ahokPortal Infokom – Terkait sorotan Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek yang terus menekan besarnya usulan alokasi belanja pegawai di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2015, yang malah ada kenaikan padahal Kemendagri sebelumnya sudah meminta Pemprov DKI untuk menurunkan besaran alokasi belanja pegawai dalam Raperda APBD 2015 sebesar Rp 19,52 triliun, yang menurut Kemendagri alokasi tersebut adalah terlalu besar dan tidak memperlihatkan APBD yang pro-rakyat. Membuat Gubernur Ahok merasa direcokin kebijakannya oleh Kemendagri.

“Pak Dirjen, ini pegawai-pegawai di DKI memang sombong-sombong. Kenapa sombong? Karena gaji mereka itu tidak minta dari (dana alokasi umum pemerintah) pusat, Pak,” kata Basuki kepada Donny, Kamis (2/4/2015) seperti yang dilansir dari kompas.com.

Pernyataan Basuki itu seakan tidak perlu ada persetujuan dari Pemerintah Pusat tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerahnya, yang langsung disanggah oleh Dirjen Kemendagri Donny atas ucapan Basuki itu, yang menegaskan bahwa semua¬†usulan dan termasuk belanja pegawai harus mendapat pengesahan dari Kemendagri, Kemendagri yang sahkan itu. (baca juga : Dirjen Kemendagri “Skak Mat”Ahok)

Maka fenomena ini membuat Konsultan Umum BINA BANGUN BANGSA Nur Ridwan perlu menyatakan pandangannya bahwa Gubernur Ahok seharusnya mendengar dan mematuhi permintaan Pemerintah Pusat, apalagi ini sesuai dengan aturan yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah tidak terkecuali DKI Jakarta, yang seharusnya malah menjadi barometer untuk taat aturan demi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

“Bukan seenaknya saja mengatur daerahnya tanpa mau mengikuti aturan yang berlaku, karena semua harus ikut aturan yang sudah dirancang da ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah pusat sebagai prioritas nasional kepada seluruh pemerintah daerah dalam tahun anggaran berjalan, menengah maupun jangka panjang “, katanya kepada Portal Infokom.

Malah ditambahkan oleh Nur Ridwan keterangan yang terlontar dari Gubernur Ahok menunjukkan memang benar sorotan Kemendagri bahwa adanya pemborosan di belanja gaji pegawai, karena mentang – mentang berasal dari pendapatan dan pajak masyarakat Jakarta yang tergolong Besar dibanding daerah lainnya sehingga membuat PNS DKI (memang) sombong, karena bisa bergaji besar dan mendapatkan banyak fasilitas.

“Kenyataannya berarti manajemen DKI Jakarta malah tidak efektif dan efisien seperti yang selalu digembar-gemborkan oleh Gubernur Ahok, untuk selalu melakukan penghematan ?”, katanya lagi.

Apalagi tambahnya masih prihatin dengan kualitas dan kinerja PNS DKI yang sarat dengan perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang masih saja dilakukan oleh oknum Pejabat dan PNS yang diduga melakukan penggelembungan anggaran dan adanya kegiatan atau pekerjaan fiktif, termasuk pula penerimaan yang tidak tercatat atau dilaporkan sebagai pendapatan, sehingga telah merugikan keuangan negara hingga milyaran bahkan triliunan.

“Dan kesemuanya itu adalah merupakan tanggung jawab Ahok sebagai Gubernur, untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan jujur dan benar, seperti yang dijanjikannya kan ?!”, tandasnya.

https://binabangunbangsa.com/wp-content/uploads/2015/01/422572_01034802122014_ahok1-1024x678.jpghttps://binabangunbangsa.com/wp-content/uploads/2015/01/422572_01034802122014_ahok1-300x300.jpgAdminBeritaMetropolitanahok,apbd dki,gubernur dki,kemendagriPortal Infokom - Terkait sorotan Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek yang terus menekan besarnya usulan alokasi belanja pegawai di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2015, yang malah ada kenaikan padahal Kemendagri sebelumnya sudah meminta Pemprov DKI untuk menurunkan besaran alokasi belanja pegawai dalam...Bersatu Berkarya Bersama