Warisan Bukan Objek PPh

Secara hukum perpajakan, warisan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan.
Karena itu, seseorang yang memperoleh tanah atau bangunan dari pewaris tidak dikenai PPh hanya karena
menerima harta tersebut sebagai warisan.

Namun, untuk kepentingan administrasi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
ahli waris tetap perlu memperoleh SKB PPh sesuai mekanisme perpajakan.
SKB tersebut menjadi dasar administratif bahwa pengalihan hak karena warisan dikecualikan
dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh.

Apa Itu SKB PPh Warisan?

SKB PPh adalah Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang menunjukkan
bahwa pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan memperoleh pengecualian
dari kewajiban PPh sesuai ketentuan perpajakan.

Permohonan dapat dilakukan oleh ahli waris melalui administrasi perpajakan yang berlaku,
termasuk melalui Coretax DJP atau melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
sesuai mekanisme yang ditetapkan DJP.

Pengajuan SKB PPh Melalui Coretax

DJP menjelaskan bahwa permohonan SKB PPh warisan dapat diajukan secara tertulis kepada KPP
atau secara daring melalui Coretax. Apabila dokumen telah diterima lengkap, permohonan
ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan pelayanan DJP.

Dokumen yang Sebaiknya Disiapkan

Kalau Ahli Waris Lebih dari Satu

Dalam suatu pewarisan, ahli waris dapat berjumlah lebih dari satu orang.
Karena itu, dokumen kewarisan harus menjelaskan dengan jelas siapa saja ahli waris
dan bagaimana pembagian hak atas harta warisan tersebut.

Dalam kondisi tertentu, salah satu ahli waris dapat mengajukan permohonan dengan
melampirkan dokumen pembagian waris yang menunjukkan persetujuan dan pembagian hak
para ahli waris sesuai ketentuan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa SKB PPh dan pembagian hak atas tanah
merupakan dua aspek administrasi yang berbeda. SKB menyelesaikan aspek PPh,
sedangkan status dan pemegang hak akhirnya harus didaftarkan sesuai ketentuan pertanahan.

SKB PPh Bukan Berarti Bebas BPHTB

PPh

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan dikecualikan dari
pengenaan PPh sesuai ketentuan yang berlaku dan administrasinya dibuktikan
melalui SKB PPh.

BPHTB

BPHTB merupakan pajak daerah atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Perolehan karena warisan termasuk salah satu bentuk perolehan hak yang perlu
diperhatikan dalam penghitungan BPHTB sesuai UU HKPD dan Perda daerah tempat
objek tanah berada.

Karena BPHTB merupakan pajak daerah, besaran dan penerapannya harus dilihat
berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku di lokasi objek tanah.

NPOPTKP Warisan: Jangan Salah Memahami Rp300 Juta

Dalam rezim BPHTB, terdapat Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP). UU HKPD menetapkan batas minimal tertentu untuk perolehan
karena waris atau hibah wasiat dalam hubungan keluarga tertentu.

Salah satu angka yang sering muncul adalah Rp300 juta.
Namun angka tersebut tidak boleh langsung dimaknai sebagai “warisan pasti bebas
BPHTB Rp300 juta”.

Contoh Perhitungan BPHTB

Misalnya nilai yang menjadi dasar pengenaan BPHTB secara ilustratif adalah:

Perhitungan di atas hanya ilustrasi. Besaran sebenarnya harus dihitung
berdasarkan ketentuan BPHTB dan Perda yang berlaku di daerah tempat objek tanah
berada.

Bagaimana dengan Balik Nama di ATR/BPN?

Dari perspektif hukum pertanahan, pewarisan merupakan salah satu bentuk
peralihan hak.

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan
hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak meninggal dunia.
Namun, peralihan tersebut tetap harus didaftarkan agar data pertanahan
memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para ahli waris.

Untuk tanah yang sudah terdaftar, dokumen yang berkaitan dengan hak atas tanah,
kematian pemegang hak dan bukti sebagai ahli waris menjadi bagian penting
dalam proses pendaftaran peralihan hak.

Bagaimana Jika Tanah Belum Bersertifikat?

Ini merupakan kasus yang berbeda.

Apabila tanah warisan belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat,
prosesnya tidak dapat langsung disebut sebagai “balik nama sertifikat”.
Terlebih dahulu harus diperiksa status penguasaan dan bukti haknya,
kemudian dilakukan proses pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, tanah bersertifikat, tanah belum terdaftar, SHM, HGB,
tanah dengan data yuridis yang tidak sinkron, maupun tanah yang sedang
disengketakan tidak dapat diperlakukan dengan satu prosedur yang sama.

Bagaimana Jika SKB PPh Ditolak atau Dikembalikan?

Penolakan atau pengembalian permohonan tidak otomatis berarti ahli waris
harus membayar PPh.

Pertama-tama harus diperiksa alasan administratifnya.

• Apakah identitas ahli waris sudah benar?
• Apakah NIK/data perpajakan sesuai?
• Apakah dokumen kematian tersedia?
• Apakah bukti ahli waris sah?
• Apakah pembagian waris sudah jelas?
• Apakah data sertifikat sesuai?
• Apakah data objek tanah sesuai?
• Apakah terdapat perbedaan nama, luas atau alamat?
• Apakah dokumen yang diminta DJP sudah lengkap?

Warisan Tidak Boleh Dijadikan Label untuk Semua Transaksi

Setelah pewaris meninggal, dapat terjadi berbagai perbuatan hukum lanjutan.
Misalnya pembagian harta warisan, pengakhiran hak bersama, atau pengalihan
sebagian hak dari satu ahli waris kepada ahli waris lainnya.

Masing-masing harus dianalisis berdasarkan substansi perbuatan hukumnya.
Tidak semua transaksi yang terjadi setelah kematian pewaris otomatis memperoleh
perlakuan perpajakan yang sama seperti pewarisan murni.

Checklist Sebelum Mengurus Tanah Warisan

Kesimpulan

Dasar Hukum dan Rujukan

• Ketentuan Pajak Penghasilan mengenai warisan sebagai penghasilan yang bukan objek PPh.
• PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk PMK Nomor 1 Tahun 2026.
• PER-8/PJ/2025 mengenai layanan administrasi perpajakan.
• UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), khususnya rezim BPHTB.
• PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta perubahan yang berlaku.
• Ketentuan teknis Kementerian ATR/BPN mengenai pendaftaran peralihan hak karena pewarisan.

BINA BANGUN BANGSA
Media Informasi, Konsultasi Hukum & Pembangunan Masyarakat