Rab. Sep 9th, 2026
Exclusive
Buku: REKONSTRUKSI HUKUM NASIONAL DAN KEADILAN EKONOMI: DARI DAS SOLLEN MENUJU DAS SEIN Buku: REKONSTRUKSI HUKUM NASIONAL DAN KEADILAN EKONOMI: DARI DAS SOLLEN MENUJU DAS SEIN Pengukuhan Pengurus BKKKS Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2026–2031 Pengukuhan Pengurus BKKKS Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2026–2031 Gubernur Anwar Hafid Temui Menteri Hukum, Konflik Agraria Sulawesi Tengah Jadi Perhatian Pemerintah Pusat Gubernur Anwar Hafid Temui Menteri Hukum, Konflik Agraria Sulawesi Tengah Jadi Perhatian Pemerintah Pusat
LAN RI Nasional

LAN RI: Penebalan Policy Brief dengan Sekjen Kemnaker RI

By Bina Bangun Bangsa / 12 Juni 2024

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menindaklanjuti  Penebalan Policy Brief, PKN I Angkatan LX Tahun 2024 yang diwakili oleh Leonardo A. A. Teguh Sambodo SP, MS, Ph.D, Prof. Dr. H. Waryono M.Ag, Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si, CIGS, Dr. Emilwan Ridwan, SH, MH dan Hartoto, SIP, M.Si melakukan audiensi ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Bapak Prof. H. Anwar Sanusi, Ph.D. (12/06/2024).

Pertemuan audiensi di ruang Sekjen Kemnaker ini, membahas isu tata kelola ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit yang dikaitkan dengan tema Policy Brief. Dalam diskusi, isu-isu yang disampaikan peserta PKN I Angkatan LX dikonfirmasi oleh Prof. Anwar Sanusi.

Baca Juga :  Pandangan Hukum Terkait Kepemilikan SHGB atas 581 Hektar Pagar Laut Bekasi

Beliau menyampaikan bahwa tata kelola ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak pekerja.  “Amerika Serikat dan Eropa misalnya banyak menyoroti isu tenaga kerja anak. Isu ini biasanya timbul karena anak-anak yang bekerja di perkebunan biasanya ikut bersama keluarga dan tidak bersekolah”.

Oleh karena itu penanganannya perlu memperhatikan bahwa hak anak untuk mendapat pendidikan perlu dipenuhi, dan kalaupun usianya memungkinkan untuk bekerja, agar diberi waktu bekerja di luar jam sekolah.

Berkaitan dengan pengawas, Kemnaker tengah menyiapkan rencana untuk menarik pengelolaan pengawas ke tingkat pusat dan membuka kesempatan bagi siapa saja untuk meniti karir sebagai pengawas ketenagakerjaan.

Baca Juga :  BINA BANGUN BANGSA Dukung Kerja Sama Lahan dalam Program Ketahanan Pangan Nasional

Hal ini diharapkan dapat mengatasi kurangnya pengawasan tenaga kerja yang cakupan jumlah perusahaannya, termasuk UMKM, sangat besar, dan cakupan wilayah yang luas. Kemnaker juga mendorong perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan 100 secara sukarela sebagai bagian dari tanggung jawab mengelola tenaga kerja yang baik, serta mengaktifkan call center untuk mendukung pengawasan yang partisipatif.

Pada akhir pertemuan, Prof. Anwar Sanusi mengharapkan Policy Brief PKN I Angkatan LX LAN RI dapat memberikan kontribusi untuk perubahan tata kelola ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit menuju arah yang lebih baik. (IWN)