Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bahrullah Akbar memberikan kuliah umum di hadapan sekitar 500 mahasiswa dan Civitas Akademi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan materi “Industry Revolution 4.0 Era and Society 5.0” di Aula Bung Hatta Gedung Pascasarjana UNJ, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Dalam paparannya Bahrullah Akbar menyampaikan revolusi industri tidak hanya merubah aspek industri, bahkan juga mengubah berbagai tatanan kehidupan masyarakat. Kondisi ini ditunjukkan dengan diperkenalkannya Society 5.0 oleh Jepang. “Jadi, kalau di barat melihat secara fisik bahwa teknologi robotik itu bagian dari revolusi industri 4.0 itu adalah segala-galanya, tidak dengan Jepang, ada yang lebih utama yaitu manusianya. Itulah yang dimaksud dengan society 5.0, bahwa jaman sekarang harus mengsingkronkan antara manusia dan teknologi (teknologi dan kultural),” jelas Wakil Ketua BPK.
Menurutnya kemajuan teknologi membawa kemudahan bagi masyarakat di berbagai belahan dunia hampir tanpa batas dan hambatan. Namun, masyarakat harus berhati-hati dalam memanfaatkannya. “Teknologi tidak semata-mata membawa kita ke arah yang lebih baik, tetapi mendorong kita untuk berbuat baik. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam memanfaatkan perkembangan teknologi,” ungkapnya.
Selain itu, Wakil Ketua BPK berharap Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya mahasiswa, agar dapat mengembangkan potensi semaksimal mungkin, baik di bidang akademik maupun non akademik, serta menggali dan mempelajari kompetensi lainnya dari berbagai sumber. Hal tersebut dikarenakan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan society 5.0. dibutuhkan SDM yang unggul dan kreatif.
Selain memberikan paparan mengenai revolusi industri 4.0, terutama terkait dengan mahasiswa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Pada kuliah umum yang dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ Sofia Hartati dan para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ tersebut, Wakil Ketua BPK juga memberikan pemahaman tentang tugas dan wewenang serta kedudukan BPK di dalam pemerintahan.