Kam. Jul 30th, 2026

Wakapolri Lantik Pengurus PP KBPP Polri 2026–2031, Dr. Mulyadin Malik Pimpin Departemen ESDM dan Ketahanan Pangan

Jakarta , BINABANGUNBANGSA.Com – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., selaku Pembina Harian Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, resmi melantik Pengurus Pimpinan Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Pelantikan yang diikuti jajaran KBPP Polri dari 36 Polda hingga tingkat Polres secara daring tersebut menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi sekaligus penguatan peran KBPP Polri sebagai mitra strategis Polri dan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional.

Salah satu agenda penting dalam pelantikan tersebut adalah pengukuhan Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS sebagai Ketua Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Ketahanan Pangan Pimpinan Pusat KBPP Polri. Penyematan tanda jabatan dilakukan langsung oleh Wakapolri sebagai simbol amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk mengemban tugas strategis organisasi.

Wakapolri: Pelantikan Adalah Amanah Pengabdian

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, tetapi merupakan amanah untuk membawa organisasi menjadi semakin profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan bangsa.

“Jadikan pelantikan ini sebagai awal kerja bersama untuk memperkuat organisasi dan memperbesar kontribusi kepada masyarakat. Bangun kolaborasi, jaga soliditas, dan hadirkan karya nyata yang memberi manfaat bagi bangsa,” tegas Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo.

Menurutnya, KBPP Polri harus terus memperkuat sinergi dengan Polri, pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dalam menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan strategis nasional.

Baca Juga :  Ketua Umum IKDST Apresiasi dan Dukung Pengembangan Kopdeskel Merah Putih Besusu Tengah

Dr. Mulyadin Malik Siap Perkuat Ketahanan Energi dan Pangan

Usai dilantik, Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk membangun Departemen ESDM dan Ketahanan Pangan sebagai salah satu motor penggerak organisasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Menurutnya, departemen yang dipimpinnya akan mengembangkan berbagai program yang selaras dengan delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Presiden Prabowo Subianto, terutama pada sektor ketahanan energi, hilirisasi sumber daya mineral, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak agar potensi energi dan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  IKAPIMNAS Kukuhkan Pengurus Baru 2025–2029, Perkuat Peran Strategis Alumni PKN

Konsolidasi Organisasi Menuju KBPP Polri Modern

Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono, S.E., S.H. menjelaskan bahwa kepengurusan periode 2026–2031 telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum sehingga memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan roda organisasi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, fokus utama kepengurusan baru adalah memperkuat konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah melalui penguatan tata kelola organisasi, pembaruan basis data keluarga besar Polri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, pembinaan generasi muda, serta penguatan program sosial dan kemanusiaan.

Harapan Bina Bangun Bangsa

Pelantikan Pengurus Pimpinan Pusat KBPP Polri periode 2026–2031 memiliki makna strategis di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan nasional. Penempatan Departemen ESDM dan Ketahanan Pangan sebagai salah satu departemen strategis menunjukkan bahwa isu energi, pangan, dan pengelolaan sumber daya alam kini menjadi bagian penting dalam agenda organisasi.

Baca Juga :  Kolaborasi PSM SAKTI BUMDesa untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa

Di sisi lain, arah kebijakan pemerintah yang menempatkan ketahanan energi, swasembada pangan, hilirisasi industri, transisi energi, dan peningkatan investasi sebagai prioritas nasional membuka ruang bagi organisasi masyarakat untuk berkontribusi melalui edukasi publik, pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM, pengembangan SDM, hingga penguatan jejaring kolaborasi lintas sektor.

Apabila mampu menjalankan program secara terukur, berbasis data, dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta dunia usaha, KBPP Polri berpotensi memperkuat posisinya sebagai organisasi yang tidak hanya menjaga soliditas keluarga besar Polri, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (***)

 

Tinggalkan Balasan