Bina Bangun Bangsa • Pembangunan Nasional

Mengubah Kapasitas Fiskal Menjadi Program Pembangunan

Mendorong pembangunan daerah yang produktif, legal, layak dibiayai, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

JAKARTA — Kapasitas fiskal daerah tidak semestinya berhenti sebagai angka dalam APBD. Di balik angka tersebut terdapat ruang untuk membangun infrastruktur, menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pelayanan publik, serta membuka peluang investasi.

Persoalannya bukan hanya berapa besar kapasitas fiskal yang dimiliki sebuah daerah, tetapi bagaimana kapasitas tersebut diterjemahkan menjadi program pembangunan yang produktif, legal, layak dibiayai dan berdampak.

Di titik inilah Bina Bangun Bangsa (BBB) menempatkan dirinya sebagai Mitra Strategis Pembangunan Nasional.

“Kapasitas fiskal harus diubah menjadi kapasitas pembangunan.” — Bina Bangun Bangsa

Dari Anggaran Menjadi Program Pembangunan

Pembangunan daerah membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan anggaran. Dibutuhkan kemampuan untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, aset pemerintah, kapasitas fiskal, regulasi, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan.

Karena itu, BBB mendorong pendekatan yang dimulai dari pemetaan sampai menghasilkan dampak.

MEMETAKAN Potensi, kebutuhan dan aset

MENYIAPKAN Program yang legal dan layak

MENGOPTIMALKAN Pembiayaan sesuai karakter

MENGHADIRKAN Investasi dan kemitraan

MENGHASILKAN Dampak bagi masyarakat

Legalitas Bukan Pelengkap, Tetapi Fondasi

Program pembangunan yang menarik secara ekonomi belum tentu dapat langsung dilaksanakan. Setiap program harus ditempatkan dalam kerangka hukum, kewenangan dan tata kelola yang tepat.

Kewenangan

Memastikan program berada dalam kewenangan pemerintah dan kelembagaan yang tepat.

Aset & Lahan

Memastikan status, penguasaan dan pemanfaatan aset memiliki dasar hukum yang jelas.

Regulasi

Menyesuaikan program dengan regulasi sektoral, tata ruang dan ketentuan yang berlaku.

Tata Kelola

Mengantisipasi risiko hukum, administrasi, pembiayaan dan implementasi.

PRINSIP UTAMA BBB

Program pembangunan perlu dipersiapkan dengan memperhatikan aspek legal, feasible, bankable dan implementable sesuai karakter masing-masing program.

Sumber Pembiayaan Mengikuti Karakter Program

Tidak semua program pembangunan membutuhkan pola pembiayaan yang sama. Karakter program harus menjadi dasar dalam menentukan sumber dan struktur pembiayaan yang sesuai.

Ragam Sumber Pembiayaan

APBD dan sumber pendanaan pemerintah

Transfer ke Daerah

Optimalisasi aset daerah

BUMD dan BUMN

Perbankan dan lembaga pembiayaan

Investasi swasta

KPBU / KPDBU

Hibah dan development financing

Blended finance sesuai regulasi

“Sumber pembiayaan mengikuti karakter program, bukan program yang dipaksakan mengikuti sumber dana.”

Menjembatani Pemerintah, Pembiayaan dan Investasi

Pemerintah daerah memiliki kewenangan, kebutuhan pembangunan, potensi ekonomi dan aset. Lembaga pembiayaan memiliki instrumen pendanaan dengan persyaratan tertentu. Sementara investor membutuhkan program yang jelas, legal, layak dan memiliki struktur risiko yang dapat dipertanggungjawabkan.

BBB melihat adanya ruang strategis untuk mempertemukan kebutuhan tersebut melalui pendekatan strategic development partnership.

RUANG PENDAMPINGAN BBB

Pemetaan potensi dan kebutuhan daerah;
Identifikasi program prioritas;
Penyusunan konsep program;
Penelaahan aspek hukum dan regulasi;
Program/project preparation;
Penyiapan struktur pembiayaan;
Penjajakan kemitraan dan investasi;
Pendampingan implementasi sesuai kewenangan.

Bukan Menjual Janji “Dana Pasti Cair”

Posisi BBB dibangun atas prinsip kehati-hatian dan tata kelola. BBB tidak menjanjikan alokasi anggaran, investasi, hibah maupun pembiayaan tertentu.

Yang disiapkan adalah PROGRAMNYA.

Program harus memiliki dasar hukum, kelayakan, struktur pembiayaan dan kesiapan implementasi sebelum diarahkan kepada sumber pembiayaan atau calon mitra yang sesuai.

Siapa yang Mendapat Manfaat?

PEMERINTAH DAERAH Meningkatkan kualitas penyiapan program dan efektivitas pemanfaatan kapasitas fiskal.

MASYARAKAT Mendapat manfaat melalui pelayanan publik, infrastruktur, lapangan kerja dan aktivitas ekonomi.

DUNIA USAHA Memperoleh peluang kemitraan melalui program yang lebih terstruktur dan transparan.

NEGARA Memperoleh manfaat dari peningkatan kualitas pembangunan dan aktivitas ekonomi daerah.

Dari Potensi Menjadi Dampak

POTENSI & KEBUTUHAN

↓

PROGRAM PEMBANGUNAN

↓

LEGALITAS & KELAYAKAN

↓

PEMBIAYAAN & INVESTASI

↓

IMPLEMENTASI

↓

DAMPAK BAGI MASYARAKAT

Membangun Daerah Tidak Cukup dengan Anggaran

Setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Ada daerah yang memiliki aset strategis tetapi belum optimal pemanfaatannya. Ada yang mempunyai potensi industri, pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif atau sumber daya lainnya yang membutuhkan infrastruktur dan investasi.

Karena itu, pembangunan membutuhkan lebih dari sekadar anggaran. Dibutuhkan perencanaan, legalitas, kelembagaan, pembiayaan, kemitraan, investasi dan pengawasan.

Di ruang inilah Bina Bangun Bangsa menempatkan perannya sebagai Mitra Strategis Pembangunan Nasional.

DARI KAPASITAS FISKAL MENJADI PROGRAM.

DARI PROGRAM MENJADI PEMBIAYAAN.

DARI PEMBIAYAAN MENJADI PEMBANGUNAN.

DARI PEMBANGUNAN MENJADI DAMPAK.

DAN DAMPAK ITULAH YANG HARUS DIRASAKAN MASYARAKAT.

BINA BANGUN BANGSA

MITRA STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL

Memetakan Potensi • Menyiapkan Program • Mengoptimalkan Pembiayaan • Menghadirkan Investasi • Menghasilkan Dampak

Salam Pembangunan.