Portal Infokom – Terkait penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto yang dilakukan oleh Bareskrim, Mabes Polri, telah menuai pro-kontra dalam perbincangan publik, mengingat polemik yang berlangsung dan semakin meruncing di antara institusi penegak hukum negeri ini, yaitu antara KPK dan Polri, yang ditengarai akibat ekses dari penetapan status tersangka terhadap calon Kapolri, Budi Gunawan, pekan lalu. Walaupun pihak Bareskrim bersikukuh bahwa alasan penangkapan BW tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus Komjen Budi Gunawan tersebut.

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Ronny F. Sompie, bahwa penangkapan terhadap Bambang Widjajanto, terkait dengan kasus keterangan atau kesaksian palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, tentang Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010 lalu, dengan ancaman tujuh tahun penjara.

Dan ditambahkannya bahwa penangkapan ini dilakukan karena adanya hasil laporan dari masyarakat yang baru diterima Polri pada 15 Januari 2015, sehingga setelah memeriksa keterangan saksi-saksi dan bukti berupa dokumen, keterangan ahli, dan sudah ada tiga alat bukti yang berhasil dikumpulkan.

Tetapi tindakan yang dilakukan oleh Bareskrim tersebut mendapat tanggapan yang sangat disayangkan oleh pengamat hukum dan politik, Undrizon, SH yang memberikan komentarnya kepada PORTAl melalui komunikasi selular siang tadi. Dia mengatakan bahwa dengan posisi BW yang saat ini sangat jelas sebagai pejabat lembaga tinggi negara, tetapi kenapa pihak Bareskrim melakukan suatu tindakan hukum yang terkesan sebagai tindakan yang memaksa (dwangmiddelen).

Undrizon, SH
Undrizon, SH

“jikalau memang ada indikasi, sebelumnya khan bisa dipanggil untuk dimintai keterangan terlebih dahulu, sehingga tidak perlu tangkap tangan seperti itu”, kata Undrizon, yang juga seorang pengacara.

Lagi pula ditambahkannya, bahwa kasus yang dituduhkan kepada BW itu pun sudah pernah diungkap ketika BW mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua KPK, yang kenyataan lolos, dan tidak ada masalah, kenapa sekarang diangkat lagi

“Berarti timbul pertanyaan publik, yang melihat perseteruan ini seperti ada gesekan tarik-menarik kewenangan yang sudah dibalut dengan aroma politik yang berlebihan ?”, ujarnya lagi.

Dan herannya menurut Undrizon, kenapa pada saat dikonfirmasi dan diklarifikasi, ternyata Plt Kapolri pun juga belum tahu adanya penangkapan ini, yang menurut Undrizon seharusnya ada koordinasi terlebih dahulu apabila ada penindakan hukum yang berkenaan pejabat publik, yang ada etika dan aturannya sehingga tidak merusak tatanan hubungan kelembagaan formil negara (good governance).

“Suatu kecelakaan apabila ada kebijakan yang ternyata hanya berdasarkan emosional reaksional tanpa didasari dan disertai dengan aturan yang berlaku”, tambahnya lagi.

Maka sudah seharusnya para petinggi intitusi penegak hukum negeri ini jangan mempertontonkan suatu hal yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap eksistensi negara, apalagi terjebak dengan situasi yang sehingga semena-mena menggunakan kewenangan negara sebagai alat kekuasaan dan politik sempit, yang malah membuat pemerintahan semakin tidak produktif.

https://binabangunbangsa.com/wp-content/uploads/2015/01/u87076666_13b171ab9cfg85_blog.gifhttps://binabangunbangsa.com/wp-content/uploads/2015/01/u87076666_13b171ab9cfg85_blog-300x300.gifAdminBeritaHeadlinesHukum dan HAMNasionalbambang widjojanto ditangkap,kpk,penegakkan hukum,undrizon,undrizon shPortal Infokom - Terkait penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto yang dilakukan oleh Bareskrim, Mabes Polri, telah menuai pro-kontra dalam perbincangan publik, mengingat polemik yang berlangsung dan semakin meruncing di antara institusi penegak hukum negeri ini, yaitu antara KPK dan Polri, yang ditengarai akibat ekses dari penetapan status tersangka...Bersatu Berkarya Bersama