REKONSTRUKSI HUKUM NASIONAL DAN KEADILAN EKONOMI: DARI DAS SOLLEN MENUJU DAS SEIN 
Pengukuhan Pengurus BKKKS Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2026–2031 
Gubernur Anwar Hafid Temui Menteri Hukum, Konflik Agraria Sulawesi Tengah Jadi Perhatian Pemerintah Pusat 
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA — Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah yang berdampak langsung pada pembukaan lapangan kerja baru. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Presiden menyoroti program 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang diproyeksikan menyerap 400 ribu tenaga kerja. Selain itu, penanaman baru di perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare ditargetkan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun ke depan.
Program lain yang menjadi fokus adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan target 4 ribu titik yang mampu menampung hingga 200 ribu pekerja. Presiden juga menekankan pentingnya program modernisasi 1.000 kapal nelayan (600 ribu lapangan kerja) dan revitalisasi tambak Pantura (132 ribu tenaga kerja).
“Program-program ini harus dipercepat dan benar-benar dirasakan rakyat, terutama dalam memperluas kesempatan kerja,” tegas Presiden Prabowo.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPN BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Presiden Prabowo mendorong program kerakyatan yang nyata dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, arah pembangunan berbasis koperasi, pertanian, dan perikanan merupakan jawaban strategis di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Kami melihat ini sebagai langkah maju yang harus dikawal bersama. Tapi yang paling penting, bagaimana program besar ini benar-benar berjalan terimplementasi di lapangan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan. Rakyat bukan hanya butuh janji dan angka, tetapi bukti dan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Nur Ridwan.
Nur Ridwan juga menekankan perlunya keterlibatan masyarakat sipil, organisasi rakyat, dan komunitas desa dalam mendukung percepatan program prioritas ini. “Jika rakyat dilibatkan sejak awal, maka program tidak hanya cepat, tetapi juga kuat dan memberi manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan bangsa,” tambahnya.
Sumber info dan berita: BPMI Setpres