Jakarta, Menyambut pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA (BBB), Nur Ridwan, menyampaikan tanggapan dan rekomendasi terkait 100 hari pertama pemerintahan. Berikut adalah poin-poin utama yang diharapkan dapat menjadi perhatian Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan:
1. Fokus pada Stabilitas Politik dan Sosial
Presiden Prabowo diharapkan dapat menciptakan iklim politik yang stabil dan kondusif. Dengan dinamika politik pasca-pemilu, penting untuk segera merangkul semua elemen bangsa. Rekomendasi: Mengadakan dialog nasional yang melibatkan berbagai pihak, termasuk oposisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil, guna memupuk persatuan dan meredam polarisasi.
2. Pemulihan Ekonomi dan Penguatan UMKM
Sektor ekonomi perlu segera dipulihkan, dengan fokus pada UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Rekomendasi: Mempercepat program stimulus ekonomi untuk UMKM, termasuk kredit bunga rendah, pelatihan digitalisasi, dan akses pasar yang lebih luas. Selain itu, optimalisasi sektor pertanian dan maritim sangat penting untuk meningkatkan ekonomi daerah.
3. Pembenahan Sistem Birokrasi
Reformasi birokrasi menjadi prioritas untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Rekomendasi: Penyederhanaan prosedur perizinan dan implementasi e-government untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik, serta fokus pada pemberantasan korupsi di tiap tingkatan birokrasi.
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Kedua bidang dan sektor ini adalah kunci mencerdaskan kehidupan bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum bagi rakyat. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus pada pendidikan – pengajaran dan kesehatan. Rekomendasi: Pendidikan: Pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil, dan peningkatan program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kesehatan: Perluasan cakupan BPJS Kesehatan, peningkatan fasilitas di daerah, dan penguatan program pencegahan penyakit menular dan peningkatan gizi bagi ibu hamil dan anak.
5. Ketahanan Pangan dan Energi
Ketahanan pangan dan energi adalah isu strategis yang perlu menjadi fokus pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian global. Rekomendasi: Meningkatkan produksi pangan lokal melalui dukungan teknologi pertanian dan mendorong investasi di sektor energi terbarukan seperti energi surya dan angin.
6. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Penegakan hukum yang adil dan perlindungan HAM adalah fondasi dari negara hukum yang kuat. Rekomendasi: Penguatan institusi penegak hukum, penegakan aturan tanpa diskriminasi, serta komitmen pada penyelesaian kasus-kasus hukum pro rakyat dan pelanggaran HAM secara transparan.
7. Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur harus berkelanjutan dan inklusif, terutama untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Rekomendasi: Fokus pada pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan di daerah tertinggal guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
8. Perlindungan Lingkungan dan Penanganan Perubahan Iklim
Sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas yang tinggi, Indonesia harus lebih serius dalam melindungi lingkungan hidup. Rekomendasi: Memperkuat regulasi perlindungan lingkungan hidup, mempercepat program reboisasi, dan mengurangi emisi karbon untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Kesimpulan
Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan, menegaskan pentingnya langkah nyata dari pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama. “Keberhasilan pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat akan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk segera melakukan perubahan yang signifikan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kami mendukung langkah-langkah yang membawa Indonesia menuju kemandirian dan kemajuan, namun tetap akan kritis dan konstruktif dalam pembangunan dan pengawasan termasuk memberikan saran dan masukan,” ujarnya.
BINA BANGUN BANGSA sebagai Mitra Strategis Pembangunan Nasional sejak tahun 2009 siap berkolaborasi dengan pemerintahan Prabowo 2024-2029 untuk mengawal dan mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka yang bersatu, berdaulat, adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. (***)