Menkeu Purbaya Siapkan Koreksi Besar Sistem Finansial Nasional

Kritik Kebijakan Lama: Uang Ada, Tapi Rakyat Masih Sulit Kerja

Jakarta, BinaBangunBangsa.com — Pernyataan tajam Menteri Keuangan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025), mengguncang logika kebijakan fiskal dan moneter nasional. Ia menyebut ada sekitar Rp425 triliun dana negara yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI), tanpa bisa diakses dunia usaha maupun perbankan.

Akibatnya, menurut Purbaya, likuiditas sistem keuangan menjadi kering, ekonomi melambat, dan rakyat kesulitan mendapatkan pekerjaan.

“Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal,” ujar Purbaya dalam rapat, seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

Paradoks Dana Publik yang Diam di BI

Dana Rp425 triliun tersebut berasal dari pungutan pajak dan berbagai sumber penerimaan negara. Namun alih-alih menggerakkan ekonomi, uang rakyat itu justru diam, terkunci dalam mekanisme penyimpanan di BI.

Ironinya, di saat dana negara menumpuk, UMKM kesulitan modal, sektor riil stagnan, dan pengangguran meningkat. Kondisi ini mencerminkan paradoks besar: uang ada, tetapi tidak bekerja untuk rakyat.

Langkah Korektif Menkeu

Sebagai solusi awal, Purbaya menyatakan akan menarik Rp200 triliun dari total dana yang mengendap tersebut. Presiden Prabowo disebut telah dimintai izin untuk kebijakan korektif ini.

Dana hasil penarikan nantinya akan ditempatkan di bank swasta agar bisa diputar dalam sistem perbankan, dengan harapan membuka ruang pembiayaan baru, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja.

“Kami sudah minta izin Presiden untuk menarik Rp200 triliun. Nanti dana itu ditempatkan di bank swasta agar bisa diputar,” kata Purbaya, dikutip dari Kompas.com (10/9/2025).

Apresiasi dan Kritik

Langkah Purbaya patut diapresiasi karena berani membongkar kesalahan kebijakan lama sekaligus mencoba mengoreksinya. Namun, kritik juga perlu diajukan:

1. Risiko penyaluran — apakah bank swasta benar-benar akan menyalurkan dana ke sektor produktif, atau sekadar memutarnya di pasar keuangan jangka pendek?
2. Implikasi moneter — penarikan dana dari BI berpotensi mengganggu stabilitas inflasi dan kurs rupiah jika tidak diatur dengan hati-hati.
3. Akar masalah — persoalan sesungguhnya bukan hanya dana mengendap, tetapi desain fiskal-moneter yang terlalu birokratis dan kurang berpihak pada sektor riil.

Ekonomi untuk Rakyat, Bukan Sekadar Neraca

Pernyataan Menkeu harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ekonomi bukan semata angka pertumbuhan atau laporan keuangan negara. Ekonomi adalah lapangan kerja, usaha rakyat yang bertahan, dan perut keluarga yang terisi.

Jika benar selama ini ratusan triliun hanya “tidur” di BI, itu adalah bentuk kemewahan yang menyakitkan: kaya di atas kertas, miskin dalam kenyataan.

Harapan

Koreksi besar yang dirancang Purbaya adalah niat baik yang harus diawasi bersama. Tetapi niat saja tidak cukup—harus ada keberanian politik dan eksekusi nyata agar dana publik benar-benar mengalir ke industri, pertanian, UMKM, dan infrastruktur produktif.

Karena pada akhirnya, pertanyaan rakyat tetap sederhana:
“Kalau uang negara begitu besar, kenapa Rakyat masih susah?”

Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini redaksi Bina Bangun Bangsa. Setiap analisis, pandangan, dan usulan yang termuat di dalamnya dimaksudkan untuk memberikan perspektif kritis dan membangun, sebagai bentuk peran aktif masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan nasional.