Portal Infokom – Terkait dengan penempatan posisi komisaris yang diisi oleh orang-orang yang setidaknya telah berjasa memenangkan Jokowi menjadi presiden (Relawan Jokowi-Red) di sejumlah BUMN (Badan Usaha Milik NEGARA) mendapat berbagai sorotan publik, mungkin karena hal ini dianggap sebagai bagi-bagi jatah ataukah sudah melalui proses terbuka yang tetap mengedepankan persyaratan dan pertimbangan profesionalitas ?

Dari pemberitaan melalui Kompas.com, setidaknya sudah ada tujuh orang komisaris BUMN yang terafiliasi dengan PDI-P serta relawan Jokowi yang memenangkan Pemilu Presiden 2014 lalu.

Kader PDI-P dan relawan Jokowi yang sudah dapat jatah komisaris BUMN itu adalah Cahya Dewi Rembulan Sinaga (mantan caleg PDI-P, Komisaris Bank Mandiri), Pataniari Siahaan (mantan caleg PDI-P, Komisaris BNI), Sonny Keraf (mantan anggota DPR F PDI-P, mantan Menteri KLH era Megawati, Komisaris BRI), Refly Harun (tim sukses Jokowi, Komisaris Utama Jasa Marga). Kemudian, ada Sukardi Rinakit (pengamat politik, Komisaris Utama BTN).

Publik pun menanggapi hal ini dengan berbagai argumen dan opininya, seperti yang disampaikan oleh satu dari sekian banyak pengguna akun facebook.

“BUMN…membutuhkan orang-orang profesional…bukan orang-orang politik, Biarlah dia berdiri sendiri…jangan dicampuri dengan politik, salah satu faktor kerugian dari perusahaan BUMN karena adanya intervensi”, tulisnya.

Belum lagi komentar pedas dari akun facebook lainnya, yang mengingatkan janji akan koalisi tanpa syarat, ternyata munafik.

Tetapi ada juga yang mencoba membela, bahwa ini yang dinamakan politik balas budi, dan tidak perlu menyalahkan Jokowi sang Presiden, seharusnya kalau mau salahkan orang-orang yang telah memilihnya dan memenangkan Jokowi menjadi seorang Presiden yang katanya Amanah. Solo saja ditinggalkan, jabatan gubernur DKI pun juga diingkari, dari situ saja khan sudah terlihat kalau Pak Jokowi tidak bisa dipegang kata dan janjinya. Jadi kenapa harus kecewa dan marah-marah kalau Pak Jokowi lakukan nepotisme dan atau kolusi, bagi-bagi kursi jabatan dan kue dengan relawannya.

Tetapi ada yang beda dengan Sukardi Rinakit yang telah ditunjuk sebagai Komisaris Utama BUMN, malah menyatakan tidak bisa menerima jabatan tersebut, karena merasa tak memiliki kompetensi untuk ditempatkan sebagai komisaris Utama BTN.

Sebagaimana diketahui, Sukardi Rinakit merupakan pengamat politik yang selama ini disebut-sebut dekat dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Konsultan Percepatan Pembangunan Nasional, Rahmat Nur pun ikut menanggapi bahwa keberadaan para politisi yang ditempatkan menduduki kursi jabatan komisaris di berbagai BUMN adalah sah-sah saja, hanya saja yang dipersoalkan bahwa realita ini ternyata tidak sesuai dengan semangat janji Jokowi-JK semasa kampanye lalu, yang katanya akan lebih terbuka dan mengutamakan orang-orang profesional yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya serta yang sudah memiliki rekam jejak dan prestasi yang mumpuni dalam menyelenggarakan roda pembangunan.

“Padahal itulah yang membuat publik percaya kepada Jokowi-JK, apalagi dalam konteks penempatan orang di BUMN, yang diharapkan akan membawa kemajuan bagi BUMN sebagai penggerak utama dalam meningkatkan laju perekonomian dan pendapatan besar bagi negara”, harapannya.

Terlebih lagi memang ada wacana tentang penawaran Menteri BUMN Rini Soemarno yang rencananya akan menempatkan relawan Jokowi di berbagai perusahaan milik negara yang kalau dihitung-hitung hampir 600 posisi di 138 BUMN berikut anak cucu perusahaannya.

“Tetapi kalau sudah begini cara penempatannya, bagaimana dengan harapan Nawa Cita Jokowi-JK yang katanya akan membangun kepercayaan rakyat terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya?”, tandasnya dengan nada sesal.

 

AdminBeritabumn,jokowi jk,nawa cita,nepotismePortal Infokom - Terkait dengan penempatan posisi komisaris yang diisi oleh orang-orang yang setidaknya telah berjasa memenangkan Jokowi menjadi presiden (Relawan Jokowi-Red) di sejumlah BUMN (Badan Usaha Milik NEGARA) mendapat berbagai sorotan publik, mungkin karena hal ini dianggap sebagai bagi-bagi jatah ataukah sudah melalui proses terbuka yang tetap mengedepankan...Bersatu Berkarya Bersama