Peran BUMDes Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ciampea Udik, Ciampea, Kabupaten Bogor

Pemerintah berupaya melakukan pengembangan desa-desa guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiam masyarakat. Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa dengan didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip: kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan dan akuntabel (Ridwan dalam Agunggunanto; 2016).

Dasar dalam pengelolaan usaha bentuk apapun dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen yang baik guna mencapai tujuan dan memenuhi apa yang menjadi target pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pengertian dari manajemen yang disebutkan oleh George R. Terry dalam Emron Edison (2020:7), bahwa “manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri atas perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling), yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan menggunakan manusia dan sumber daya manusia”. Manajemen dapat diterapkan dalam pengelolaan semua sumber daya yang dimiliki oleh desa, yaitu diantaranya sumber daya: manusia (man), modal (modal), dan metode (methode) pada BUMDes.

BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Kabupaten Bogor terbagi menjadi 40 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 416 desa. Semua Kelurahan dan Desa yang berada di kabupaten Bogor telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan perincian kategori sebagai berikut: 6 BUMdes Mandiri, 16 BumDes maju, 63 Bumdes berkembang, serta 331 BUMDes dasar. Salah satu BUMDes dengan kategori dasar adalah BUMDes yang berada di Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut memerlukan upaya dari Kepala Desa terkait untuk memberikan motivasi yang kuat dan arahan yang tepat kepada masyarakat dan pengurus BUMDes.

Hal ini merupakan sebuah penerapan manajemen sumber daya manusia, karena manusia merupakan satu-satunya sumber
daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa, dan krasa). Seperti yang disebutkan oleh Schuler, et al dalam Edy Sutrisno (2017:6), “manajemen sumber daya manusia (MSDM), merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat.” Pelaksanaan manajemen SDM ini salah satunya dapat dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak internal dan eksternal, pihak eksternal contohnya adalah Lembaga Formal Pendidikan Tinggi yaitu Universitas dalam bentuk pembinaan atau
bimbingan teknis secara akademik keilmuan sesuai bidang yang dibutuhkan.

klik di sini tuk baca lebih lanjut Atau download pdf di bawah ini