Kam. Feb 20th, 2020

Undrizon, SH., MH : Buku Hukum Investasi

Resensi Buku: HUKUM  INVESTASI

Menjaga Kedaulatan Dengan Ketahanan Fundamental Sosial Ekonomi Politik Nasional

Oleh : Undrizon, SH., MH

Investasi tetap akan berlabuh serta tumbuh-kembang dalam Oase Kepentingan Ekonomi, animo korporatisme, naluri para pebisnis, – dengan parameter peluang keuntungan, Pola Kebijakan serta Konstalasi Regulasi Nasional, dan seterusnya. Karena itu, betapa penting suatu Kebijakan Nasional yang mampu memberi bobot dorongan terhadap potensi perkembangan dunia usaha (sektor investasi), sekaligus memunculkan kesempatan yang banyak bagi segenap potensi produktivitas bisnis berbasis investasi.

Visi Kebijakan dan Regulasi tentang investasi yang konstruktif, dinamis, kondusif dan produktif serta mendukung iklim pertumbuhan ekonomi-bisnis akan semakin tinggi interaksionalitasnya terhadap dunia usaha. Tentunya, Dunia Usaha yang keberadaan serta kiprahnya semakin etis dan menghormati supremasi hukum.

Meskipun, terkadang efek dari sepak-terjang atau seni investasi, acapkali masih berada dalam skematika strategi investasi global oleh para investor pada kelasnya masing-masing. Maka itu, bisa jadi pula kehadirannya tidak membawa keuntungan yang memadai bagi entitas sosial ekonomi di Negara-negara Sedang Berkembang (Developing Countries) tujuan investasi. Apalagi Negara-negara yang masih seringkali dilanda kemelut politik, sehingga menimbulkan dampak ketidakpastian dalam aktivisme, situasi dan kondisi, serta eksistensi Dunia Usaha Domestik.

Pentingnya semua stakeholders Bangsa dan Negara Republik Indonesia agar selalu terjaga, dan secara optimal mengupayakan terwujudnya arah Kebijakan dan Politik Hukum Ekonomi Nasional yang lebih konstruktif serta progresif dan konvergensif. Itu berarti, bahwa perlu bentuk konsistensi sikap dalam menyelamatkan sektor-sektor Ekonomi Strategis Nasional sesuai dengan Prinsip Hukum yang baik. Utamanya juga harus terpelihara konsistensi sikap yang berangkat dari aspirasi Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945).

Harus senantiasa diupayakan tegaknya Hukum Ekonomi Nasional agar Ekonomi Nasional dapat berdiri pada track yang baik dan benar. Jangan justru berkembangnya Politik Hukum Ekonomi yang paradox, kontroversial, kontraproduktif, serta berpotensi terciptanya kondisi anomali terhadap nilai-nilai yang produktif, – yang dibutuhkan bagi kemajuan peradaban Ekonomi Domestik maupun Ekonomi Internasional dalam tren perubahan yang ada.

Hukum Investasi sebagai salah-satu segi dalam Payung Hukum Ekonomi, maka itu kehadirannya seharusnya dapat mengantisipasi serta menjawab animo Kepentingan Dunia Usaha Nasional secara konstruktif, prospektif, produktif, berkeadilan dan objektif. Misalnya, terkait dengan dengan ketegasan sikap kebijakan dan keputusan nasional seketika terjadinya pergeseran dari skema hukum dengan model Kontrak Karya yang bergerak ke arah Sistem Perizinan, dan seterusnya. Termasuk dampak negatif sebagai akibat faktor-faktor eksternal yang menggerus pertumbuhan sektor investasi, misalnya dari rangkaian aktivitas Perdagangan, Perindustrian, IPTEK,  dan seterusnya.

Kemampuan otoritas terkait harus mampu mengakomodir pihak-pihak yang berkepentingan dalam skema investasi menurut Hukum Investasi (Law of Investment) yang konstruktif dan berkeadilan. Meskipun terkadang, Kepentingan Nasional berpotensi berhadapan dengan animo pasar bebas dunia (the global frree market competitiveness), yang menginginkan berbagai kemudahan usaha, keringanan pajak, tekanan politik global, dampak pasar bebas dunia, inklusi ekonomi, politik keuangan global (fiskal serta moneter), dan lain sebagainya. Tetapi, kepentingan nasional harus dipastikan terlindungi dengan sebaik-baiknya.  Tidak boleh dikesampingkan!

Sistem Perizinan tentunya menjurus pada tegaknya Kedaulatan Ekonomi Nasional, dan agar otoritas pemerintah terkait mampu melakukan hal demi Kepentingan Domestik (Negara). Selain itu, agar otoritas terkait bisa melakukan supervisi sehubungan dengan berbagai potensi yang akan merugikan kepentingan nasional itu sendiri. Meskipun dari proporsi 50+1% (limapuluh plus satu persen), – dinilai juga belum mampu cerminkan kedaulatan nasional atas eksplorasi berbagai potensi sumberdaya ekonomi nasional, baik yang tergolong aktif maupun pasif.

Sehingga Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia terkait dengan soal Investasi diperlukan agar mampu menjamin tegaknya Demokrasi Ekonomi, menghormati konsistensi kebijakan pemerintah demi kepentingan rakyat, regulasi yang berlaku dan mengikat, besaran proporsi investasi terhadap kepentingan ekonomi domestic. Semuanya harus tetap dalam koridor usaha-usaha guna mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional, khususnya dan utamanya bagi kedaulatan NKRI.

Buku ini ditulis oleh Undrizon, S.H., M.H, sebagai bentuk pemikiran serta kelanjutan dari gagasan-gagasan tentang kritik serta saran yang bersifat membangun seraya menghimbau segenap elemen masyarakat yang berminat melakukan studi pendalaman melalui serangkaian observasi terhadap Hukum Investasi. Buku ini diterbitkan sebagai edisi perdana oleh Undrizon, SH And Associates Law Office, Jakarta bekerjasama dengan Rumah Pelangi, Yogyakarta, pada Agustus 2019. Sekaligus sebagai upaya mandiri untuk saling berbagi gagasan yang konstruktif dalam skema aktivisme investasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah. Bahwa, untuk memperluas investasi pemerintah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Investasi Pemerintah, termasuk pula pengaturan terkait, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.

Investasi Langsung meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya. Investasi Langsung pada bidang lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Investasi surat berharga, dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Investasi Langsung dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Sumber Dana Investasi Pemerintah. Sumber Dana Investasi Pemerintah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, keuntungan investasi terdahulu, dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah dan/atau sumber-sumber lainnya yang Sah.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi, maka Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan Bertanggungjawab. Untuk itu, melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah. Memonitor pelaksanaan Investasi Pemerintah yang terkait dengan dukungan pemerintah Republik Indonesia. Mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Investasi Langsung dalam penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama (cooperation).

Selain itu, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2003 Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi. Maka itu, dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi Nasional, telah dilahirkan TAP MPR-RI Nomor II/MPR/2002 yang juga dipandang perlu dalam kerangka mengambil langkah-langkah strategis yang mendukung peningkatan ekspor dan peningkatan investasi. Meningkatkan ekspor dan peningkatan investasi sebagaimana dimaksudkan dalam konteks persoalan di atas, sehingga membutuhkan upaya dalam membangun suatu kondisi yang kondusif, sehingga mampu mendorong peningkatan iklim ekspor dan investasi di seluruh Wilayah Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Oleh sebab itu, atas pertimbangan tersebut dibutuhkan suatu skema kerja melalui pembentukan Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi guna merumuskan dan menetapkan kebijakan serta langkah-langkah peningkatan ekspor dan investasi nasional dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Upaya ini, selaras pula dengan skema hukum yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, dan lain sebagainya. Berdasarkan Ketentuan pada Pasal 1, bahwa membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI), yang untuk selanjutnya disebut Timnas PEPI, dengan susunan struktur keorganisasi, yaitu: Ketua: Presiden Republik Indonesia, Ketua Harian: Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Anggota: Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Republik Indonesia, Sekretaris Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

Selanjutnya, menurut ketentuan pada Pasal 2, Timnas PEPI yang bertugas untuk merumuskan kebijakan umum peningkatan ekspor dan peningkatan investasi, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan ekspor dan peningkatan investasi, mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam proses peningkatan ekspor dan peningkatan investasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas PEPI dibantu oleh Kelompok Kerja Nasional Bidang Peningkatan Ekspor, untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Pokja Ekspor, yang diketuai oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kelompok Kerja Nasional Bidang Peningkatan Investasi, untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Pokja Investasi, yang diketuai oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Susunan keanggotaan Pokja Eskpor dan Pokja Investasi ditetapkan oleh Ketua Harian Timnas PEPI, yang terdiri dari unsur Eselon I instansi terkait, dan wakil dari Asosiasi Pemerintah Propinsi serta Asosiasi Pemerintah Kabupaten, dan Kota.

Pokja Ekspor bertugas membantu Timnas PEPI untuk mengkaji, merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan ekspor. Memberikan masukan guna penyempurnaan dan sinkronisasi Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia yang terkait dengan masalah ekspor, yang dibutuhkan untuk peningkatan ekspor nasional. Memberikan masukan dalam rangka membantu memperbaiki mutu produk berdasarkan standardisasi mutu. Memberikan masukan mengenai cara-cara pembiayaan ekspor yang dapat membantu usaha kecil dan menengah untuk mengekspor hasil produknya ke Luar Negeri.

Memfasilitasi tersedianya Tenaga Profesional dan Ahli untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pemasaran dan kualitas produk ekspor nasional. Membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi dunia usaha, khususnya di bidang ekspor. Memberi masukan dalam rangka penetapan strategi peningkatan kerjasama ekonomi bilateral, regional dan multilateral untuk meningkatkan ekspor nasional.

Kelompok Kerja (Pokja) Investasi bertugas membantu Timnas PEPI untuk mengkaji, merumuskan, menetapkan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan investasi. Memberi masukan guna penyempurnaan dan sinkronisasi Peraturan Perundang Undangan yang terkait dengan masalah investasi, yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan investasi.

Memberi masukan guna menyelaraskan kebijakan di bidang-bidang usaha tertentu yang dituangkan dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Membantu dan memfasilitasi tersedianya lembaga dan tenaga profesional di bidang investasi baik di pusat maupun di daerah. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan promosi investasi di Dalam dan Luar Negeri. Membantu dan memberi masukan dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral, regional dan multilateral guna peningkatan investasi di Indonesia. Membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor dalam melaksanakan investasinya.

Mekanisme Kerja Timnas PEPI dan Pokja diatur lebih-lanjut oleh Ketua Harian dan Ketua Pokja. Masing-masing Ketua Pokja melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas kepada Ketua Timnas PEPI melalui Ketua Harian. Ketua Pokja Ekspor dan Ketua Pokja Investasi dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk pihak-pihak lain yang terdiri dari Pakar, Akademisi, Praktisi, Asosiasi Profesi, Asosiasi Pengusaha Perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait yang dipandang perlu.

Perhatian yang cukup serius tentu terkait dengan berbagai bentuk kegagalan bentuk-bentuk skema investasi dengan segala fenomena yang terjadi. Misalnya, investasi bodong, transaksi derivatif, pencucian uang, krisis moneter, korupsi, penggelapan, penipuan, dan lain sebagainya. Sehingga investasi terkadang juga bergerak dalam agregasi dan segregasi kepentingan tertentu.    

Sedangkan, tingkah-laku Korporasi (Corporation Behavioural) mestinya berbanding lurus (linear) dengan penanganan atas berbagai masalah dalam perspektif kebijakan makro dan mikro di bidang sosial ekonomi, agar kemudian dapat memunculkan kondusivitas dan mendorong tingkat produktivitas ekonomi-bisnis dalam kompleksitas dinamika Lingkungan Kegiatan Korporasi. Sehingga berbagai ragam praktek dunia usaha tidak justru berpotensi menjadi Perusak (Trouble Makers) terhadap berbagai sektor usaha lainnya dalam kerangka upaya mewujudkan keadilan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia, utamanya pada sektor ekonomi-bisnis tersebut.

Aneka persoalan yang tengah dihadapi oleh korporasi juga saling mempengaruhi dalam perkembangan dinamika kehidupan pada umumnya, terutama dalam kaitannya dengan produksi, industri, investasi, regulasi, deregulasi, sosial politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dalam irama serta skema kebijakan publik, maupun keputusan penting lainnya yang dibutuhkan atau perlu dilakukan, meskipun seringkali harus berhadapan dengan masalah makro kenegaraan.

Akan tetapi, terhadap fenomena perubahan korporasi dalam bentuk restrukturisasi dunia usaha dalam mempertahankan eksistensi dan dayasaingnya, sehingga harus melakukan langkah-langkah penting dan urgensif. Misalnya, ketika harus mengambil langkah merger, akuisisi, dan bahkan likuidasi korporasi. Rangkaian peristiwa semacam itu yang seringkali pula menjadi pilihan (choice) bagi korporasi dalam menghadapi suatu posisi dan situasi dunia usaha yang dilematik terkait eksistensinya dalam pergulatan atau kompetisi merebut kapasitas serta animo pasar.

Namun demikian, perubahan sektoral yang juga bisa terjadi sebagai akibat kemajuan teknologi, pergeseran nilai-nilai budaya masyarakat, kebijakan hukum, sosial politik, hankam, dan ekonomi itu sendiri. Semua itu berpotensi mempengaruhi eksistensi bisnis. Disinilai dituntut adanya kemampuan korporasi untuk membaca arah atau tren perubahan dalam kemajuan yang sejalan dengan fenomena aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomis.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanam Modal ialah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien.

Pemberian insentif dapat berbentuk suatu pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal. Pemberian kemudahan dapat berbentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana,  penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, dan/atau percepatan perriberian perizinan. Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia, Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal (Investors) yang sekurang-kurangnya memenuhi salah-satu kriteria, yakni mampu memberikan kcntribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap banyak Tenaga Kerja Lokal, menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal, memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, benvawasan lingkungan dan berkelanjutan, skala prioritas tinggi, pembangunan infrastruktur, melakukan alih teknologi, melakukan industri pionir yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan.

Terkait dengan segala bentuk pelaksanaan ragam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, maka itu harus bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, atau Koperasi atau Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di Dalam Negeri.

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah juga perlu menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Penanam Modal yang menanamkan modal di daerahnya.

Untuk kebutuhan pengembangan investasi juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Termasuk, rangkaian upaya sinergitas pengaturan dalam skema Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatkan laju perkembangan Perekonomian Daerah. Karena itu, Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang diatur dalarn Peraturan Daerah dengan selalu berpedoman pada Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia. Agar kemudian pemberian insentif dan pemberian kemudahan tentang penanaman modal (investasi) oleh pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan, sehingga Penanaman Modal dan ketentuan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia diperlukan sebagai pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di daerah tersebut. Sehingga Investasi juga menjadi peluang besar dalam penyerapan tenaga kerja, pengembangan wilayah, dan pembesaran kas negara, dan lain sebagainya (implikasi langsung atau tidak langsung bagi kemajuan peradaban nasional).

Selain itu, investasi juga erat kaitannya dengan peranan intermediasi keuangan (perbankan), baik dalam posisi sebagai Kreditur maupun Debitur (Nasabah). Hal ini jelas terlihat dalam interelasi tingkah-laku dunia usaha (korporasi), maka diperlukan ketegasan aturan main terkait dengan Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh Kreditur sebagai pembuktian mengenai Hak Kreditur untuk menagih yang dilakukan secara sederhana. Tanggal saat Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit diucapkan adalah tanggal putusan yang bersangkutan ditetapkan. Lantas, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Kreditur atau Kejaksaan Republik Indonesia.

Upaya pengamanan dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara serta dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debitur melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditur dalam rangka pelunasan utangnya. Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Debitur dan Kreditur, Pengadilan dapat mempersyaratkan agar Kreditur memberikan jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang adanya jaminan tersebut, maka Pengadilan antara lain, harus mempertimbangkan ada tidaknya jaminan atas keseluruhan kekayaan debitur, jenis kekayaan debitur dan besarnya jaminan yang harus diberikan dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitur apabila permohonan pernyataan pailit ditolak Pengadilan. Dengan demikian, terhadap keputusan Pengadilan di tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi langsung dapat dilakukan upaya Kasasi.

Sepanjang menyangkut Kreditur, maka yang dapat menajukan Kasasi bukan saja Kreditur yang merupkan pihak pada persidangan tingkat pertama tetapi termasuk pula Kreditur lain yang bukan pihak pada Persidangan Tingkat Pertama namun tidak puas terhadap Putusan atas Permohonan Pailit yang ditetapkan.

Sementara itu, untuk menyikapi perkembangan kerjasama investasi diperlukan pemahaman yang baik tentang perjanjian internasional. Secara umum terlihat pada Ketentuan dalam Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960, tertanggal 22 Agustus 1960 Tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain, yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan Perjanjian Internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi. Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara-negara lain, Organisasi Internasional, dan Subjek Hukum Internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting, karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pula segala pembuatan dan pengesahan suatu Perjanjian Internasional harus dilakukan dengan Dasar-dasar pertimbangan yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia yang jelas pula.

Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Internasional dalam bentuk Ratifikasi (Ratification), Aksesi (Accession), Penerimaan (Acceptance) dan Penyetujuan (Approval). Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden Pemerintah Republik atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima Hasil Akhir atas suatu Pertemuan Internasional.

Pensyaratan (Reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada Perjanjian Internasional (International Treaties), dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu Perjanjian Internasional yang bersifat multilateral. Selanjutnya, Pernyataan (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam Perjanjian Internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan Perjanjian Internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut, dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam Perjanjian Internasional. Hal ini tentunya lebih cenderung pada skema kerjasama Government to Government, tetapi lebih jauh juga dengan sendirinya berlaku ketentuan Keperdataan dalam skema Government to Business atau Business to Business.

Bahwa, suatu Perikatan juga bisa berbentuk suatu Konsesi, Kontrak Karya, berdasarkan  skema Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia atau hukum positif yang berlaku dan mengikat serta bisa menjadi Titik Kesadaran Baru (the New Conciousness) dalam mewujudkan kedaulatan nasional di bidang ekonomi menurut hukum.

Lebih-lanjut, juga sudah diatur berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Bahwa pentingnya suatu kesinambungan pembangunan nasional agar terwujudnya keadilan yang merata, sehingga diarahkan untuk mengupayakan agar perekonomian nasional bisa tumbuh-kembang dengan nafas kerakyatan, mandiri, handal, dan mampu bersaing dalam kancah perekonomian internasional yang ditunjang dengan Sistem Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang dapat mendukung tercapainya Stabilitas Moneter guna mewujudkan Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Devisa merupakan salah-satu alat dan sumber pembiayaan yang penting bagi bangsa dan negara, oleh karena itu pemilikan dan Penggunaan Devisa serta Sistem Nilai Tukar perlu diatur sebaik-baiknya untuk memperlancar Lalu Lintas Perdagangan, Investasi dan Pembayaran dengan Luar Negeri.

Hal ini unuk memberikan kepastian hukum dan kepercayaan dunia usaha dalam berinvestasi di Indonesia. Sehingga Investor Asing (Foreign Investment) jangan sampai meragukan soal efektivitas dan efisiensi sistem peradilan Negara Republik Indonesia, yang mampu menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi antara pemerintah dengan pihak lain (swasta, utamanya untuk kalangan pebisnis di sektor pertambangan umum, dan lain sebagainya). Hal ini berarti, bahwa pihak investor membutuhkan serta harus mendapatkan kepastian hukum dalam mencari perlindungan terhadap realisasi investasi.

Apalagi dengan maraknya transaksi derivatif, bahkan telah mengharuskan Komisaris BUMN untuk Audit Investigatif dalam menyikapi aksi spekulatif yang dimainkan, utamanya di Pasar Valas. Hal ini penting sebagai antisipasi timbulnya risiko yang besar, karena beragamnya Produk Derivatif yang ditawarkan oleh perbankan membuat banyak pihak sulit membedakan, apakah Transaksi Derivatif yang dilakukan benar-benar untuk tujuan Lindung Nilai (Hedging) atau bersifat spekulasi semata dengan menawarkan keuntungan yang besar, padahal berpotensi menimbulkan kerugian besar.

Upaya untuk melakukan hedging akan bermanfaat untuk melindungi eksposur valas terhadap BUMN. Namun demikian, hedging yang benar ini juga tetap memiliki Risiko Bisnis. Karena itu, perbedaanya sangat tipis, apakah kerugian tersebut memang ditimbulkan sebagai akibat risiko bisnis atau karena non bisnis. Produk Derivatif yang ditawarkan oleh perbankan cukup beragam dan kompleks. Perkembangan produk derivatif sangat cepat. Tidak jarang juga kemudian produknya dikemas seolah-olah hedging biasa, padahal banyak mengandung spekulasi. Itulah sebabnya, dari data transaksi derivatif akan bermanfaat dalam penyelesaian masalah Transaksi Derivatif (Derivative Transaction).

Karena itu, tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan iklim birokrasi yang efesien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, maka diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan pembentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif, sehingga Undang Undang Republik Indonesia Tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan atau jangkauan pengaturan tentang investasi dalam Undang Undang Republik Indonesia, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggungjawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Sengketa antara Penanam Modal dan Pemerintah Republik Indonesia juga diantisipasi melalui Undang Undang Republik Indonesia ini dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa. Hak, kewajiban, dan Tanggungjawab Penanam Modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggungjawab penanam modal yang diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggungjawab lingkungan dan pemenuhan hak serta kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Termasuk, skema penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja. Jika, penyelesaian tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya Mekanisme Tripartit. Jika penyelesaian tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha yang tertutup bagi Penanam Modal Asing adalah produksi Senjata, Mesiu, Alat Peledak, dan Peralatan Perang dan Bidang Usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta Kepentingan Nasional lainnya.

Semua itu, kembali pada niat baik (good faith) atau political will dari otoritas negara Republik Indonesia. Tentunya, keberhasilan dalam menempatkan posisi ekonomi nasional yang berkeadilan menurut hukum, maka itu seterusnya akan berpotensi melindungi segala ragam aset dan kepentingan ekonomi nasional terhadap kepentingan sepihak oleh korporasi tertentu. Dalam hal ini, tetap berlaku baik Atas nama Korporasi Asing, beragam aliansi bisnis korporasi asing dengan pelaku ekonomi-bisnis di Dalam Negeri, maupun pelaku ekonomi domestik itu sendiri.

Selengkapnya, Buku ini telah ditulis dalam 10 (sepuluh) Bab., Bab Pertama, memuat tentang kebijakan investasi yang meningkatkan atraksi kemajuan sosial ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu upaya atau usaha-usaha dalam memantapkan pelaksanaan dan pengelolaan investasi.Sekaligusperlunya membangun kekuatan ekspor untuk memperkuat investasi, menyikapi kepailitan dalam skema investasi. Selanjutnya, tetap memperhatikan aspek investasi dalam kaitannya dengan pembinaan dan pemberdayaan ketenagakerjaan, corporate social responsibility dalam tren investasi, implementasi kebijakan menjadi penentu keberhasilan sektor investasi, investasi dalam konfigurasi kebijakan tentang keuangan nasional, memotivasi pengembangan investasi daerah.

Selanjutnya, di dalam Bab Kedua, menjelaskan tentang politik luar negeri yang mendorong arus investasi global ke dalam negeri. Karena itu, diuraiakan pula tentang seluk-beluk terkait dengan perjanjian internasional dalam skema investasi, politik luar negeri yang mendukung arus investasi, dan lalu-lintas devisa untuk kemajuan pembangunan nasional. Di dalam Bab Ketiga,  yang menjelaskan bagaimana mengembangkan kondusivitas dunia usaha melalui peran strategis investasi, termasuk masalah posisi dan peranan BUMN, BUMD, Dan BUMDes, dinamika investasi dalam skema kepailitan,perspektif korporatis dalam aktivisme ekonomi berdasarkan hukum, perubahan skema usaha menyikapi arus investasi, manfaat restrukturisasi teknis perusahaan, dan terkait dengan masalah dalam lingkungan strategis yang membentuk dinamika ekonomi, sekaligus berpotensi mempengaruhi produktivitas investasi.

Sedangkan di dalam Bab Keempat, mengetengahkan tentang konstruksi regulasi dan penegakan hukum dalam implementasi skema investasi, sehingga juga termasuk dalam ini, investasi dalam perspektif legislasi dan prospek investasi serta pembiayaan pembangunan, hukum dalam mengembangkan posisi strategis penanaman modal, menyikapi konflik kepentingan di sektor pertambangan, landasan hukum tentang pertambangan, urgensi pengaturan dan pengawasan bank, mekanisme atau sistem penyelesaian dan penanganan bank gagal, peranan otoritas jasa keuangan, efektivitas penegakan hukum (law enforcement) pada sektor jasa keuangan, otoritas jasa keuangan dalam perkembangan ekonomi, dampak regulasi tentang kepailitan terhadap laju investasi, proteksi hukum dalam skema penanaman modal (investasi), kepastian hukum dalam menyikapi perkembangan dan fenomena pertumbuhan industri perbankan, regulasi dalam dinamika ekonomi dan perbankan nasional, dan masalah layanan umum, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN serta APBD.

Berikutnya, di dalam Bab Kelima, menjelaskan tentang investasi dalam interkoneksinya terhadap eksistensi sektor keuangan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Sehingga harus dipahami pula soal pelaporan dan evaluasi dalam realisasi penanaman modal, perbankan sebagai suatu sistem pembayaran, perbankan dalam perspektif pembangunan bangsa, industri perbankan menguatkan keuangan negara, penyusunan dan penetapan APBN, interkoneksi dalam pengelolaan keuangan negara, realisasi APBN dan APBD, perbendaharaan negara yang senantiasa menjaga momentum bagi terwujudnya kesejahteraan publik, pengelolaan kas umum negara dan daerah, dan masalah keuangan dalam realisasi pengelolaan investasi.

Sementara itu di dalam Bab Keenam, mengetengahkan tentang volume investasi untuk menjaga momentum kemajuan serta pertumbuhan sektor ekonomi perdagangan. Untuk itu, perlu diperkuat dengan upaya membangun sinergitas dalam implementasi investasi, membangun atmospir investasi: kepercayaan publik serta dukungan lembaga keuangan, perfomansi daftar negatif investasi sebagai parameter kemajuan ekonomi nasional, dan memacu pertumbuhan investasi melalui negative interests rates.

Kemudian di dalam Bab Ketujuh, mengetengahkan tentang Hukum Investasi dalam memperkuat dan mendukung segenap potensi kreativitas dunia usaha. Sehingga terkait erat dengan masalah di seputar pengelolaan investasi, pemahaman yang jelas atas merger, likuidasi, dan akuisisi, dampak implementasi prinsip piercing the corporate veil terhadap investasi.

Selanjutnya, di dalam Bab Kedelapan, mengutarakan tentang pembinaan investasi dalam kerangka Kedaulatan Ekonomi Domestik. Sehingga diikuti dengan upaya dalam memperkuat komitmen dan peranan pemerintah dalam investasi, dan posisi strategis dimensi legislasi dan prospek investasi serta pembiayaan pembangunan.

Sedangkan di dalam Bab Kesembilan, menegaskan tentang pengendalian dan sikap selektif dalam menghadapi seni investasi untuk keseimbangan serta keadilan sesuai dengan kebutuhan strategis pembangunan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Termasuk dalam segi jastifikasi hukum dalam perubahan strategis bisnis perseroan, dan piercing the corporate veil, pengecualian dari limited liability.

Begitu pula di dalam Bab Kesepuluh, menjelaskan mengenai tinjauan yuridis renegosiasi kontrak karya di indonesia perspektif Kontrak Karya dan Perizinan pada skema penanaman modal (investasi) dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional. Sekaligus dikaitkan dengan pengaruh dinamika ekonomi terhadap produktivitas investasi, meningkatkan kapasitas investasi pada bisnis sektor jasa konstruksi, penjualan saham milik negara pada perusahaan perseroan terkait penyertaan modal negara, pergeseran dalam Sistem Kontrak Karya menuju Sistem Perizinan, sebagai fenomena praktek investasi di Indonesia, mempertahankan kedaulatan ekonomi nasional (the national economy souvereignty) dalam skema investasi, segregasi ekonomi nasional dalam konsesi, perizinan dan kontrak karya terhadap pelaksanaan Konstitusi Negara (UUD 1945), kepastian hukum dan kebijakan investasi, peranan pemerintah dalam memfasilitasi agenda investasi, menyikapi konflik kepentingan di sektor investasi pertambangan, jelang efektivitas Rezim Perizinan terhadap Kontrak Karya, dan fenomena kemitraan bernegara dalam memposisikan kepentingan nasional (the national interest) dalam skema investasi.

Semoga juga, Karya Buku ini, – dapat menjadi suatu kontribusi tersendiri, baik bagi kami, maupun Sidang Pembaca yang budiman,- sebagai media informasi agar dapat saling mengingatkan (sharing ideas) dan early warning tentang segala hal yang konstruktif bagi kebaikan NKRI, dan tentunya harus dipenuhi dengan sikap saling pengertian. Oleh karena itu pula, eksistensi NKRI harus terus dirawat serta dijaga dan dipertahankan dalam keutuhan performansi karakteristik kedaulatan dan cita-cita kemerdekaannya, – khususnya dari tertib penyelenggaraan social ekonomi nasional sebagaimana realitas yang sedang berkembang. Hal ini tentunya juga telah menjadi tanggungjawab segenap stakeholders yang ada di negeri ini, agar senantiasa mampu menyikapi corak ‘arus atau sepak-terjang dalam seni investasi’ di tanah air. Selamat membaca, semoga bermanfaat adanya. (***)