Dr. Mulyadin Malik: Desa Harus Menjadi Kekuatan Ekonomi dan Masa Depan Bangsa

Mewakili Menteri Desa PDT, Dr. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS, Bawa Pesan dan Harapan Indonesia

Dari Yunnan, Pemerintah Indonesia ingin Bangun Desa dengan Kemitraan Global

YUNNAN, TIONGKOK — Pesan Indonesia tentang masa depan pembangunan desa dibawa langsung ke forum internasional di Yunnan, Tiongkok. Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS., Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), hadir mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Dalam forum Indonesia–People’s Republic of China Strategic Partnership: Advancing Rural Development for Shared Prosperity and a Sustainable Future di Yunnan Minzu University, (09/09/2026), Dr. Mulyadin tidak sekadar menyampaikan sambutan seremonial.

Ia membawa pesan strategis Indonesia mengenai bagaimana desa harus ditempatkan dalam arsitektur pembangunan nasional: bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek, pelaku ekonomi, sekaligus fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Dokumen paparan yang dibawakan Dr. Mulyadin secara tegas menyebut bahwa kehadirannya merupakan representasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

Indonesia Tidak Hanya Jakarta dan Bali

Di hadapan mitra Tiongkok, Dr. Mulyadin membuka perspektif tentang Indonesia yang sesungguhnya. Indonesia, katanya, bukan hanya Jakarta atau Bali. Indonesia adalah negeri yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan lebih dari 70.000 desa yang memiliki karakter, potensi dan tantangan masing-masing.

Di sinilah pesan utama Pemerintah Indonesia menjadi penting.

Pembangunan desa tidak mungkin dilakukan hanya dengan pendekatan administratif. Dibutuhkan kemitraan, pertukaran pengetahuan, pengalaman, inovasi, teknologi dan kerja sama untuk mempercepat pembangunan desa.

Pesan tersebut sekaligus menjadi dasar mengapa Indonesia memandang kerja sama dengan Tiongkok bukan sekadar hubungan antarpemerintah, tetapi sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi kehidupan masyarakat perdesaan.

Desa Harus Naik Kelas

Dalam paparan tersebut, Dr. Mulyadin yang juga seorang Ketua Umum dari Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah  membawa agenda “Bangun Desa, Bangun Indonesia” sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. Desa diharapkan tidak lagi sekadar menjadi penerima program pemerintah.

Desa harus mampu memproduksi pangan, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan industri berbasis potensi lokal, memanfaatkan teknologi, menarik investasi, memperkuat usaha ekonomi lokal, serta membawa produk unggulannya masuk ke pasar nasional dan internasional.

Inilah arah perubahan yang ingin dibawa Indonesia: dari desa penerima pembangunan menjadi desa penggerak pembangunan.

Karena itu, Kemendes PDT telah menyiapkan 12 Rencana Aksi dalam agenda “Bangun Desa, Bangun Indonesia”, yang mencakup ketahanan pangan, energi dan air, hilirisasi produk lokal, desa ekspor, BUM Desa, investasi, digitalisasi, pariwisata, kepemudaan, ketahanan iklim dan bencana, tata kelola serta penguatan kolaborasi pembangunan.

Desa Ekspor: Potensi Lokal Menuju Pasar Dunia

Salah satu pesan yang cukup kuat dalam paparan Dr. Mulyadin adalah mengenai Desa Ekspor. Indonesia ingin produk desa tidak berhenti di pasar lokal.

Produk pertanian, kerajinan, industri kecil dan berbagai komoditas unggulan desa harus dikembangkan menjadi produk yang memiliki daya saing dan mampu masuk ke pasar internasional.

BUM Desa ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting untuk mengorganisasikan produksi, memperkuat pelaku usaha desa, menghubungkan produsen dengan pasar serta menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Melalui konsep “Desa BISA Ekspor”, Indonesia membawa empat karakter yang ingin dibangun di desa: Berani, Inovasi, Siap dan Adaptasi.

Paparan Mulyadin mencatat bahwa sepanjang 2021–2025 terdapat 318 desa di 41 kabupaten/kota pada 17 provinsi yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ekspor, dengan nilai transaksi sekitar Rp380 miliar.

Pada 2025 saja, sebanyak 123 desa tercatat berpartisipasi dalam kegiatan ekspor dengan transaksi sekitar Rp173 miliar. Bagi Indonesia, angka tersebut bukan sekadar statistik. Ia merupakan tanda bahwa desa memiliki potensi untuk masuk ke dalam rantai nilai global.

Belajar dari Tiongkok, Bukan Menyalin

Di sinilah kerja sama Indonesia–Tiongkok mendapatkan makna yang lebih dalam. Mulyadin menyampaikan bahwa pengalaman Tiongkok dalam pembangunan perdesaan, modernisasi pertanian, inovasi dan pengembangan ekonomi masyarakat merupakan pengetahuan yang penting untuk dipelajari.

Namun, pengalaman tersebut tidak dimaksudkan untuk disalin mentah-mentah. Para kepala desa Indonesia yang mengikuti kegiatan benchmarking diharapkan mempelajari praktik baik yang ada di Tiongkok dan kemudian mengadaptasikannya sesuai potensi, karakteristik dan kebutuhan desa masing-masing.

Pesannya sederhana tetapi fundamental:

Indonesia belajar dari dunia, tetapi pembangunan desa tetap harus berakar pada karakter dan kekuatan masyarakat, bangsa Indonesia sendiri.

Ketahanan Pangan Dimulai dari Desa

Salah satu agenda yang juga mendapat perhatian adalah ketahanan pangan. Kemendes PDT mengembangkan konsep Desa Tematik Ketahanan Pangan, dengan pendekatan bahwa setiap desa memiliki kekuatan dan komoditas yang berbeda.

Ada desa yang memiliki potensi beras, hortikultura, perikanan, peternakan, singkong, jagung maupun komoditas pangan lokal lainnya. Karena itu, kebijakan pembangunan pangan harus berangkat dari potensi masing-masing desa, bukan menggunakan satu model untuk seluruh Indonesia.

Dalam konteks inilah pengalaman Tiongkok mengenai pertanian modern dan pembangunan perdesaan dipandang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia.

Digitalisasi untuk Membuka Jalan Desa Cerdas

Pesan Indonesia yang dibawa Mulyadin juga menyentuh masa depan teknologi. Transformasi digital dipandang sebagai salah satu jalan menuju smart village.

Digitalisasi bukan hanya menyangkut administrasi pemerintahan desa, tetapi juga pelayanan publik, pengelolaan pertanian, masyarakat, lingkungan dan berbagai aktivitas ekonomi desa.

Pandangan tersebut sejalan dengan posisi Mulyadin sebagai Kepala BPI Desa dan Daerah Tertinggal yang sebelumnya menekankan bahwa desa perlu memasuki tahap digitalisasi untuk menuju desa cerdas.

Dengan kata lain, desa masa depan yang dibayangkan Indonesia bukan sekadar desa yang memiliki jaringan internet. Tetapi desa yang mampu menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, pelayanan, transparansi dan kesejahteraan masyarakat.

Desa Tidak Bisa Dibangun Sendirian

Salah satu gagasan paling penting yang dibawa Mulyadin adalah pendekatan Octahelix.

Pembangunan desa membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, lembaga keuangan, BUMN, mitra pembangunan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kerangka itulah Tiongkok ditempatkan sebagai salah satu mitra penting Indonesia melalui kerja sama dengan International Poverty Reduction Center in China (IPRCC). Kerja sama tersebut diarahkan pada pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

Indonesia sendiri telah membuka kemitraan pembangunan desa dengan berbagai pihak di tingkat global, termasuk Jepang/JICA, Korea, Tiongkok/IPRCC, Bank Dunia, IFAD, UNDP dan ADB.

Namun pesan Indonesia tetap sama: kemitraan global harus menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat desa di Indonesia.

Dari Kepala Desa hingga Generasi Muda

Mulyadin juga membawa harapan agar kerja sama Indonesia–Tiongkok tidak berhenti pada pertukaran pejabat atau kepala desa. Ke depan, pertukaran pengetahuan diharapkan dapat diperluas melalui program “Pemuda Bangun Desa.”

Generasi muda Indonesia diharapkan dapat belajar mengenai teknologi, inovasi dan kewirausahaan perdesaan di Tiongkok, kemudian pulang membawa gagasan, pengalaman dan solusi untuk diterapkan di desa-desa Indonesia.

Ini merupakan pesan yang sangat strategis. Sebab masa depan desa bukan hanya ditentukan oleh infrastruktur dan anggaran, tetapi juga oleh kualitas manusia yang akan mengelola desa di masa depan.

Dari Kerja Sama Menuju Aksi Nyata

Kerja sama Indonesia–Tiongkok sendiri telah berlangsung hampir tiga tahun sejak 17 Oktober 2023.

Dalam forum Yunnan, Pemerintah Indonesia menyampaikan harapan agar fase berikutnya tidak sekadar mempertahankan hubungan yang telah terbangun, tetapi meningkatkan kerja sama menuju program yang semakin konkret dan berdampak.

Mulyadin menyampaikan apresiasi Menteri Desa PDT terhadap delegasi Kementerian Pertanian dan Urusan Perdesaan Tiongkok yang sebelumnya berkunjung ke Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama bilateral di bidang pembangunan perdesaan, termasuk sumber daya manusia, hilirisasi, teknologi, investasi dan program Pemuda Bangun Desa.

Harapan Indonesia pun ditegaskan: kemitraan tersebut harus terus berkembang dan mampu mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan kedua negara.

Pesan Indonesia dari Yunnan

Ada satu benang merah yang kuat dari seluruh paparan Dr. Mulyadin Malik, bahwa Indonesia ingin membangun desa dari kekuatan yang dimiliki desa itu sendiri.

Dari pangan, produk lokal, BUM Desa, pariwisata, teknologi, sumber daya manusia, investasi hingga ekspor. Indonesia ingin desa memiliki kemampuan untuk memproduksi, mengolah, menjual, berinovasi dan bersaing.

Dan ketika Indonesia datang ke Tiongkok, yang dibawa bukan sekadar permintaan untuk belajar. Yang dibawa adalah potensi lebih dari 70.000 desa Indonesia untuk dikembangkan melalui kemitraan yang saling menguntungkan.

Karena pada akhirnya, pembangunan desa bukan semata-mata tentang membangun wilayah. Ia adalah tentang membangun manusia, membangun ekonomi rakyat, menjaga identitas lokal dan memastikan bahwa pertumbuhan Indonesia benar-benar dirasakan sampai ke tingkat paling bawah.

Dari Yunnan, pesan itu disampaikan atas nama Pemerintah Indonesia: Bangun Desa, Bangun Indonesia.

Dan harapannya, kerja sama internasional tidak berhenti menjadi dokumen, seminar dan kunjungan. Tetapi kembali ke Indonesia dalam bentuk pengetahuan, teknologi, investasi, inovasi, pasar, lapangan kerja dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat desa khususnya dan untuk kemajuan bangsa Indonesia seutuhnya. (Red)