uud-asli-dan-palsuOleh : M Taufik Budiman, SH (Advokat)

Jika kita membaca ulang ketentuan yang diatur dalam Tap MPRS No. XX th 1966, ataupun Tap MPR No. III th 2000, ataupun dalam UU No. 12 th 2011 tentang Tata Urutan / Hierarki Peraturan Perundangan di NKRI ini, maka akan kita dapati bahwa sumber hukum tertinggi adalah UUD 1945.

Namun menjadi persoalan, UUD 1945 manakah yang kita gunakan sebagai sumber hukum tertinggi itu, apakah UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, ataukah UUD 1945 yang disahkan (setelah di amandemen sebanyak 4 kali) oleh MPR RI periode 1999-2004, pada tanggal 10 Agustus 2002 ?

Kedua UUD itu menggunakan nama yang sama yaitu UUD 1945, padahal adalah tidak mungkin sebuah produk hukum yang isinya berbeda mempunyai nama yang sama.

Dan sangat jelas bahwa antara UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI  pada 18 Agustus 1945 dan UUD 1945 yang disahkan oleh MPR RI pada 10 Agustus 2002 mempunyai isi yang sangat berbeda, meskipun Pembukaannya sama dan ada Pancasila yang juga sama di kedua UUD itu.

Logika yg mudah dan normal akan menyatakan bahwa produk yang belakangan keluar adalah produk tiruan, yang dalam bahasa hukumnya disebut sebagai Produk Palsu.

Ya, UUD 1945 yang disahkan oleh MPR RI pada 10 Agustus 2002 itu adalah produk tiruan dari UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI, dengan kata lain itu merupakan Konstitusi Palsu.

Jika kita hendak berargumen bahwa itu merupakan Perubahan dari UUD 1945, maka akan semakin jelas kedudukan hukumnya. Dokumen yang sudah dirubah, pasti berbeda dengan yang Asli, dan seharusnya dokumen itu diberi judul/label/nama yang berbeda pula. Jika kita memberi nama yang sama, maka tindakan itu disebut sebagai tindak (pidana) Pemalsuan, yang diancam pidana penjara sampai dengan 8 tahun.

Oleh karena itu, saya selalu menyebut UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tgl 18 Agustus 1945 ( dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959) sebagai UUD 1945 Asli, sedangkan UUD 1945 yang disahkan oleh MPR RI pada tgl 10 Agustus 2002 sebagai UUD 1945 Palsu. (dari 37 pasal di UUD 1945 Asli, sebanyak 31 pasal telah dirubah dalam UUD 1945 Palsu).

Lantas apakah selama ini kita bernegara dengan konstitusi palsu ? Menurut saya : Ya. Dan karena itu saya mengajak kita semua, khususnya lembaga-lembaga tinggi negara untuk segera kembali ke UUD 1945 Asli.

Apakah jika kembali ke UUD 1945 Asli, maka seluruh produk hukum dan lembaga-lembaga negara menjadi tidak sah dan harus bubar ? Menurut saya : Tidak. Produk hukum dan lembaga-lembaga yg ada (termasuk Presiden dan agt DPR -DPD) tetap sah sampai dinyatakan tidak sah dan/atau diadakan/dibentuk yang baru dan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 Asli. Bisa saja perubahan (jabatan) kelembagaan negara itu dimulai setelah Pemilu 2019, atau waktu lain yang ditetapkan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat (sebagaimana ketentuan UUD 1945 Asli).

Semoga dapat dimengerti dan dimaklumi.

 

http://binabangunbangsa.com/wp-content/uploads/2016/03/uud-asli-dan-palsu.jpghttp://binabangunbangsa.com/wp-content/uploads/2016/03/uud-asli-dan-palsu-150x150.jpgAdminBeritaHeadlinesHukum dan HAMkonstitusi palsu,m taufik budiman sh,taufik budiman sh,UUD 1945,uud 2002Oleh : M Taufik Budiman, SH (Advokat) Jika kita membaca ulang ketentuan yang diatur dalam Tap MPRS No. XX th 1966, ataupun Tap MPR No. III th 2000, ataupun dalam UU No. 12 th 2011 tentang Tata Urutan / Hierarki Peraturan Perundangan di NKRI ini, maka akan kita dapati bahwa sumber...Bersatu Berkarya Bersama