Kunjungan Kerja PKN 1 Angkatan 60 Tahun 2024 ke Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA, LAN RI – PKN 1 Angkatan 60 Tahun 2024 melakukan kunjungan kerja ke PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia. Agenda kunjungan dalam rangka pembelajaran dan penebalan Policy Brief Tata Kelola Investasi Sawit. (27/06/2024).

Rombongan dengan 40 Peserta bersama Wali Angkatan LX PKN I diterima langsung di kantor PwC oleh jajaran Advisor and Partner dari PricewaterhouseCoopers Indonesia, yaitu:

Daniel Rembeth (Advisor to the Chairman and G&PS Leader & Government Relations Director)
Andy Santoso (Partner Assurance)
Antonius Sanyojaya (Partner Tax)
Yuliana Sudjonno (Partner Assurance)
Mochamad Indrawan (Peneliti)
Hatma Suryojaryo (Manager of ESG Services, Assurance)

Pertemuan diantarkan oleh Bapak Wali Angkatan LX PKN I Dr. Ir. Suseno, M.M dan dibuka oleh Bapak Dr. Mohammad Indrawan.

Ketua PKN I Angkatan LX, Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si (Kementerian Desa, PDTT) menyampaikan sambutan penghargaan atas penerimaan di kantor PwC dan sekaligus memperkenalkan peserta yang hadir dalam pertemuan. Dr. Mulyadin juga mewakili peserta menyampaikan cinderamata dan memasangkan lencana PKN I LAN Angkatan LX kepada pimpinan PwC.

Perspektif Terkait Investasi Kelapa Sawit

Acara dilanjutkan dengan penyampaian arahan dari Wali Angkatan LX PKN, Bapak Dr. Ir. Suseno, M.M yang menyampaikan tujuan kedatangan dari PKN I LAN Angkatan LX adalah dalam rangka untuk mendapatkan pengkayaan perspektif terkait investasi kelapa sawit yang akan digunakan untuk melengkapi penyusunan Policy Brief yang sedang disiapkan oleh peserta PKN I Angkatan LX. Seluruh jajaran PwC menyampaikan informasi, pendapat dan hasil analisis yang telah dilakukan PwC terkait investasi kelapa sawit.

Peran Penting Kelapa Sawit bagi Perekonomian Indonesia

Bapak Andi menyampaikan materi yang menjelaskan peran penting kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia (PDB dan ekspor) dan menjadi tumpuan hajat hidup orang banyak. Pengusahaan kelapa sawit sebagian besar dilakukan oleh sektor swasta. Indonesia sendiri bersama Malaysia menguasasi sekitar 80 persen pasokan crude palm oil (CPO) secara global. Pengembangan kelapa sawit ke depan juga dorong dalam peningkatan nilai tambah terutama untuk memproduksi bioesel yagn diarahkan ke B40 dan oleokimia. Produksi biodiesel sawit telah menyaingi pemanfaatan kelapa sawit untuk pangan, dan telah berkontribusi dalam mengurangi defisit perdagangan energi.

Masalah dalam Pengusahaan Kelapa Sawit

Namun pengusahaan kelapa sawit masih menghadapi masalah. Produktivitas kelapa sawit terutama di kebun rakyat masih rendah sehingga membutuhkan pembinaan dari pemerintah. Kelapa sawit juga menghadapi kampanye negatif di pasar internasional.

Upaya Pemerintah

Pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya penanganan masalah ini melalui moratorium perluasan lahan perkebunan kelapa sawit dan dorongan bagi pengusahaan sawit untuk menerapkan praktik ramah lingkungan. Namun tantangan yang dihadapi masih besar. Tuntutan perluasan penerapan standar Environment, Social and Governance (ESG) semaking meningkat.

Perusahaan kelapa sawit di Indonesia telah meresponnya melalui pencegahan kebakaran kebun, penananam di lahan gambut, penerapan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) meski belum mendapat keberterimaan di pasar internasional, dan partisipasi aktif dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan

Tantangan lain berkaitan dengan tumpang tindih kepemilikan lahan, isu-isu sosial, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) kelapa sawit, perkembangan geopolitik yang memengaruhi harga CPO, serta potensi penerapan EU Deforestation Regulation (EUDR) yang menuntut due diligence yang ketat terkait ketelusuran pasokan kelapa sawit.

Ibu Yuliana juga menjelaskan pentingnya penerapan ESG. Saat ini PwC terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan standar pembangunan berkelanjutan yang dapat menerjemahkan dampak dari kerusakan lingkungan dalam nilai uang yang mudah dipahami dunia usaha dan pasar.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Di samping itu, pemerintah dan para pengusaha di Indonesia juga diharapkan dapat merespon EU yang telah menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dengan mengenakan pajak emisi yang tinggi untuk beberapa produk seperti baja, aluminium, pupuk, semen, listrik, hidrogen, dll. Dampaknya mungkin cukup signifikan bagi bisnis BUMN yang selama ini menghasilkan produk-produk target pengenaan CBAM.

Ibu Yuliana juga menyampaikan hasil survey PwC yang dituangkan dalam laporan Nature at a Tipping Point yang menunjukkan bahwa investasi di Asia Pasifik sangat bergantung pada alam. Sekitar 58 persen kapitalisasi dari pasar modal di Asia Pacific bergantung pada alam.

Laporan The World Economic Forum

Di tingkat global, laporan The World Economic Forum juga menyebutkan sekitar USD 44 triliun PDB global setiap tahun bergantung pada alam. Kondisi ini mau tidak mau membutuhkan perhatian serius dan kelestarian sumber daya alam akan menjadi the next hot item yang harus dijaga dengan baik untuk menjaga roda ekonomi tetap berjalan di masa yang akan datang.

Diskusi dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta PKN I Angkatan LX mendapat respon yang konstruktif dari jajaran PwC terkait solusi bagi penyediaan data kelapa sawit yang terintegrasi, penyelesaian masalah lahan, cara perhitungan nilai ekonomi dari kehilangan keanekaragaman hayati, serta kerja sama antarnegara untuk penerapan praktik berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim termasuk dalam aspek pembiayaannya.

Catatan dari PwC untuk Pemerintah

Pada akhir pertemuan, pihak PwC menyampaikan catatan penutup yang kiranya perlu mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. PwC menekankan kembali posisi penting kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia. Peran ini dapat diperkuat dengan membangun strategi public relation yang mumpuni dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif sehingga dapat dibangun perspektif yang positif tentang kelapa sawit.

Selain itu Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi standar internasional untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional. Pada saat yang sama, pembangunan kepercayaan antar institusi secara internal perlu dilakukan untuk mendukung perbaikan tata kelola kelapa sawit.

Termasuk juga perlu menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi penerapan beberapa standar baru (misalnya terkait keanekaragamana hayati, dll) yang akan memepengaruhi perekonomian Indoensia.

Kemudian Bapak Wali, Ketua serta seluruh peserta Angkatan LX PKN I menyampaikan apreasiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran PwC untuk pertemuan yang banyak memberikan masukan dan pencerahan bagi penyempurnaan Policy Brief yang tengah disiapkan.(AHD)