mekanisme Organisasi, maka disusunlah Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

ORGANISASI

Pasal 1

Nama, Waktu dan Kedudukan

  1. Organisasi ini bernama BINA BANGUN BANGSA, yang disingkat sebagai BANGSA/BBB/B3.
  2. Organisasi BINA BANGUN BANGSA didirikan pada tanggal satu mei dua ribu sembilan (1-5-2009) di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
  3. Pusat Organisasi BINA BANGUN BANGSA di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Visi & Misi

Visi dan Misi : NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL, MAKMUR  DAN SEJAHTERA.

BAB II

BENTUK ORGANISASI

Pasal 3

Azas

Organisasi BINA BANGUN BANGSA berazaskan Pancasila dan UUD 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Pasal 4

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Organisasi BINA BANGUN BANGSA dibentuk adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sikap mental, moral dan budi pekerti dalam menjalankan dan memelihara nilai–nilai luhur Bangsa Indonesia yang termaktub pada PANCASILA, sesuai jiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945;
  2. Mewujudkan cita – cita Bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan seluruh isi UUD 1945;
  3. Menggali dan mendayagunakan segenap potensi Bangsa dan Negara Indonesia baik dari potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) ke dalam segala aspek kehidupan Bangsa Indonesia, guna terciptanya Ketahanan Nasional di segala bidang yang mampu menjamin kesinambungan Pembinaan dan Pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia, dalam arti dan makna serta tujuan yang seluas–luasnya;
  4. Berperan aktif dalam seluruh proses Program Pembinaan danPembangunan Bangsa di seluruh dunia dalam eksistensinya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia di dunia Internasional, dalam arti dan makna serta tujuan yang seluas–luasnya.

Pasal 5

Motto dan Status

  1. Motto Organisasi : Bersatu Berkarya Bersama.
  2. Status BINA BANGUN BANGSA adalah Organisasi yang berbasis Kebangsaan yang memperhatikan segala aspek moral dan norma serta nilai – nilai luhur kebangsaan, keilmuan dan pengetahuan, serta aspek kemanusiaan.

Pasal 6

Sifat

Organisasi BINA BANGUN BANGSA bersifat :

  1. Hidup;
  2. Terbuka;
  3. Intelektual;
  4. Kemandirian dan;
  5. Kemanusiaan.

Pasal 7

Pedoman

Pedoman Organisasi BINA BANGUN BANGSA adalah :

  1. Religius;
  2. Intelektual;
  3. Nasionalis.

BAB III

BADAN ORGANISASI

Pasal 8

Struktur Organisasi

1. Organisasi BINA BANGUN BANGSA terdiri dari :a.    Dewan Tetap Kehormatan, di tingkat Nasional;b.    Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pimpinan, di        setiap tingkatan;c.    Satuan Koordinasi, di setiap tingkatan.2. Penjelasan dan ketentuan selanjutnya mengenai pasal 8 ayat 1,diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

Badan, Lembaga, dan Lembaga Khusus

Untuk kelengkapan dan kelancaran organisasi dalam melaksanakan segala aktivitas, program, dan tugas – tugas umum serta tugas khusus, maka Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dapat membentuk suatu badan umum / khusus atau lembaga umum / khusus.

  1. Badan / Lembaga terdiri dari :
  2. Yayasan;
  3. Koperasi;
  4. Lembaga.
  5. Penjelasan dan ketentuan selanjutnya mengenai pasal 9 ayat 1, diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

Keanggotaan

1. Anggota Organisasi BINA BANGUN BANGSA terdiri dari :
a.    Anggota Biasa;b.    Anggota Luar Biasa;c.    Anggota Kehormatan;d.    Anggota Tetap Kehormatan.2. Anggota Organisasi BINA BANGUN BANGSA adalah Warga Negara Indonesia
yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan Organisasi.3. Ketentuan selanjutnya mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah    Tangga dan Peraturan Organisasi.

Pasal 11

Tingkatan Kepemimpinan

Tingkatan Kepemimpinan Organisasi BINA BANGUN  BANGSA diatur sebagai berikut:

  1. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) di tingkat Nasional, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
  2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Propinsi;
  3. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat Kotamadya/Kabupaten/Kota;
  4. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan;
  5. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) di tingkat Kelurahan.

Pasal 12

Atribut

  1. Organisasi BINA BANGUN BANGSA memiliki Lambang, lagu mars dan atribut-atribut lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Bentuk, arti dan makna, lambang Organisasi BINA BANGUN BANGSA serta tata cara penggunaan lambang dan atribut lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Keuangan

  1. Keuangan Organisasi diperoleh dari :
  1. Iuran Anggota;b.    Usaha yang sah;
  2. Bantuan dari pihak–pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
  3. Ketentuan selanjutnya mengenai keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

dan Peraturan Organisasi.

Pasal 14

Tugas Pokok dan Fungsi Strategis

Organisasi BINA BANGUN BANGSA melaksanakan tugas dan fungsi strategisnya sebagai berikut:

  1. BINA BANGUN BANGSA akan selalu berupaya untuk mempertahankan tegak & berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. BINA BANGUN BANGSA berfungsi secara strategis sebagai Pendukung, Pelaksana, Pengawas, dan Penegak di setiap pelaksanaan Program Pembinaan dan Pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia sebagai mitra kebersamaan yang berasaskan   kekeluargaan dan gotong royong dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia;
  3. BINA BANGUN BANGSA berfungsi sebagai forum komunikasi dan penghimpun serta penyalur aspirasi rakyat dan bangsa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan di setiap bidang yang berorientasi kepada Pembinaan dan Pembangunan Bangsa dan    Negara Indonesia, dalam arti dan makna serta tujuan yang seluas–luasnya;
  4. BINA BANGUN BANGSA akan selalu berupaya untuk menegakkan hukum dan hak – hak azasi manusia guna mewujudkan Bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat dan beradab serta berkeadilan sosial;
  5. BINA BANGUN BANGSA akan selalu berupaya berpartisipasi aktif dalam peran diplomasi dan kerjasama hubungan internasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan terwujudnya tatanan dunia yang damai, adil, makmur dan    sejahtera;
  6. BINA BANGUN BANGSA berfungsi sebagai laboratorium kaderisasi penerus kepemimpinan bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia guna terwujudnya generasi kepemimpinan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berperilaku amanah serta memiliki wawasan intelektual, kebangsaan, kemandirian, serta berjiwa dan    berkarakter sosial kemanusiaan demi masa depan Bangsa dan Negara Indonesia yang lebih baik.

Pasal 15

Pembubaran Organisasi

  1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan di dalam Rapat Koordinasi Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud itu, dengan ketentuan quorum seperti yang diatur dalam pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 di dalam Anggaran Dasar ini.
  2. Kekayaan Organisasi setelah Organisasi dibubarkan ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Koordinasi Luar Biasa, dengan ketentuan quorum seperti yang diatur dalam pasal 16 ayat  2 dan ayat  3 di dalam Anggaran Dasar ini.

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 16

Perubahan AD / ART

  1. Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi, yang dilakukan khusus untuk itu.
  2. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari Dewan Pimpinan tiap tingkatan.
  3. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh 2/3 dari peserta yang hadir, Pengambilan Keputusan pada dasarnya diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB V

ATURAN – ATURAN

Pasal 17

Aturan Khusus

  1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BINA BANGUN BANGSA dan Struktur Dewan Pimpinan Organisasi BINA BANGUN BANGSA, disiapkan dan disahkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal di tingkat DPN.
  2. Dewan Badan Pendiri yang terdiri dari Penggagas dan Pendiri Organisasi selanjutnya setelah masa tugasnya sebagai Dewan Pimpinan Organisasi selesai, maka secara otomatis ditempatkan sebagai Dewan Tetap Kehormatan.
  3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Struktur Organisasi BINA BANGUN BANGSA yang dibentuk adalah sah dan akan dilaporkan pada Rakornas I yang sama diwujudkan dalam Rakorda I, Rakorwil I, Rakorcab I, dan Rakorancab I, yang sesuai dengan hasil Rakornas I.

Pasal 18

Aturan Tambahan

  1. Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini maka akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pendiri pada tanggal 1 Mei 2009.
  3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan di tanda tangani serta disahkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

DITETAPKAN DAN DISAHKAN : Jakarta, 16 Juli 2009

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

BINA BANGUN BANGSA