Pascagempa Magnitudo 7,7 Flores: Ribuan Warga Masih Berjuang Memulihkan Kehidupan

Pemulihan bencana Flores memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan hunian sementara, bantuan perbaikan rumah, pemulihan fasilitas publik, serta kepastian penghidupan warga menjadi pekerjaan mendesak pemerintah.

FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR — Hampir dua bulan setelah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, pekerjaan besar belum selesai. Di balik pemulihan jaringan infrastruktur dan berakhirnya masa tanggap darurat di sejumlah daerah, masih terdapat warga yang membutuhkan tempat tinggal layak, bantuan perbaikan rumah, pelayanan dasar, dan dukungan untuk menghidupkan kembali perekonomian keluarga.

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah kabupaten, kementerian terkait, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, dan organisasi kemanusiaan telah melakukan berbagai langkah penanganan.

Namun, memasuki Oktober 2026, tantangan penanggulangan bencana telah bergeser. Persoalannya bukan hanya menyelamatkan korban dan memenuhi kebutuhan darurat, tetapi memastikan pemulihan benar-benar menjangkau keluarga terdampak secara adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Laporan resmi BNPB pada 29 September menunjukkan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) masih berlangsung di sejumlah kabupaten. Sementara itu, laporan lapangan di Manggarai Timur pada 3 Oktober menyebutkan masih ada 10.140 warga yang mengungsi menurut data posko per 30 September.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa pemulihan Flores belum dapat dinilai selesai hanya karena sejumlah fasilitas vital telah kembali berfungsi.

Korban jiwa dan skala dampak gempa Flores

Gempa terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dengan magnitudo 7,7. Katalog gempa merusak BMKG mencatat pusat gempa berada di laut, sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman sekitar 10 kilometer. BMKG juga mencatat adanya dampak tsunami.

Guncangan dirasakan di Nusa Tenggara Timur dan sebagian wilayah Sulawesi Selatan. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum mengakhirinya pada hari yang sama. Informasi tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan gempa di wilayah pesisir harus selalu memperhitungkan risiko tsunami, jalur evakuasi, dan kesiapsiagaan masyarakat.

Bagaimana dengan jumlah korban jiwa?

BNPB, melalui laporan yang diberitakan ANTARA pada 28 Agustus 2026, menyebutkan jumlah korban meninggal mencapai 111 orang. Angka tersebut merupakan data pada tanggal laporan, bukan angka final per 10 Oktober 2026.

Katalog gempa merusak BMKG yang dapat diakses saat penelusuran ini memuat angka berbeda, yakni 135 orang meninggal, dengan catatan bahwa data korban dan kerusakan masih memerlukan verifikasi. Karena terdapat perbedaan antarsumber, angka final korban meninggal, luka-luka, dan pengungsi perlu dikonfirmasi kembali kepada BNPB dan BPBD sebelum dinyatakan sebagai angka terkini.

Sumber: ANTARA — BNPB: Korban jiwa gempa NTT 111 orang, 28 Agustus 2026 dan Katalog Gempa Merusak BMKG.

Dampak kemanusiaan bencana ini juga terlihat dari banyaknya warga yang harus meninggalkan rumah, korban yang membutuhkan perawatan, serta fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Di tengah proses pemulihan, perhatian perlu diberikan secara khusus kepada anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Kerusakan rumah dan fasilitas publik: angka harus terus diverifikasi

Besarnya dampak gempa tercermin dari laporan kerusakan rumah yang terus berkembang seiring proses pendataan.

Pada 30 Agustus, laporan yang mengutip data BNPB menyebutkan 95.567 rumah rusak di NTT, terdiri atas 46.161 rumah rusak ringan, 21.992 rusak sedang, dan 27.414 rusak berat.

Sementara itu, katalog gempa merusak BMKG mencantumkan 98.986 rumah rusak dengan rincian berbeda. BNPB kemudian melaporkan bahwa hingga 7 September, sebanyak 51.591 rumah telah menjalani verifikasi dan validasi dari 102.384 unit yang masuk data awal pendataan di tujuh kabupaten terdampak.

Dari rumah yang sudah diverifikasi, 2.382 masuk kategori rusak berat, 7.276 rusak sedang, 14.177 rusak ringan, dan 27.756 dinyatakan tidak mengalami kerusakan.

Perbedaan tersebut harus dibaca secara hati-hati. Angka laporan awal, angka estimasi kerusakan, dan hasil verifikasi rumah bukanlah kategori data yang sama. Karena itu, angka dari berbagai tanggal tidak boleh dijumlahkan atau diperlakukan sebagai satu angka final.

Sumber: Harian Jogja — Data kerusakan rumah per 30 Agustus dan BNPB — Verifikasi 51.591 rumah pascagempa, 7 September 2026.

Kerusakan juga berdampak pada fasilitas pelayanan publik. Pemerintah daerah melakukan identifikasi terhadap rumah warga, kantor pemerintahan, puskesmas, rumah ibadah, dan berbagai infrastruktur dasar untuk menentukan tingkat kerusakan serta kebutuhan penanganannya.

Dari sisi ekonomi, dampak gempa tidak hanya berupa nilai bangunan yang hancur. Kehilangan tempat tinggal, biaya pengobatan, terganggunya perdagangan, kerusakan sarana produksi, dan hilangnya pendapatan keluarga turut memperbesar beban pemulihan.

Sampai artikel ini disusun, belum tersedia satu angka total kerugian ekonomi seluruh sektor yang dapat dipastikan sebagai angka final per 10 Oktober 2026. Oleh karena itu, nilai kerugian rupiah tidak seharusnya diperkirakan tanpa dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana yang dapat diperiksa.

Apa yang telah dilakukan pemerintah?

1. Pelayanan kesehatan dan penanganan korban

Kementerian Kesehatan melaporkan pengerahan tenaga kesehatan serta pendirian rumah sakit lapangan untuk menjaga pelayanan medis tetap berjalan di wilayah terdampak.

Dukungan ini penting untuk menangani korban luka, mempertahankan pelayanan kesehatan ketika fasilitas mengalami kerusakan, dan membantu proses rujukan pasien. Dalam fase pemulihan, kebutuhan pelayanan kesehatan juga mencakup pengobatan lanjutan, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, serta dukungan psikososial bagi warga yang mengalami trauma.

2. Pemulihan infrastruktur dan distribusi bantuan

Pada fase awal, pemerintah memprioritaskan penyelamatan korban, evakuasi, distribusi logistik, serta pemulihan sarana vital. BNPB juga melaporkan perkembangan pemulihan jaringan listrik dan penyaluran bantuan pangan serta nonpangan.

Pemulihan infrastruktur menjadi prasyarat bagi distribusi barang, akses terhadap pelayanan publik, dan bergeraknya kembali aktivitas ekonomi. Namun, status fungsional suatu fasilitas tidak selalu berarti seluruh kerusakannya telah diperbaiki secara permanen.

3. Pembangunan hunian sementara

Dalam laporan resmi 29 September 2026, BNPB menyampaikan perkembangan pembangunan huntara di beberapa kabupaten.

Di Manggarai, empat unit huntara telah selesai, sementara 110 unit lainnya masih dalam proses pembangunan. Di Manggarai Timur, enam unit telah selesai dan 561 unit masih dibangun. Kabupaten Ngada melaporkan enam unit huntara mandiri dan lima unit huntara yang dibangun BNPB telah selesai, sedangkan 272 unit lainnya masih dalam proses.

Di Nagekeo, sembilan unit huntara telah selesai dan 173 unit masih dalam proses. Di Sikka, dua unit telah selesai, sedangkan 25 unit sedang dibangun secara paralel. Di Ende, tujuh unit telah selesai dan tujuh unit lainnya masih dalam pembangunan.

BNPB juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah di Manggarai Barat masih mendata keluarga yang memilih huntara dan menyelesaikan penetapan penerima bantuan.

Angka tersebut adalah perkembangan berdasarkan data sementara per 28 September 2026. Perkembangannya dapat berubah setelah pembangunan berlanjut dan daftar penerima manfaat diperbarui.

Sumber: BNPB — Perkembangan Pembangunan Huntara Pascagempa M7,7 NTT, 29 September 2026.

4. Bantuan stimulan dan dana tunggu hunian

Pada 2 Oktober, BNPB melaporkan bahwa Kepala BNPB meninjau perkembangan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak di Flores. Di Kabupaten Sikka, pemerintah telah menetapkan calon penerima bantuan stimulan perbaikan atau pembangunan rumah sebanyak 1.055 kepala keluarga, berdasarkan keputusan bupati tertanggal 25 September 2026.

Rinciannya adalah 153 unit rumah rusak berat, 371 rusak sedang, dan 531 rusak ringan.

BNPB juga menjelaskan bahwa bagi warga dengan rumah rusak berat tersedia pilihan antara menempati huntara atau memperoleh Dana Tunggu Hunian (DTH), sesuai ketentuan dan proses penetapan penerima. Besaran yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah Rp600.000 per bulan selama tiga bulan bagi warga yang memilih tidak menempati huntara sambil menunggu hunian tetap.

Informasi itu merupakan skema yang dijelaskan BNPB dalam laporan tanggal 2 Oktober. Penyaluran kepada setiap keluarga tetap perlu dikonfirmasi melalui daftar penerima dan realisasi bantuan di daerah masing-masing.

Sumber: BNPB — Percepatan Realisasi Bantuan Stimulan Pascabencana untuk NTT, 2 Oktober 2026.

5. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi

Pemerintah Provinsi NTT telah menyiapkan penyelarasan data kerusakan dan kebutuhan pemulihan melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Pada 26 September, pemerintah provinsi menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten terdampak untuk mengevaluasi penanganan darurat, membahas peralihan ke masa transisi pemulihan, menetapkan penerima bantuan, dan mempercepat penyusunan R3P.

Pemprov NTT menyebutkan bahwa sejumlah kabupaten telah memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan. Kabupaten Ngada, misalnya, melaporkan masih terdapat 240 pengungsi terpusat di Kecamatan Riung pada saat laporan tersebut disampaikan.

Peralihan status administrasi dari tanggap darurat ke transisi pemulihan tidak berarti seluruh kebutuhan warga telah terpenuhi. Bantuan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan penanganan kebutuhan mendesak harus tetap berlangsung sesuai kondisi lapangan.

Sumber: Pemerintah Provinsi NTT — Evaluasi Penanganan Gempa Flores dan Percepatan Pendataan R3P, 28 September 2026.

Manggarai Timur: pemulihan masih menghadapi tantangan

Laporan lapangan dari Manggarai Timur memperlihatkan bahwa kebutuhan pemulihan tidak seragam di setiap kabupaten.

Menurut laporan Sorot News pada 3 Oktober, berdasarkan data Posko Bencana Gempa Flores Manggarai Timur per 30 September, terdapat 10.140 pengungsi di 12 kecamatan. Laporan tersebut juga mencatat 31.940 unit infrastruktur terdampak, 404 korban luka ringan, 239 korban luka berat, dan 53 korban meninggal di kabupaten tersebut.

Angka tersebut khusus untuk Manggarai Timur, bukan jumlah seluruh korban atau kerusakan di Flores. Laporan yang sama menyebutkan bahwa pendataan dan verifikasi masih berjalan, sementara pembangunan huntara menjadi salah satu prioritas pada masa transisi pemulihan.

Laporan tersebut juga menyoroti kebutuhan kelompok rentan, pemulihan psikososial, serta ketersediaan air bersih, sanitasi, pangan, kesehatan, dan hunian sementara.

Sumber: Sorot News — Penanganan Gempa M7,7 Manggarai Timur Memasuki Fase Pemulihan, 3 Oktober 2026.

Data ini memperlihatkan pentingnya membedakan perkembangan tingkat provinsi dengan kondisi setiap kabupaten. Daerah yang telah memulihkan sebagian fasilitas vital masih dapat menghadapi kebutuhan besar dalam penyediaan tempat tinggal, bantuan rumah, dan pemulihan ekonomi.

Apa harapan masyarakat Flores?

Harapan masyarakat perlu dipahami dari kebutuhan nyata yang dihadapi para penyintas. Laporan lapangan menunjukkan bahwa sebagian warga masih memerlukan hunian sementara, sedangkan pemerintah terus melakukan verifikasi rumah dan penetapan penerima bantuan.

Ada lima kebutuhan utama yang patut menjadi perhatian bersama.

Pertama, kepastian tempat tinggal. Warga yang rumahnya tidak dapat dihuni membutuhkan hunian sementara yang aman dan layak, serta kepastian mengenai pembangunan atau perbaikan rumah permanen.

Kedua, bantuan yang tepat sasaran. Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai kriteria penerima, hasil verifikasi kerusakan, jadwal penyaluran, dan mekanisme pengaduan apabila data tidak sesuai keadaan sebenarnya.

Ketiga, pemulihan pelayanan dasar. Ketersediaan air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan, sekolah, dan akses jalan harus menjadi bagian integral dari rehabilitasi, bukan hanya pelengkap pembangunan fisik.

Keempat, pemulihan mata pencaharian. Petani, nelayan, pedagang kecil, pekerja informal, dan pelaku UMKM membutuhkan sarana produksi, akses pasar, modal kerja, dan dukungan untuk menghidupkan kembali kegiatan ekonomi.

Kelima, perlindungan dan pemulihan psikososial. Anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan keluarga yang kehilangan anggota keluarga membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan.

Daftar tersebut merupakan analisis kebutuhan berdasarkan laporan kebencanaan dan kondisi penyintas, bukan hasil survei representatif terhadap seluruh masyarakat Flores. Aspirasi warga di setiap desa dan kabupaten tetap perlu dihimpun melalui dialog langsung, forum warga, dan mekanisme pengaduan yang terbuka.

Tantangan tata kelola: jangan berhenti pada pendataan

Salah satu pekerjaan paling penting dalam pemulihan adalah memastikan bahwa data kerusakan berubah menjadi bantuan nyata.

Verifikasi rumah harus dilakukan secara transparan, dengan hasil yang dapat ditelusuri. Pemerintah daerah perlu mengumumkan perkembangan jumlah rumah yang telah diverifikasi, jumlah penerima yang ditetapkan, bantuan yang telah disalurkan, serta rumah yang telah selesai diperbaiki atau dibangun kembali.

Perbedaan angka antarlaporan tidak otomatis menunjukkan adanya penyimpangan. Perbedaan dapat terjadi karena tanggal pendataan, cakupan wilayah, metode penghitungan, atau proses verifikasi yang berbeda. Namun, tanpa sistem data yang terintegrasi, perbedaan tersebut dapat menimbulkan kebingungan, memperlambat bantuan, dan memicu sengketa penerima manfaat.

Dari sisi fiskal, pemerintah perlu memastikan kebutuhan pemulihan dihitung secara terukur melalui Jitupasna dan R3P. Pendanaan dari APBN, APBD, Dana Siap Pakai, dan sumber lain harus mengikuti ketentuan yang berlaku, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.

Pengawasan publik diperlukan untuk mencegah keterlambatan, salah sasaran, duplikasi bantuan, konflik kepentingan, dan pungutan yang tidak semestinya. Setiap program harus memiliki target, jadwal, penanggung jawab, serta indikator hasil yang dapat diperiksa masyarakat.

Pada saat yang sama, pembangunan kembali harus menerapkan standar keselamatan bangunan dan mempertimbangkan risiko gempa serta tsunami. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih aman daripada kondisi sebelum bencana.

Pemulihan Flores harus mengembalikan kehidupan masyarakat

Hampir dua bulan setelah gempa M7,7, sejumlah langkah penanganan telah dilakukan: pelayanan medis, distribusi bantuan, pemulihan infrastruktur vital, verifikasi rumah, pembangunan hunian sementara, dan persiapan rehabilitasi serta rekonstruksi.

Namun, laporan BNPB dan pemerintah daerah sampai awal Oktober memperlihatkan bahwa pekerjaan pemulihan masih berjalan. Ketersediaan hunian, kepastian bantuan rumah, dan pemulihan kehidupan sosial-ekonomi warga tetap menjadi ukuran penting keberhasilan penanganan.

Bagi masyarakat terdampak, pemulihan bukan sekadar berdirinya kembali bangunan yang runtuh. Pemulihan berarti memiliki tempat tinggal yang aman, memperoleh pelayanan kesehatan, menyekolahkan anak, kembali bekerja, dan menjalani kehidupan tanpa ketidakpastian berkepanjangan.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa setiap rencana, anggaran, dan program rehabilitasi benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan warga. Publik berhak mengetahui apa yang telah dikerjakan, berapa keluarga yang telah menerima bantuan, apa yang masih tertunda, dan kapan kebutuhan yang belum terpenuhi akan ditangani.

Bina Bangun Bangsa memandang bahwa solidaritas pascabencana harus diwujudkan melalui kerja nyata, tata kelola yang transparan, dan pembangunan yang lebih tangguh.

Flores membutuhkan dukungan yang tidak berhenti pada masa darurat. Masyarakat membutuhkan kepastian pemulihan agar dapat kembali hidup aman, produktif, dan bermartabat. (Red)

---

Catatan Redaksi:
Artikel ini menggunakan laporan bertanggal dari BMKG, BNPB, Pemerintah Provinsi NTT, ANTARA, dan Sorot News. Angka korban, kerusakan, pengungsi, dan pembangunan huntara memiliki tanggal serta cakupan yang berbeda.
Redaksi perlu meminta konfirmasi terbaru dari BNPB dan BPBD kabupaten terdampak mengenai jumlah korban final, total kerusakan terverifikasi, realisasi bantuan, serta perkembangan hunian per 10 Oktober 2026.