image

Portal Infokom – Pemerintah melalui Menteri ESDM telah mengumumkan penurunan harga BBM yang akan berlaku pada 5 Januari 2016. Tetapi hal ini mengundang polemik.

Pasalnya di tengah tuntutan publik yang sejak lama menghendaki penurunan harga BBM seiring dengan tren turunnya harga minyak dunia, malahan Pemerintah melalui keputusannya tersebut juga akan memberlakukan Pungutan Dana Ketahanan Energi, yang besarannya dibebankan kepada harga BBM tersebut.

Untuk Premium dikenakan pungutan Dana Ketahanan Energi sebesar Rp 200 dari harga keekonomian Rp 6.950 maka menjadi Rp 7.150 per liternya untuk umum. Sehingga ada penurunan sebesar Rp 150 saja dari harga awal Rp 7.300 per liternya.

Sedangkan untuk solar dikenakan pungutan sebesar Rp 300 dari harga keekonomiaannya Rp 5.950, sehingga menjadi Rp 6.150 per liternya untuk umum. Berarti ada penurunan sebesar Rp 750 dari harga awal Rp 6.700 per liternya.

Menurut Ketua Umum Bina Bangun Bangsa Nur Ridwan, seharusnya Pemerintah tidak melakukan pungutan itu, karena kebijakan tersebut belum memiliki landasan hukum dan aturan yang jelas, walau kata Menteri ESDM kebijakan tersebut sudah sesuai dengan UU No.30/2007 tentang Energi, yang katanya ini merupakan dana untuk biaya riset penelitian dan pengembangan energi terbarukan.

“Karena dalam UU yang dijadikan dasar oleh Menteri ESDM tersebut, dinyatakan dana riset penelitian dan pengembangan energi terbarukan berasal dari apbn, apbd, dan dana pihak swasta, yang seharusnya dianggarkan terlebih dahulu dan harus mendapat persetujuan dari DPR dan atau DPRD”, kata Nur Ridwan kepada Redaksi.

Sedangkan, ditambahkan Nur Ridwan mengenai pendanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan hasil dari riset penelitian, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, yang hingga sekarang pun belum terbit.

Berarti tidak ada ketentuan dalam UU itu yang mengatakan Pemerintah boleh melakukan pungutan langsung kepada rakyat.

Lagipula pungutan tersebut juga sangat bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 terutama pasal 33, yang seharusnya dalam pengelolaan SDA dan energi adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Ini khan Aneh, kok malah Pemerintah sekarang yang minta disubsidi, sedangkan subsidi energi, gas dan listrik untuk Rakyat malah dicabut, Heran?!”, kata Nur Ridwan yang juga berprofesi sebagai konsultan publik ini.

Apabila Pemerintah tetap memberlakukan pungutan tersebut berarti Pemerintah telah melanggar Undang-Undangnya sendiri, terlebih Konstitusi UUD 1945, yang konsekuensinya bisa fatal akibatnya, karena dianggap Pemerintah melakukan kebijakan ilegal atau pungutan liar terhadap rakyatnya sendiri.

“Maka pungutan tersebut harus dibatalkan, dan Pemerintah sebaiknya lebih mengutamakan kepentingan rakyat, dan menurunkan harga BBM secara jujur, adil dan tranparan, mengingat tren minyak dunia yang semakin turun bahkan sempat menyentuh harga US$ 36 per barelnya”,tandasnya. (FIR)

https://binabangunbangsa.com/wp-content/uploads/2015/12/wpid-fb_img_1451033535495.jpghttps://binabangunbangsa.com/wp-content/uploads/2015/12/wpid-fb_img_1451033535495-150x150.jpgAdminBeritabbm,dana ketahanan energi,esdmPortal Infokom - Pemerintah melalui Menteri ESDM telah mengumumkan penurunan harga BBM yang akan berlaku pada 5 Januari 2016. Tetapi hal ini mengundang polemik. Pasalnya di tengah tuntutan publik yang sejak lama menghendaki penurunan harga BBM seiring dengan tren turunnya harga minyak dunia, malahan Pemerintah melalui keputusannya tersebut juga akan...Bersatu Berkarya Bersama