Jakarta, sebuah grand design untuk menghancurkan NKRI berdasarkan hasil analisa terutama menyangkut persoalan skema pelemahan internal NKRI, muncul menjadi skema konflik TNI-Polri. Demikian yang disampaikan oleh Letjen Marinir (Purn) Suharto, Mantan Komandan Korps Marinir Angkatan Laut ke-12.

“Saya merasakan ini memang suatu kesengajaan. Kalau mau jujur saya katakan bahwa TNI dan Polri merupakan suatu badan yang berbeda. TNI itu adalah suatu institusi kombatan (tempur). Sedangkan Polri itu bukan institusi kombatan. Polri adalah non kombatan,” ungkap Letjen Marinir (Purn) Suharto.

Polri itu sebetulnya hanya menangani Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Tramtibmas), tidak sama dengan istilah pertahanan dan keamanannya TNI.

Ironisnya sekarang setelah institusi TNI-Polri dipisah, TNI sebagai kombatan sudah kembali ke barak dan meninggalkan sosial politiknya, sedangkan polisi tidak kembali ke barak malah dipersenjatai seperti kombatan.

“Ketika menjadi Irjen Dephan, saya habis-habisan menentang ini permintaan senjata AK 97 karena senjata ini adalah senjata kombatan bukan senjata Polisi.
Senjata Polisi hanya digunakan untuk memberikan peringatan dan untuk membela diri. Makanya Polisi di Inggris senjatanya pakai pentungan,” lanjutnya.

Di Indonesia, Polisi malah dipersenjatai, pangkatnya persis pangkat tentara dan Brimob disusun sampai susunan tempur hingga kita tidak tahu lagi mana yang kombatan dan mana yang non kombatan.

Suharto pernah menyampaikan kepada beberapa petinggi Kepolisian, bahwa bila sistem ini dipertahankan dan polisi tidak kembali ke barak maka kewenangan polisi akan melampaui kapasitasnya dan menjadi tirani baru.

Polisi di bawah presiden akan melampaui kapasitasnya, di negara yang paling maju dimanapun tidak ada polisi di bawah presiden.

Saat sidang kabinet, Kapolri hadir, Panglima TNI juga hadir sehingga sulit mengatakan bahwa TNI dan Polri tidak terlibat dalam politik.

Ada satu kapasitas lagi, Polisi mengurus mobil, BPKB, STNK, dan pajak-pajak mobil yabg merupakan sektor keuangan, ranahnya Depkeu, bukan ranahnya polisi.

Saat menjadi Irjen Dephan tahun 2000, Suharto menghadapi lima persoalan yang saat itu dipermasalahkan yaitu, Pertama, masalah ruitzlag gedung PTIK yang dananya mau diambil sebagian untuk membuat Markas Besar Polisi, yang waktu itu terbakar.

Kedua, masalah mobil Timor. Mereka membeli mobil Timor 1033 dengan harga 60 juta, sedangkan Marinir membeli mobil timor dari Bambang Trihatmodjo 24,550 juta.

Ketiga, masalah permohonan pembelian senjata AK 97 sebanyak 16.000 pucuk dengan harga 63 juta sedangkan menurut Suharto harganya 7 juta dan jumlah Brimob saat itu tdk lebih dari sepertiga jumlah Marinir yang memiliki 16.000 prajurit. Selebihnya senjata untuk siapa?

Keempat, dana operasional SIM dan STNK. Dana ini adalah dana publik, uang rakyat. Polisi tidak boleh mengatur itu. Seharusnya SIM dan STNK ini dikerjakan oleh Depkeu dan Sekeu Departemen Perhubungan. Bukan oleh polisi. Ini yang harus diluruskan. Harus di reformasi.

Kelima, alat komunikasi keperluan Polisi yang diajukan sampai angka 45-46 Miliar di Singapura alat komunikasi dengan spesifikasi dan merek yang sama harganya tidak sampai 5 M. Lalu terjadi kehebohan. Bahkan sampai bocor ke media yang ternyata kebocoran itu ada di pihak Polisi sendiri, karena saat itu ada persaingan tahta kepolisian.

Tampaknya Polisi sudah merasa nyaman dengan Sistem ini. Saya kira satu-satunya jalan adalah merangkul kembali Polisi dan TNI dalam satu badan dan harus kita pikirkan kemana larinya? Atau posisi yang kedua mereka dikembalikan kepada Departemen Dalam Negeri seperti yang diwacanakan oleh Jokowi-JK.

Apakah ini merupakan skema pelemahan NKRI? Sulit kita pungkiri kalau hal ini bukan merupakan bagian dari grand desain untuk pelemahan Republik ini.

Apakah nanti TNI dan Polri bersatu lagi dalam rangka penguatan NKRI, kita bisa kaji lagi. Yang jelas, seperti kita saksikan sekarang ini mereka sudah memberikan kontribusi kepada pelemahan NKRI.

Hanya ada dua jalan bagi Polisi, pertama kembali kepada Dephan, atau kembali kepada Depdagri. Yang pertama tidak populer, apalagi sekarang sedang didengungkan civil society itu bagian di luar TNI, sedangkan civil society itu include di dalamnya TNI. Karena TNI itu juga bagian dari rakyat. Rakyat yang bertugas untuk pertahanan namanya TNI. Bidang pemerintahan namanya Pamong, bidang hukum adalah Hakim, semua itu dalam rangka civil society.

Namun Suharto tetap memberikan suatu optimisme, bahwasannya jika kita sadar maka NKRI tetap yang terbaik daripada kita memilih 47 negara bagian. (bin/ Fb. Gosip Intelijen)

AdminBeritaHeadlinespolri,suharto,tniJakarta, sebuah grand design untuk menghancurkan NKRI berdasarkan hasil analisa terutama menyangkut persoalan skema pelemahan internal NKRI, muncul menjadi skema konflik TNI-Polri. Demikian yang disampaikan oleh Letjen Marinir (Purn) Suharto, Mantan Komandan Korps Marinir Angkatan Laut ke-12. “Saya merasakan ini memang suatu kesengajaan. Kalau mau jujur saya katakan bahwa TNI...Bersatu Berkarya Bersama