Sel. Sep 18th, 2018

BINA BANGUN BANGSA dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM

UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil namun mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60 persen tenaga kerja. Namun demikian, usaha mikro dan kecil sering menghadapi kendala diantaranya kurangnya informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang investasi mereka.

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank/nonbank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah.

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan.

Sejalan dengan amanat UU No. 20 tersebut untuk membantu mengatasi kurangnya akses UMKM untuk memperoleh kredit/pembiayaan, Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Persyaratan Umum untuk mendapatkan KUR, antara lain sebagai berikut :

  • Warga Indonesia (WNI)
  • Usahanya telah berjalan minimal 6 bulan

Selain persyaratan umum, yang harus dipenuhi (sesuai checklist) :

Jenis Dokumen Perorangan Badan Usaha
Fotokopi KTP el (E-KTP) dan Kartu Keluarga v v
Fotokopi surat nikah (bagi yang sudah menikah) v
Surat Keterangan Usaha Informal dari kelurahan/kecamatan atau Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, SITU, HO) v v
Fotokopi dokumen jaminan, untuk kredit di atas Rp 25 juta* v v
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), untuk kredit diatas Rp 50 juta v v

(*) Bukti kepemilikan tanah, IMB dan PBB, BPKB


Lampiran :

Tabel Perhitungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BNI :

Maksimum Angsuran Pokok dan Bunga Perbulan (Bunga 7% Efektif per Tahun)
12 24 36 48 60
25.000.000 2.163.169 1.119.314 771.927 598.656 495.030
50.000.000 4.326.337 2.238.629 1.543.855 1.197.312 990.060
100.000.000 8.652.675 4.477.258 3.087.710 2.394.624 1.980.120
200.000.000 17.305.349 8.954.516 6.175.419 4.789.249 3.960.240
300.000.000 25.958.024 13.431.774 9.263.129 7.183.873 5.940.360
400.000.000 34.610.698 17.909.032 12.350.839 9.578.498 7.920.479
500.000.000 43.263.373 22.386.290 15.438.548 11.973.122 9.900.599

Dan sehubungan penyaluran KUR tersebut, maka BINA BANGUN BANGSA sebagai Mitra Strategis Pembangunan Nasional, ikut ambil peran serta dalam mensosialisasikan program ini dengan membuka pendaftaran bagi seluruh pelaku UMKM di Indonesia yang ingin mendapatkan fasilitas KUR ini, melalui isian form permohonan pendaftaran di bawah ini :

Form Pendaftaran UMKM Indonesia :


*
*
*
*

 

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: