Nilai penyimpangan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dan badan usaha milik negara cenderung naik. BPK meminta pengawasan penggunaan anggaran diperketat agar kasus penyimpangan tidak berulang.

Hal tersebut terungkap dalam Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR, di Jakarta, selasa (2/12). Ketua BPK Harry Azhar Azis menyampaikan laoran tersebut di dpr.

Laporan BPK menyebutkan temuan penyimpangan dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan mencapai Rp 10,93 t. Nilai tersebut dari temuan penyimpangan IHPS 1-2013 sebesar 7,83 t.

Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dapat menyebabkan kerugian negara, kekuranagan penerimaan, inefisiensi, dan anggaran tak efektif semakin tinggi. Temuan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara naik dari Rp 1,37 triliun pada semester I-2013 menjadi Rp 1,46 triliun di semester I-2014.

Temuan-temuan tersebut baru sebatas hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan laporan keuangan badan lainnya, seperti BUMN. Jika dipadukan dengan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), nilai temuan penyimpangan semester I-2014 mencapai Rp 30,88 triliun.

Modus berulang

Anggota BPK, Achsanul Qosasi, menyatakan, pemeriksaan BPK menemukan modus penyimpangan anggaran selalu berulang setiap tahun. BPK meminta pemerintah pusat dan daerah mengetatkan pengawasan penyusunan dan membuat sistem penggunaan anggaran yang lebih baik.

Modus yang kerap dipakai dan menyebabkan kerugian negara paling besar pada semester I-2014 adalah penggelembungan nilai pengadaan barang dan jasa, yang mencapai Rp 527 miliar. Modus-modus ini umumnya dipakai dalam proyek-proyek pembangunan gedung-gedung pemerintah, jaringan jalan, dan pemeliharaan infrastruktur.

Modus lain yang juga kerap dilakukan adalah perjalan dinas fiktif atau ganda. Oarang yang ditugaskan melakukan perjalan dinas tidak pergi dan hanya menitipkan surat perintah perjalan dinas (SPPD) mereka kepada orang lain yang berangkat untuk distempel di instansi tujuan sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Praktik ini membuat negara merugi Rp 92,83 miliar selama semester I-2014.

Laporan BPK mengungkapkan, penyimpangan dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan di Kementerian Keuangan mencapai Rp 2,62 triliun serta Kementerian pendidikan dan Kebudayaan bernilai Rp 2,52 triliun. (Ibn)

Sumber: Harian Kompas dan info-anggaran.com

AdminBeritaanggaran,anggaran apbn,apbn,apbn 2014,bpk riNilai penyimpangan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dan badan usaha milik negara cenderung naik. BPK meminta pengawasan penggunaan anggaran diperketat agar kasus penyimpangan tidak berulang. Hal tersebut terungkap dalam Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR, di Jakarta, selasa (2/12)....Bersatu Berkarya Bersama