AD / ART BINA BANGUN BANGSA

Lampiran : KETETAPAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL BINA BANGUN BANGSA, NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BINA BANGUN BANGSA

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Berangkat dari jiwa Pancasila dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia serta cita-cita dan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sebagai Anak Bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, kami mendirikan dan menjalankan sebuah Organisasi Kebangsaan, yang bernama BINA BANGUN BANGSA, sebagai organisasi yang berorientasi kepada Pembinaan dan Pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia, secara arti, makna, maksud dan tujuan yang seluas–luasnya, dalam rangka mewujudkan cita–cita dan amanat para Pendiri dan Pahlawan Bangsa Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, Makmur dan Sejahtera bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, demi tertib dan teraturnya mekanisme serta jalannya organisasi, maka disusunlah Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

ORGANISASI

Pasal 1

Nama, Waktu dan Kedudukan

  1. Organisasi ini bernama BINA BANGUN BANGSA, yang disingkat sebagai BANGSA/BBB.
  2. BINA BANGUN BANGSA didirikan pada tanggal satu mei dua ribu sembilan (1-5-2009) di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
  3. Pusat Organisasi BINA BANGUN BANGSA di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Visi & Misi

Visi : Terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, Makmur dan Sejahtera bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Misi : Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, Makmur dan Sejahtera bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Pasal 3

Azas

BINA BANGUN BANGSA berazaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan BINA BANGUN BANGSA dibentuk adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai bentuk keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan dan menjalankan serta melestarikan nilai–nilai luhur Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila sesuai dengan semangat dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, secara arti, makna, maksud dan tujuan yang seluas–luasnya;
  2. Sebagai bentuk sikap kejuangan dan kebangsaan dalam mewujudkan cita–cita dan amanat Bangsa dan Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila, yaitu :
    1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
    2. memajukan kesejahteraan umum;
    3. mencerdaskan kehidupan bangsa;
    4. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  3. Sebagai bentuk peran serta Anak Bangsa Indonesia dalam menggali dan mendayagunakan segenap potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) Bangsa dan Negara Indonesia, demi terwujudnya Ketahanan Nasional di segala bidang dan sector secara menyeluruh, yang mampu menjamin keberlangsungan, keberlanjutan dan kesinambungan program pembinaan dan pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia, secara arti, makna, maksud dan tujuan yang seluas–luasnya;
  4. Sebagai bentuk peran serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam seluruh proses dan pelaksanakan program pembinaan dan pembangunan Bangsa dan Negara dalam kerangka Pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, secara arti, makna, maksud dan tujuan yang seluas–luasnya.
  5. Sebagai bentuk peran serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam setiap program pembinaan dan pembangunan bangsa–bangsa sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dalam melaksanakan politik bebas aktif, dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta nilai-nilai kemanusiaan, secara arti, makna, maksud dan tujuan yang seluas–luasnya.

Pasal 5

Motto dan Status

  1. Motto BINA BANGUN BANGSA : Bersatu Berkarya Bersama.
  2. Status BINA BANGUN BANGSA adalah Organisasi yang berbasis kebangsaan yang memperhatikan segala aspek norma, etika, dan moral, serta nilai-nilai luhur, keilmuan dan pengetahuan umum, serta aspek sosial dan kemanusiaan.

Pasal 6

Sifat

BINA BANGUN BANGSA bersifat : Hidup; Terbuka; Kekeluargaan, Gotong Royong; dan Kemanusiaan.

Pasal 7

Pedoman

Pedoman BINA BANGUN BANGSA adalah : Religius; Intelektual; Nasionalis.

BAB II

BADAN ORGANISASI

Pasal 8

Struktur Organisasi

  1. Organisasi BINA BANGUN BANGSA terdiri dari :
    1. Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Pimpinan, Badan Pengurus Harian, di tingkat Nasional;
    2. Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan, Badan Pengurus Harian, di setiap tingkatan;
    3. Satuan Koordinasi, di setiap tingkatan;
    4. Satuan Unit Kerja, di setiap tingkatan.
  2. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 8 ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

Badan, Lembaga, dan Lembaga Khusus

  1. Untuk kelengkapan dan kelancaran organisasi dalam melaksanakan segala program kerja dan tugas-tugas umum serta tugas-tugas khusus lainnya, maka Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dapat membentuk suatu badan/lembaga umum dan/atau yang bersifat khusus, di antaranya seperti :
    1. Badan;
    2. Lembaga;
    3. Koperasi;
    4. Yayasan;
    5. Komite.
  2. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 9 ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

Keanggotaan

  1. Anggota BINA BANGUN BANGSA terdiri dari :
    1. Anggota Biasa;
    2. Anggota Luar Biasa;
    3. Anggota Kehormatan;
    4. Anggota Tetap Kehormatan.
  2. Anggota BINA BANGUN BANGSA adalah Warga Negara Indonesia yang telah sah memenuhi persyaratan keanggotaan yang mengikat dirinya dengan Organisasi.
  3. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 10 ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Tingkatan Kepemimpinan

Tingkatan Kepemimpinan Organisasi BINA BANGUN BANGSA diatur sebagai berikut:

  1. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) di tingkat Nasional, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
  2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di DKI Jakarta;
  3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Propinsi;
  4. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat Kotamadya/Kabupaten;
  5. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan;
  6. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) di tingkat Kelurahan;
  7. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 11 ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Lambang dan Atribut

  1. BINA BANGUN BANGSA memiliki lambang, lagu mars, identitas, dan atribut lainnya.
  2. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 12 ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Keuangan

  1. Keuangan Organisasi diperoleh dari :
    1. Iuran Anggota;
    2. Usaha-usaha yang sah;
    3. Bantuan atau sumbangan dari pihak–pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
  2. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 13 ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Tugas Pokok dan Fungsi

 Organisasi BINA BANGUN BANGSA melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

  1. Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anak bangsa yang selalu berjuang dan berupaya dalam menjaga dan mengawal serta mempertahankan Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara arti, makna, maksud dan tujuan yang seluas–luasnya;
  2. Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra strategis pembangunan nasional di segala bidang dalam hal pendidikan, penelitian, perencanaan, dan pengembangan, pemberdayaan, pelaksanaan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian di setiap program pembinaan dan pembangunan nasional dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia, secara arti, makna, maksud dan tujuan yang seluas–luasnya;
  3. Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai forum informasi dan komunikasi yang menghimpun dan menyalurkan aspirasi serta amanat rakyat ke dalam semua kebijakan pembangunan nasional di segala bidang atau sektor, secara arti, makna, maksud dan tujuan yang seluas–luasnya;
  4. Menjalankan tugas dan fungsinya yang selalu berupaya untuk memperjuangkan dan menegakkan keadilan sosial dan keadilan hukum serta hak-hak azasi manusia guna mewujudkan Bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, damai dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, secara arti, makna, maksud dan tujuan yang seluas–luasnya;
  5. Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pembinaan dan kaderisasi kepemimpinan bagi setiap anak Bangsa Indonesia guna melahirkan generasi penerus bangsa dan negara sebagai pemimpin yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, adil dan amanah, berjiwa dan berkarakter Pancasila, serta memiliki wawasan kebangsaan, dan memiliki jiwa kemandirian, yang kreatif dan inovatif demi melahirkan generasi masa depan Bangsa dan Negara Indonesia yang lebih baik, secara arti, makna, maksud dan tujuan yang seluas–luasnya.

Pasal 15

Peran Strategis

Organisasi BINA BANGUN BANGSA memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemerintahan nasional sebagai berikut :

  1. Mitra Strategis dalam Pemberdayaan Kemasyarakatan :
    1. Sebagai konsultan umum bagi masyarakat masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan serta konsultansi dan advokasi publik;
    2. Sebagai konsultan umum bagi masyarakat dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan pengawasan serta pengendalian dalam program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan nasional;
    3. Sebagai konsultan umum bagi masyarakat yang dapat menghimpun dan menyalurkan serta memperjuangkan aspirasi rakyat/masyarakat.
  2. Mitra Strategis dalam Pemerintahan :
    1. Sebagai konsultan umum di setiap program dan kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan nasional;
    2. Sebagai konsultan pendamping pemberdayaan masyarakat di setiap program dan kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan nasional;
    3. Sebagai konsultan umum dalam membantu tugas–tugas lainnya dalam pemerintahan dan pembangunan nasional.

BAB III

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 16

Perubahan AD/ART

  1. Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional yang dilakukan khusus untuk itu.
  2. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari Dewan Pimpinan Nasional.
  3. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh 2/3 dari peserta yang hadir, dan Pengambilan keputusan melalui proses musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dan ditetapkan dan disahkan melalui keputusan dari Dewan Pendiri dan Dewan Pimpinan Nasional.

BAB IV

ATURAN-ATURAN

Pasal 17

Aturan Khusus

  1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Struktur Dewan Pimpinan Nasional BINA BANGUN BANGSA, ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
  2. Dewan Pendiri yang terdiri dari penggagas dan pendiri Organisasi BINA BANGUN BANGSA selanjutnya ditempatkan sebagai Dewan Tetap Kehormatan.
  3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Struktur Organisasi BINA BANGUN BANGSA yang dibentuk adalah sah dan akan dilaporkan pada Rakornas, Rakorda, Rakorwil, Rakorcab, dan Rakorancab.

Pasal 18

Aturan Tambahan

  1. Hal–hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini maka akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.
  2. Anggaran Dasar BINA BANGUN BANGSA ini berlaku sejak ditetapkan dan di tanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Organisasi 

  1. BINA BANGUN BANGSA adalah Organisasi Kebangsaan yang bergerak di segala bidang dan sektor dalam Pembangunan Nasional secara arti, makna, maksud dan tujuan yang seluas-luasnya demi keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Amanat Pembukaan UUD 1945, yang selanjutnya di dalam Anggaran Rumah Tangga ini cukup disebut BINA BANGUN BANGSA dan/atau Organisasi.
  2. Ketua Umum adalah Pimpinan Tertinggi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) BINA BANGUN BANGSA yang memegang tampuk Kepemimpinan Tertinggi dalam Organisasi dan dalam hubungannya secara Tata Pemerintahan dan Pembangunan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengemban amanat dan cita-cita untuk melaksanakan visi dan misi BINA BANGUN BANGSA, sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi.
  3. Dewan Pimpinan Nasional adalah Ketua Umum dan/atau Ketua Umum beserta Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal, dan/atau Ketua Umum beserta Bendahara Umum/Wakil Bendahara Umum Nasional, dan/atau beserta seluruh unsur Pimpinan Nasional.

Pasal 2

Ketetapan dan Keputusan

  1. Ketetapan Nasional adalah suatu Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh Ketua Umum dan/atau atas nama Dewan Pimpinan Nasional (DPN) BINA BANGUN BANGSA, yang bersifat mengikat dan menyeluruh kepada semua tingkatan secara Nasional;
  2. Ketetapan dan/atau Keputusan Nasional adalah suatu peraturan Organisasi dan/atau ketentuan yang diterbitkan dan ditanda tangani serta disahkan oleh Ketua Umum dan/atau bersama Sekretaris Jenderal, yang bersifat mengikat dan menyeluruh kepada semua tingkatan secara Nasional;
  3. Keputusan adalah suatu peraturan Organisasi dan/atau ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan tiap tingkatan, DPD, DPW, DPC, DPAC, yang bersifat mengikat secara yurisdiksi daerah dan/atau wilayahnya masing-masing tingkatan, dengan tembusan atau diteruskan kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN).

Pasal 3

Peraturan Organisasi

Selain Ketetapan dan Keputusan, Jenis–jenis Peraturan Organisasi adalah :

  1. Peraturan Nasional adalah peraturan Organisasi dan/atau ketentuan yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua Umum yang bersifat mengikat dan menyeluruh secara Nasional;
  2. Intruksi Nasional adalah peraturan Organisasi dan/atau ketentuan yang diterbitkan dan/atau ditanda tangani oleh Ketua Umum yang bersifat khusus / spesifik, mengikat dan menyeluruh secara Nasional, yang berkaitan dengan Program dan Kegiatan Organisasi;
  3. Surat Edaran adalah surat yang bersifat sementara sesuai peruntukannya dan diterbitkan secara Organisasi sesuai dengan Bidang, Tugas Pokok dan Fungsinya serta yurisdiksi tiap tingkatannya, selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, ketetapan dan/atau keputusan peraturan Organisasi, yang diketahui oleh Dewan Pimpinan Nasional, dan/atau ditanda tangani/disahkan oleh Ketua Umum.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota

  1. Pada hakekatnya segenap Anak Bangsa Indonesia adalah Anggota BINA BANGUN BANGSA, yang dapat menjadi anggota resmi BINA BANGUN BANGSA dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Pimpinan Organisasi dari setiap tingkatan dengan lampiran persyaratan lainnya, yang kemudian diteruskan ke DPN untuk diverifikasi dan registrasi selanjutnya;
  2. Anggota BINA BANGUN BANGSA adalah setiap warga Negara Indonesia yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi yang diterbitkan oleh DPN;
  3. Hak bagi setiap anggota adalah:
    1. Mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pimpinan dan/atau Pengurus Organisasi;
    2. Mengeluarkan pikiran, pendapat dan usul serta saran, baik berupa lisan maupun tulisan demi kemajuan dan pengembangan BINA BANGUN BANGSA;
    3. Memperoleh kesempatan untuk mengikuti seluruh program dan kegiatan Organisasi.
  4. Kewajiban bagi setiap anggota adalah :
    1. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan serta integritas BINA BANGUN BANGSA, sebagai bentuk loyalitas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
    2. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya secara sungguh-sungguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Ketetapan dan Peraturan Organisasi serta kebijakan dan ketentuan lainnya sebagai bentuk loyalitas dan pengabdian kepada Organisasi;
    3. Membayar iuran keanggotaan dan iuran/biaya lainnya.
  5. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut lainnya mengenai Pasal 4 Bab II ini, diatur dengan Ketetapan Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 5

Pendaftaran Anggota dan Konsultan

  1. Setiap calon anggota harus mengajukan surat permohonan dan/atau mengisi formulir pendaftaran dengan memenuhi segala persyaratan untuk menjadi anggota dan/atau konsultan BINA BANGUN BANGSA.
  2. Hak penentuan, penetapan dan pengesahan penerimaan anggota/konsultan berada di bawah otoritas Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang dapat diusulkan oleh Dewan Pimpinan Organisasi dari tiap tingkatan.
  3. Anggota yang telah memenuhi persyaratan dan diterima secara sah, maka diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh DPN yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal.
  4. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut lainnya mengenai Pasal 5 Bab II ini, diatur dengan Ketetapan Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 6

Berakhirnya Keanggotaan

  1. Setiap Anggota kehilangan identitas keanggotaannya dan/atau diberhentikan dari keanggotaannya dikarenakan beberapa hal, yaitu :
    1. Meninggal Dunia;
    2. Atas permintaan sendiri yang disampaikan secara tertulis;
    3. Diberhentikan atas dasar pertimbangan dan/atau dikarenakan telah berbuat kesalahan yang dianggap akan merugikan Organisasi dan/atau dianggap telah melakukan pencemaran nama baik Organisasi secara arti, makna, maksud dan tujuan yang seluas-luasnya.
  2. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut lainnya mengenai Pasal 6 Bab II ini, diatur dengan Ketetapan Dewan Pimpinan Nasional.

BAB III

BADAN ORGANISASI

Pasal 7

Dewan Pendiri

Ketetapan sebagai Dewan Pendiri, adalah :

  1. Dewan Pendiri terdiri dari Penggagas dan Pendiri Organisasi BINA BANGUN BANGSA;
  2. Dewan Pendiri dapat dipilih menjadi Dewan Pimpinan Nasional;
  3. Dewan Pendiri yang telah selesai masa tugasnya di Dewan Pimpinan Nasional, maka secara otomatis ditempatkan sebagai Dewan Tetap Kehormatan.
  4. Dewan Pendiri terdiri dari seorang Ketua dan beberapa anggota;
  5. Masa jabatan Dewan Pendiri untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 8

Dewan Pembina

  1. Ketetapan sebagai Dewan Pembina, adalah :
    1. Dewan Pembina dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN);
    2. Dewan Pembina bisa lebih dari seorang yang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota;
    3. Masa jabatan Dewan Pembina disesuaikan dengan masa jabatan Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
  2. Tugas pokok dan fungsi Dewan Pembina adalah memberikan bantuan dan dukungan serta pertimbangan dan solusi untuk kepentingan DPN dan organisasi secara keseluruhan demi terselenggaranya program dan kegiatan serta keberlangsungan organisasi.

Pasal 9

Dewan Kehormatan

Ketetapan sebagai Dewan Kehormatan, adalah :

  1. Dewan Kehormatan bisa lebih dari seorang yang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan beberapa Anggota;
  2. Masa jabatan Dewan Kehormatan untuk jangka waktu yang ditentukan;
  3. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut lainnya mengenai Pasal 9 Bab III ini, diatur dengan Ketetapan Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 10

Dewan Penasehat

  1. Ketetapan sebagai Dewan Penasehat, adalah :
  2. Dewan Penasehat dibentuk di setiap tingkatan;
  3. Dewan Penasehat bisa lebih dari seorang yang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota;
  4. Masa jabatan Dewan Penasehat disesuaikan dengan masa jabatan di setiap tingkatan.
  5. Tugas pokok dan fungsi Dewan Penasehat adalah memberikan pertimbangan dan solusi untuk kepentingan DPN dan organisasi secara keseluruhan demi terselenggaranya program dan kegiatan serta keberlangsungan organisasi.

Pasal 11

Atribut

  1. Organisasi BINA BANGUN BANGSA memiliki lambang, lagu mars dan atribut-atribut lainnya.
  2. Bentuk Lambang Organisasi :

Description: logo BINA BANGUN BANGSA copy

  1. Bentuk, arti dan makna, lambang Organisasi BINA BANGUN BANGSA memiliki :
    1. Unsur warna;
    2. Unsur simbol;
  2. Unsur Warna terdiri dari :
    1. Warna Merah mewakili makna Kejuangan & Kesemangatan;
    2. Warna Putih mewakili makna Kesucian & Kemurnian;
    3. Warna Hitam mewakili makna Kedaulatan & Keadilan;
    4. Warna Kuning Keemasan mewakili makna Kemakmuran & Kejayaan.
  3. Unsur Simbol terdiri dari :
    1. Simbol Bintang Keemasan mewakili makna Kepemimpinan, dan berjumlah 3 (tiga) Bintang adalah menggambarkan “Tri Tunggal Ika Pembangunan”, yaitu Rakyat/Bangsa, Negara, dan Hukum;
    2. Simbol Bumi/Dunia mewakili makna Universal/Umum;
    3. Simbol Sayap yang terkembang mewakili makna Kemerdekaan.
  4. Arti dan makna keseluruhan dari lambang BINA BANGUN BANGSA adalah “Kepemimpinan yang berdasarkan Kejuangan, Kesemangatan, Kesucian dan Kemurnian dalam Menegakkan Kedaulatan, Keadilan, Kemakmuran, Kejayaan dan Kesejahteraan Umum menuju Kemerdekaan yang Sejati”
  5. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut lainnya mengenai Pasal 11 Bab III ini, diatur dengan Ketetapan Dewan Pimpinan Nasional.

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 12

Keuangan

  1. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) BINA BANGUN BANGSA menentukan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi dan rekening kas organisasi secara Nasional.
  2. DPN BINA BANGUN BANGSA menentukan dan menetapkan besarnya iuran keanggotaan tahunan, dan iuran atau biaya lainnya, yang disetor ke Kas Nasional melalui rekening DPN BINA BANGUN BANGSA, yang kemudian dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan serta keberlangsungan program dan kegiatan organisasi secara Nasional.
  3. DPN BINA BANGUN BANGSA menentukan dan menetapkan besarnya anggaran yang menyertai setiap program dan kegiatan maupun yang berkaitan dengan sumbangan dan/atau hibah.
  4. Semua lalu lintas/mutasi keuangan harus tercatat secara administratif dan akuntabel menurut kaidah pembukuan/akuntansi dan/atau ketentuan umum yang berlaku.
  5. Tahun Pembukuan Organisasi adalah setiap tanggal 1 Januari hingga sampai dengan tanggal 31 Desember per Tahun Anggaran.
  6. Selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Desember tiap tahunnya, tiap Bendahara dari semua tingkatan telah mengirimkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (LPJ-APBO) tiap tingkatan untuk Tahun yang telah Berjalan disertai dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) tiap tingkatan untuk Tahun Anggaran berikutnya.
  7. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut lainnya mengenai Pasal 12 Bab IV ini, diatur dengan Ketetapan Dewan Pimpinan Nasional.

BAB V

KOPERASI

Pasal 13

Koperasi Nasional

  1. Untuk mengisi dan memperkuat keuangan organisasi, maka DPN BINA BANGUN BANGSA menjalankan sistem Koperasi Nasional sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, sesuai dengan ideologi dan prinsip-prinsip perkoperasian Indonesia.
  2. Setiap anggota wajib menjadi anggota KOPERASI BINA BANGUN BANGSA dengan mematuhi dan menjalankan sistem administrasi dan manajemen Koperasi Nasional sebagaimana mestinya;
  3. Dalam sistem administrasi dan manajemen Koperasi Nasional ada simpanan pokok, iuran wajib/sukarela, tabungan wajib/sukarela, dan iuran lainnya;
  4. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut lainnya mengenai Pasal 13 pada Bab V ini, diatur dengan Ketetapan Dewan Pimpinan Nasional.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 14

Kerja Sama

  1. Dengan persetujuan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional di pusat, Dewan Pimpinan organisasi tiap tingkatan dapat mengadakan kerja sama dengan instansi, institusi, atau organisasi dan lembaga lainnya, selama untuk kemajuan dan pengembangan program dan kegiatan organisasi, dan tidak bertentangan dengan visi-misi serta AD/ART BINA BANGUN BANGSA.
  2. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut lainnya mengenai Pasal 14 pada Bab VI ini, diatur dengan Ketetapan Dewan Pimpinan Nasional.

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

Rapat-Rapat Permusyawaratan

Jenis-jenis rapat permusyawaratan:

  1. Rapat Koordinasi;
  2. Rapat Pimpinan;
  3. Rapat Kerja.

BAB VIII

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

Pasal 16

Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)

  1. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) adalah rapat tingkat nasional, diadakan paling sedikitnya dalam 5 (lima) tahun sekali;
  2. RAKORNAS diselenggarakan oleh DPN BINA BANGUN BANGSA;
  3. RAKORNAS berwenang :
    1. Menetapkan AD/ART dan/atau perubahannya;
    2. Menetapkan Garis Besar Haluan Nasional (GBHN) BINA BANGUN BANGSA;
    3. Menetapkan Struktur dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional.

BAB IX

RAPAT PIMPINAN

Pasal 16

Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)

  1. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang bersifat khusus.
  2. RAPIMNAS diadakan paling sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.
  3. RAPIMNAS berwenang untuk :
    1. Menetapkan Keputusan dan/atau Peraturan Organisasi dalam melaksanakan dan/atau menyempurnakan AD/ART;
    2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahunan;
    3. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Organisasi (APBN-O) Tahunan.

Pasal 17

Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA)

  1. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang kemudian diteruskan dan dilaporkan ke DPN.
  2. RAPIMDA diadakan paling sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.
  3. RAPIMDA berwenang untuk :
    1. Melakukan evaluasi Program/Kegiatan Tahunan tingkat DPD;
    2. Menetapkan Rencana Program/Kegiatan Tahunan tingkat DPD.
    3. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPD (APB-DPD) Tahunan.

Pasal 18

Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL)

  1. Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), yang kemudian diteruskan dan dilaporkan ke DPD, dan DPN.
  2. RAPIMWIL diadakan paling sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.
  3. RAPIMWIL berwenang untuk :
    1. Melakukan evaluasi Program/Kegiatan Tahunan tingkat DPW;
    2. Menetapkan Rencana Program/Kegiatan Tahunan tingkat DPW.
    3. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPW (APB-DPW) Tahunan.

Pasal 19

Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB)

  1. Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB) adalah rapat yang diadakan oleh DPC, yang kemudian diteruskan dan dilaporkan ke DPW, DPD, dan DPN.
  2. RAPIMCAB diadakan paling sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.
  3. RAPIMCAB berwenang untuk :
    1. Melakukan evaluasi Program/Kegiatan Tahunan tingkat DPC;
    2. Menetapkan Rencana Program/Kegiatan Tahunan tingkat DPC;
    3. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPC (APB-DPC) Tahunan.

Pasal 20

Rapat Pimpinan Anak Cabang (RAPIMANCAB)

  1. Rapat Pimpinan Anak Cabang (RAPIMANCAB) adalah rapat yang diadakan oleh DPAC, yang kemudian diteruskan dan dilaporkan ke DPC, DPW, DPD, dan DPN.
  2. RAPIMANCAB diadakan paling sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.
  3. RAPIMANCAB berwenang untuk :
    1. Melakukan evaluasi Program/Kegiatan Tahunan tingkat DPAC;
    2. Menetapkan Rencana Program/Kegiatan Tahunan tingkat DPAC;
    3. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPAC (APB-DPAC) Tahunan.

BAB X

RAPAT KERJA

Pasal 21

Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

  1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN), yang kemudian dilaporkan dalam RAPIMNAS.
  2. RAKERNAS diadakan paling sedikitnya 1 (satu) bulan sekali.
  3. RAKERNAS berwenang untuk :
    1. Melakukan monitoring dan evaluasi Program/Kegiatan Nasional;
    2. Menyusun Rencana Program/Kegiatan Nasional (RPKN).
    3. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Organisasi (RAPBNO)
    4. Membahas hal-hal yang diperlukan dan/atau yang bersifat umum, khusus, penting, dan/atau mendesak.

Pasal 22

Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)

  1. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang kemudian dilaporkan dalam RAPIMDA.
  2. RAKERDA diadakan paling sedikitnya 1 (satu bulan) bulan sekali.
  3. RAKERDA berwenang untuk :
    1. Melakukan monitoring dan evaluasi Program/Kegiatan DPD;
    2. Menyusun Rencana Program/Kegiatan DPD;
    3. Membahas hal-hal yang diperlukan dan/atau yang bersifat umum, khusus, penting, dan/atau mendesak.

Pasal 23

Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL)

  1. Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), yang kemudian dilaporkan dalam RAPIMWIL.
  2. RAKERWIL diadakan paling sedikitnya minimal 1 bulan sekali.
  3. RAKERWIL berwenang untuk :
    1. Melakukan monitoring dan evaluasi Program/Kegiatan DPW;
    2. Menyusun Rencana Program/Kegiatan DPW;
    3. Membahas hal-hal yang diperlukan dan/atau yang bersifat umum, khusus, penting, dan/atau mendesak.

Pasal 24

Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)

  1. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yang kemudian dilaporkan dalam RAPIMCAB.
  2. RAKERCAB diadakan paling sedikitnya 1 (satu) bulan sekali.
  3. RAKERCAB berwenang untuk :
    1. Melakukan monitoring dan evaluasi Program/Kegiatan DPC;
    2. Menyusun Rencana Program/Kegiatan DPC;
    3. Membahas hal-hal yang diperlukan dan/atau yang bersifat umum, khusus, penting, dan/atau mendesak.

Pasal 25

Rapat Kerja Anak Cabang (RAKERANCAB)

  1. Rapat Kerja Anak Cabang (RAKERANCAB) adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC), yang kemudian dilaporkan dalam RAPIMANCAB.
  2. RAKERANCAB diadakan paling sedikitnya 1 (satu) bulan sekali.
  3. RAKERANCAB berwenang untuk :
    1. Melakukan monitoring dan evaluasi Program/Kegiatan DPAC;
    2. Menyusun Rencana Program/Kegiatan DPAC;
    3. Membahas hal-hal yang diperlukan dan/atau yang bersifat umum, khusus, penting, dan/atau mendesak.

BAB XI

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 26

Perubahan AD/ART

  1. Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional/Rapat Pimpinan Nasional yang diadakan khusus untuk maksud dan tujuan itu, yang selanjutnya diatur dalam Ketetapan Dewan Pimpinan Nasional;
  2. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan Pimpinan Nasional dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh 2/3 dari peserta yang hadir;
  3. Pengambilan keputusan melalui proses musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak yang mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Pendiri dan/atau Dewan Pembina;
  4. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 26 Bab XI ini, diatur dengan Ketetapan Dewan Pimpinan Nasional.

BAB XII

ATURAN – ATURAN

Pasal 27

Aturan Khusus

  1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BINA BANGUN BANGSA dan Struktur dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Organisasi BINA BANGUN BANGSA, ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional;
  2. Segala hal dan/atau sesuatu yang belum di atur dan/atau terdapat perubahan dan/atau penambahan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi, maka selanjutnya diatur dalam Ketetapan Dewan Pimpinan Nasional;
  3. Setiap anggota dianggap telah mengetahui, mengerti dan memahami serta menyetujui dan siap mentaati dan melaksanakan isi, maksud dan tujuan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi BINA BANGUN BANGSA ini.

Ditetapkan dan disahkan di Jakarta

Pada Tanggal : 7 Juli 2014

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

BINA BANGUN BANGSA

NUR RIDWAN, SH/Ketua Umum

SALOMON TANJUNG, SH/Sekretaris Jenderal