DPN IARMI Siapkan Program Prioritas 2026–2027, Mulyadin Malik Dorong Transformasi IARMI Menjadi Talenta Strategis Bangsa

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA — Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPN IARMI) menyiapkan penguatan program kerja periode 2026–2027 melalui konsolidasi organisasi dan penyusunan rencana aksi lintas departemen. Salah satu agenda strategis yang mengemuka dalam materi program kerja Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah transformasi alumni Resimen Mahasiswa menjadi talenta profesional, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi ketahanan nasional serta pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Gagasan tersebut dituangkan dalam dokumen Program Kerja Departemen Pengembangan SDM DPN IARMI 2025–2030: Human Capital & Talent Innovation, yang dipaparkan oleh Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS, selaku Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia DPN IARMI.

Program tersebut menempatkan pengembangan kapasitas alumni bukan sekadar sebagai urusan pembinaan internal organisasi, melainkan sebagai upaya menghubungkan kompetensi, pengalaman, dan jejaring alumni dengan kebutuhan pembangunan serta ketahanan nasional.

Berdasarkan surat undangan DPN IARMI Nomor B-04/DPN-IARMI/X/2026 tertanggal 14 Oktober 2026, Rapat Badan Pengurus Harian (BPH) diadakan pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di Kantor Satelit Universitas Indonesia (KSUI), Rawamangun, Jakarta Timur. Agenda utamanya adalah pembahasan rencana aksi dan program prioritas organisasi serta syukuran HUT ke-46 IARMI.

Ketua Umum DPN IARMI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., dan Sekretaris Jenderal, Ir. A. Riza Patria, M.B.A., sebagai pimpinan rapat kerja ini.

Mengubah Potensi Alumni Menjadi Modal Strategis Bangsa

Dalam materi program kerjanya, Mulyadin Malik mengidentifikasi modal penting yang dimiliki alumni Resimen Mahasiswa, antara lain disiplin, kepemimpinan lapangan, kesiapsiagaan, dan jiwa bela negara. Para alumni juga tersebar di berbagai lingkungan profesional, mulai dari pemerintahan, TNI/Polri, BUMN, perguruan tinggi, hingga sektor swasta.

Namun, potensi tersebut memerlukan pengelolaan yang lebih sistematis. Materi program menyoroti persoalan belum terpetakannya potensi alumni secara menyeluruh, belum optimalnya promosi kompetensi, serta belum terhubungnya kapasitas alumni dengan kebutuhan strategis negara.

Dari persoalan itu, Departemen Pengembangan SDM merumuskan arah pengembangan IARMI sebagai penyedia talenta bela negara yang terpercaya bagi kementerian dan lembaga, sekaligus menjadi wadah peningkatan kompetensi alumni.

Visi yang diusung adalah terwujudnya alumni Resimen Mahasiswa Indonesia sebagai talenta bela negara yang profesional, kompeten, berintegritas, dan berdaya saing, serta siap berkontribusi bagi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Pendekatan ini membawa perubahan penting dalam orientasi pengembangan organisasi: dari sekadar menghimpun alumni menjadi membangun sistem yang mampu mengenali kompetensi, meningkatkan kapasitas, membuka peluang, dan mengukur kontribusi.

Empat Pilar Transformasi SDM IARMI

Dokumen program kerja Mulyadin Malik menetapkan empat pilar utama yang dirancang saling terhubung.

1. Talent Pool: Membangun Peta Kompetensi Alumni Nasional

Pilar pertama berfokus pada pembangunan basis data talenta alumni secara nasional. Data yang direncanakan tidak hanya memuat identitas dan sektor pekerjaan, tetapi juga kompetensi, pengalaman profesional, dan sertifikasi yang dimiliki.

Fokus kompetensi strategis yang dicantumkan meliputi crisis management, kepemimpinan, respons bencana, dan pertahanan siber.

Dalam rencana aksi, Departemen Pengembangan SDM menargetkan penyusunan instrumen dan formulir pendataan daring pada November–Desember 2026. Tahap berikutnya adalah penjajakan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Lemhannas pada triwulan I–II 2027 untuk mendukung pengembangan basis data talenta kader bela negara.

Target awal yang dicantumkan adalah pemetaan 1.000 alumni dalam Alumni Talent Directory pada akhir 2027.

Pemetaan tersebut berpotensi menjadi fondasi bagi perencanaan kebutuhan SDM, pengembangan kompetensi, dan pembentukan jejaring profesional alumni.

Namun, efektivitasnya akan ditentukan oleh kualitas data, kesediaan alumni berpartisipasi, mekanisme pembaruan, serta perlindungan data pribadi. Karena itu, tata kelola basis data perlu mencakup pembatasan akses, tujuan pemrosesan yang jelas, pengamanan informasi, dan prosedur koreksi data.

2. Talent Promotion: Menghubungkan Kompetensi dengan Peluang Strategis

Pilar kedua diarahkan untuk menghubungkan alumni yang telah terpetakan dengan peluang penempatan, kerja sama profesional, dan kebutuhan mitra.

Mekanisme yang direncanakan meliputi pencocokan kompetensi atau job matching, promosi alumni berprestasi melalui kanal komunikasi IARMI, serta rekomendasi talenta melalui mekanisme resmi organisasi.

Dalam dokumen program, terdapat target awal sedikitnya dua nota kesepahaman penempatan dan 50 alumni yang terhubung dengan peluang strategis pada 2027.

Sejumlah mitra potensial yang disebutkan dalam materi adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, BUMN, BRIN, dan BSSN.

Program ini perlu dipahami sebagai upaya membangun akses dan kemitraan profesional, bukan jaminan penempatan kerja. Setiap peluang tetap harus mengikuti persyaratan, prosedur seleksi, dan ketentuan yang berlaku pada institusi atau perusahaan penerima.

Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa rekomendasi talenta atas nama IARMI hanya diterbitkan melalui mekanisme seleksi yang ditetapkan DPN. Prinsip ini penting untuk menjaga kredibilitas organisasi dan mencegah konflik kepentingan dalam proses rekomendasi.

3. Human Capital Development: Meningkatkan Kompetensi dan Sertifikasi

Pilar ketiga menempatkan peningkatan kapasitas sebagai bagian inti dari pengembangan alumni.

Materi program mencantumkan sejumlah arah kegiatan, antara lain sertifikasi bersama lembaga pendidikan dan pelatihan yang relevan, pengembangan kepemimpinan, manajemen bencana, pendidikan instruktur bela negara, peluang beasiswa Universitas Pertahanan RI, pengembangan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pendampingan akses beasiswa LPDP.

Rincian tersebut merupakan arah kegiatan yang dicantumkan dalam materi paparan. Bentuk kerja sama, persyaratan peserta, ketersediaan program, pendanaan, dan jadwal pelaksanaannya masih perlu dikonfirmasi kepada masing-masing mitra.

Secara strategis, peningkatan kompetensi akan lebih efektif apabila didasarkan pada pemetaan kebutuhan. Alumni yang bergerak di bidang kebencanaan, misalnya, memerlukan jalur pelatihan yang berbeda dari alumni di bidang teknologi informasi, manajemen pemerintahan, atau keselamatan kerja.

Karena itu, sistem pengembangan SDM perlu menghubungkan hasil pemetaan kompetensi dengan kurikulum pelatihan, sertifikasi yang relevan, serta evaluasi penerapan keterampilan setelah pelatihan.

4. Innovation Hub: Mendorong Inovasi Alumni untuk Pembangunan

Pilar keempat diarahkan untuk memfasilitasi inovasi dan inovator alumni yang dapat mendukung program prioritas nasional.

Materi program menyebutkan rencana pameran talenta dalam momentum HUT TNI/Polri dengan skema pembiayaan vendor, serta peluang kontribusi inovator alumni pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk inovasi peralatan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Arah ini membuka ruang bagi alumni dengan keahlian teknis, rekayasa, manajemen operasional, teknologi, dan kewirausahaan untuk menawarkan solusi terhadap kebutuhan nyata.

Namun, setiap inovasi harus melalui pengujian teknis, penilaian kelayakan, pemenuhan standar keselamatan, dan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan atau kerja sama yang relevan.

Dalam program yang menggunakan dana publik, keterlibatan alumni maupun mitra usaha harus dilaksanakan melalui prosedur yang sah, transparan, dan tidak memberikan keistimewaan yang bertentangan dengan ketentuan.

Dengan tata kelola yang tepat, Innovation Hub dapat menjadi penghubung antara gagasan, keahlian, prototipe, dan peluang penerapan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Rencana Penerbitan Jurnal IARMI

Selain program pengembangan sumber daya manusia, DPN IARMI juga dapat memperkuat kontribusi pemikiran melalui rencana penerbitan Jurnal IARMI. Jurnal ini dirancang sebagai wadah kajian, publikasi, dan pertukaran gagasan mengenai berbagai isu ketahanan dan keamanan bangsa, baik pada tingkat global, nasional, maupun daerah.

Cakupan kajiannya juga diarahkan pada isu pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan potensi desa-desa di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Jurnal IARMI diharapkan menjadi ruang bagi alumni Resimen Mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan untuk menyampaikan hasil kajian, gagasan inovatif, dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi kepentingan bangsa.

Rencana ini perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan konsep jurnal, penetapan fokus dan standar editorial, pembentukan tim pengelola, serta penjajakan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset. Status pelaksanaan dan bentuk kelembagaan jurnal perlu ditetapkan lebih lanjut oleh DPN IARMI.

Budaya Kerja Berintegritas sebagai Fondasi

Keempat pilar tersebut diperkuat dengan program transformasi budaya kerja. Materi Departemen Pengembangan SDM menempatkan disiplin, loyalitas, jiwa ksatria, transparansi, dan komitmen bebas korupsi sebagai nilai yang harus diterjemahkan ke dalam etos kerja modern.

Rencana aksi yang dicantumkan meliputi kampanye budaya kerja disiplin, produktif, dan berintegritas di lingkungan pengurus dan DPP pada triwulan II–IV 2027, serta penjajakan nota kesepahaman dengan KPK dan penyusunan kode etos kerja pada triwulan I–II 2027.

Materi juga mengarahkan keterlibatan DPP dalam gerakan antikorupsi di daerah melalui inisiatif yang relevan.

Rencana tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dan kesepakatan dengan pihak terkait. Pencantuman calon mitra dalam dokumen program tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa kerja sama telah disetujui atau dilaksanakan.

Dari perspektif tata kelola, integritas tidak cukup diwujudkan melalui kampanye. Organisasi juga membutuhkan standar perilaku, pengendalian konflik kepentingan, transparansi pembiayaan, pencatatan keputusan, dan mekanisme pengaduan serta evaluasi.

Budaya kerja yang konsisten akan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan mitra terhadap profesionalisme alumni IARMI.

Struktur Pelaksana dan Pembagian Tanggung Jawab

Program kerja tersebut dirancang melalui pembagian tugas antarb idang di lingkungan Departemen Pengembangan SDM.

Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS, tercantum sebagai Ketua Departemen, dengan Drs. Ayub Edy Purnomo, M.M., sebagai Wakil Ketua Departemen.

Empat bidang yang menopang pelaksanaan program adalah:

• Bidang Promosi dan Pengembangan SDM, dipimpin Dr. Dicky Yosepial, S.STP., M.Si., dengan fokus pemetaan dan promosi talenta.
• Bidang Peningkatan Kompetensi SDM, dipimpin Rano Karno, S.Hi., M.H., dengan fokus pelatihan dan sertifikasi.
• Bidang Pengembangan SDM, Inovasi dan Kebudayaan, dipimpin Muhammad Rafik, S.IT., M.M., dengan fokus pengembangan inovasi dan talenta alumni.
• Bidang Transformasi Budaya Kerja, dipimpin Hj. Siti Norma Mardjanu, S.H., M.Si., M.H., dengan fokus penguatan budaya kerja berintegritas.

Materi program menyebutkan bahwa seluruh bidang saling mendukung, sementara pelaksanaan di daerah dilakukan bersama Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) IARMI.

Pembagian ini memberikan kerangka kerja untuk menetapkan penanggung jawab, menyelaraskan program, dan mencegah tumpang tindih kegiatan.

Agar berjalan efektif, setiap bidang perlu memiliki rencana kerja operasional, target triwulanan, kebutuhan anggaran, serta mekanisme pelaporan yang terhubung dengan pengendalian program di tingkat DPN.

Target 2027: Indikator Awal yang Perlu Diukur

Departemen Pengembangan SDM mencantumkan tiga target kuantitatif utama untuk 2027, yaitu:

1. 1.000 alumni terpetakan dalam Alumni Talent Directory nasional hingga akhir 2027.
2. Sedikitnya dua MoU penempatan, sebagai dasar kerja sama resmi penghubung talenta dengan mitra.
3. 50 alumni terhubung dengan peluang strategis, melalui mekanisme promosi dan pencocokan kompetensi.

Ketiga angka tersebut dalam dokumen dinyatakan sebagai usulan awal yang akan dimutakhirkan setelah rapat BPH.

Karena itu, angka-angka tersebut belum dapat diperlakukan sebagai target final yang telah disahkan. Penetapannya perlu mempertimbangkan kapasitas organisasi, ketersediaan data, kesiapan mitra, sumber pembiayaan, dan kemampuan pelaksana di daerah.

Di luar target kuantitatif, materi juga merencanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Laporan triwulanan direncanakan disampaikan kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal, dengan indikator yang mencakup pemetaan alumni, nota kesepahaman, sertifikasi, keterhubungan dengan peluang strategis, beasiswa, dan kegiatan inovasi.

Evaluasi tahunan dirancang menjadi dasar penyusunan rencana kerja berikutnya.

Pembiayaan dan Akuntabilitas Program

Materi program mengarahkan pembiayaan melalui kemitraan dan sponsorship, program kementerian/lembaga mitra, CSR yang sah dan tidak mengikat, serta iuran atau swadaya anggota sesuai AD/ART.

Skema tersebut menempatkan diversifikasi sumber pendanaan sebagai salah satu pilihan untuk mendukung pelaksanaan program. Namun, keberhasilan pendanaan tidak dapat dinilai hanya dari besarnya komitmen mitra atau jumlah kegiatan yang terlaksana.

Setiap sumber pembiayaan perlu memiliki dasar penerimaan yang sah, peruntukan yang jelas, mekanisme pencatatan, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Kerja sama dengan pihak eksternal juga perlu menjaga independensi organisasi dan menghindari konflik kepentingan.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan, perencanaan anggaran sebaiknya dikaitkan langsung dengan keluaran dan hasil program. Dengan demikian, organisasi dapat menilai apakah sumber daya yang digunakan benar-benar mendukung pemetaan talenta, peningkatan kompetensi, pengembangan inovasi, dan penguatan budaya kerja.

Tantangan Pelaksanaan: Data, Kemitraan, dan Konsistensi Organisasi

Dari materi program tersebut, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan.

Pertama, kualitas dan integrasi data alumni. Basis data nasional hanya akan bermanfaat apabila informasi kompetensi akurat, diperbarui secara berkala, dan dikelola dengan perlindungan data yang memadai.

Kedua, kredibilitas mekanisme rekomendasi. Promosi dan penempatan talenta perlu berdasarkan kompetensi, persyaratan yang transparan, serta seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, kepastian kemitraan. Rencana kerja sama dengan kementerian, lembaga, BUMN, perguruan tinggi, dan mitra lain perlu ditindaklanjuti melalui komunikasi resmi dan kesepakatan yang sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Keempat, kesinambungan pelaksanaan pusat dan daerah. Keterlibatan DPP perlu disertai pembagian tugas, target yang realistis, dan dukungan teknis agar pelaksanaan tidak hanya terkonsentrasi di tingkat pusat.

Kelima, pengukuran hasil. Jumlah alumni yang terdata, peserta pelatihan, atau nota kesepahaman merupakan indikator keluaran. Dampak yang lebih luas perlu dinilai melalui peningkatan kompetensi, keberhasilan penerapan inovasi, dan kontribusi nyata alumni pada bidang tugas masing-masing.

Tantangan tersebut bukan berarti program tidak dapat dijalankan. Sebaliknya, identifikasi sejak awal membantu organisasi menyiapkan mitigasi dan memperkuat akuntabilitas.

Momentum HUT ke-46 dan Arah Pembaruan Organisasi

Rapat BPH DPN IARMI dijadwalkan bertepatan dengan rangkaian syukuran HUT ke-46 organisasi. Berdasarkan undangan, kegiatan diawali dengan registrasi, syukuran, doa, pemotongan tumpeng, dan makan siang, sebelum rapat BPH dilaksanakan pada siang hingga sore hari.

Peringatan hari jadi organisasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan memperbarui arah pengabdian. Dalam konteks pengembangan SDM, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun kesepahaman mengenai pentingnya pengelolaan kompetensi alumni secara profesional dan terukur.

Gagasan yang dituangkan dalam program kerja Mulyadin Malik memperlihatkan upaya menghubungkan modal sosial alumni dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan ketahanan nasional.

Implementasinya tetap bergantung pada keputusan organisasi, kesiapan pelaksana, dukungan mitra, ketersediaan pembiayaan, dan mekanisme evaluasi yang konsisten.

Apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik, empat pilar pengembangan SDM tersebut dapat menjadi kerangka bagi kontribusi alumni yang lebih terarah. Namun, hasilnya harus dibuktikan melalui capaian nyata, bukan semata-mata melalui rencana dan deklarasi program.

Dari Potensi Alumni Menuju Kontribusi Nyata

Program kerja Departemen Pengembangan SDM DPN IARMI 2025–2030 memberikan arah pengembangan yang mencakup pemetaan talenta, promosi dan penempatan, peningkatan kompetensi, inovasi, serta budaya kerja berintegritas.

Fokus utamanya adalah membangun hubungan yang lebih sistematis antara potensi alumni dan kebutuhan pembangunan nasional.

Tahap selanjutnya adalah memastikan setiap pilar memiliki target yang disepakati, pelaksana yang bertanggung jawab, dukungan pembiayaan yang sah, mitra yang terkonfirmasi, dan indikator keberhasilan yang dapat diukur.

Dengan pendekatan tersebut, pengembangan SDM tidak hanya menjadi program internal organisasi, tetapi dapat berkembang menjadi kontribusi profesional alumni bagi masyarakat dan negara. (Red)

Bina Bangun Bangsa — mengawal informasi, memperkuat kolaborasi, dan mendorong pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan dan berkesinambungan bagi bangsa.