Sel. Apr 23rd, 2019

Anies Baswedan Gandeng Ormas dan Warga Jalankan Program DKI

Jakarta, Bina Bangun Bangsa – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membangun Ibu Kota dengan memberdayakan organisasi masyarakat (ormas) dan warga. Anies menyatakan sedang menggalakkan program swakelola tipe III dan tipe IV untuk pembangunan di Ibu Kota.

“Bukan hanya untuk penataan kampung kumuh, untuk program kita semua kita akan mendorong penggunaan pengadaan barang dengan swakelola tipe 3 tipe 4,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/2).

Pelibatan ormas itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Perpres itu swakelola dibagi ke dalam empat jenis. Swakelola tipe I mengamanatkan pemerintah untuk langsung melaksanakan program. Swakelola tipe II pelaksanaan program oleh para ahli atau konsultan. Swakelola tipe III memungkinkan program DKI dikerjakan ormas dan swakelola tipe IV dikerjakan oleh masyarakat.

“Penyelenggaranya tidak harus berbentuk perusahaan tapi bisa organisasi masyarakat. Semacam Karang Taruna,” ujar Anies.

“Kemudian masyarakat RT/RW, PKK, jadi rencana untuk menggunakan tipe III tipe IV tidak terbatas pada penataan kampung. Tetapi dalam setiap kegiatan,” lanjut Anies.

Anies tak merinci ormas apa saja yang akan digandeng Pemprov DKI nanti. Dia hanya mencontohkan kegiatan pembangunan jalan di gang hingga penyediaan makanan di sekolah-sekolah bisa dilakukan oleh masyarakat atau ormas.

Dengan menggunakan Perpres 16/2018, kata Anies,  memungkinkan masyarakat lebih leluasa untuk mengerjakan program tanpa menunggu hibah yang turun.Dia melanjutkan salah satu program yang akan digunakan dengan sistem ini adalah pembangunan Kampung Kumuh di Ibu Kota.

“Ada 16 kampung nanti sedang diproses dan semua belum tuntas. Kita ingin lakukan secara kolaborasi atau dalam bahasa kita gotong royong. Masyarakat langsung terlibat dalam kegiatan pembangunan,” ujar dia.

Anies berkata sebelumnya pengadaan di Ibu Kota dilakukan oleh perusahaan yang sudah berbadan hukum melalui mekanisme penunjukan langsung atau lelang. Sementara dana yang dikelola masyarakat secara langsung hanya bisa berasal dari Hibah.

“Dahulu, kita tidak bisa leluasa menyelenggarakan ini. Karena kalau menyelenggarakan harus menggunakan dana hibah padahal ini bukan sebuah hibah. Kalau sekarang ini adalah program pemerintah yang masyarakat ikut serta,” tutur Anies. (ctr/wis)