Portal Infokom – Terkait adanya wacana pemindahan ibukota negara ke suatu daerah yang dianggap bisa menjadi ibukota negara Republik Indonesia, belumlah tepat untuk dibicarakan ataupun dibahas saat ini. Selain bukan prioritas utama, karena Indonesia masih harus menyelesaikan banyak pekerjaan rumah yang belum kunjung tuntas di semua bidang,  terutama urgensi dalam hal utang negara yang saat ini sudah dalam ambang batas kemampuan bayar.

Apalagi dalam kenyataannya Indonesia masih belum membuktikan menjadi negara yang sudah mampu memakmurkan dan menyejahterakan seluruh rakyatnya, yang terbukti dengan rendahnya pemerataan pembangunan dan pendapatan perkapita serta nilai pertumbuhan pertumbuhan perekonomian nasional yang masih belum stabil, sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan lokal maupun nasional yang semakin tidak jelas penanggulangannya.

Hal itulah yang disampaikan oleh Konsultan Umum BINA BANGUN BANGSA Nur Ridwan pada Portal Infokom.

“Pemerintah masih belum membuktikan janji-janjinya di kampanye lalu, belum lagi dalam proses reformasi yang kenyataan masih banyak persoalan ?, coba lihat kenyataan, jangan cuman asal berdasarkan data atau angka-angka yang bisa dimanipulasi ataupun dipesan, lalu semua bisa dibuat kebijakan, yang belum tentu efektif dan efisien pro-rakyat?”, katanya.

Sehingga tambahnya pemerintah saat ini tidak perlu dulu membuka wacana pemindahan Ibukota, yang sebenarnya juga bukan menjadi prioritas utama pembangunan Indonesia saat ini, apalagi hanya karena alasan Ibukota Jakarta yang masih banjir dan macet, menurutnya adalah alasan yang terlalu berlebihan dan terkesan mengada-ada.

“Nanti lucu dong, ganti pemerintahan, lalu ganti ibukota lagi ? sesuai seleranya saja ?” katanya.

Menurut Nur Ridwan seharusnya prioritas utama pemerintah saat ini adalah bagaimana menurunkan harga BBM, Listrik dan Gas Negara, termasuk harga-harga pangan dan biaya rumah tangga, melakukan pemerataan pembangunan perekonomian dan penanggulangan kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha, serta mengembangkan iptek demi terwujudnya pembangunan industri dalam negeri yang berkualitas dan berdaya saing global.

Yang intinya adalah bahwa kesemua  tugas dan tanggungjawab pemerintah dengan berdasarkan kepada amanat konstitusi UUD 1945 (Mukadimah) adalah senantiasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk aset dan kekayaan bangsa dan negara Republik Indonesia, serta selalu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat tanpa komersialisasi yang malah memperdaya dan memberatkan rakyat.

“Ingat ! bahwa rakyat adalah komisaris tunggal atau pemilik negara ini, jangan jadikan rakyat sebagai customer atau pelanggan, yang hanya dieksploitasi, apalagi dikhianati dan ditipu dengan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme ?”, tandasnya.

AdminBeritaandrinof chaniago,bappenas,bina bangun bangsa,prioritas utama pembangunan nasional,utang negara,wacana pemindahan ibukota negaraPortal Infokom - Terkait adanya wacana pemindahan ibukota negara ke suatu daerah yang dianggap bisa menjadi ibukota negara Republik Indonesia, belumlah tepat untuk dibicarakan ataupun dibahas saat ini. Selain bukan prioritas utama, karena Indonesia masih harus menyelesaikan banyak pekerjaan rumah yang belum kunjung tuntas di semua bidang,  terutama urgensi...Bersatu Berkarya Bersama