Visi – Misi dan Tantangan Vera Laruni sebagai Bupati Donggala

Vera Elena Laruni resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025, sebagai Bupati Donggala periode 2025-2030, bersama Wakil Bupati Taufik M. Burhan.

Visi – Misi dan Program Prioritas

Dengan Visi Mewujudkan Kabupaten Donggala yang Sejahtera dan Berdaya Saing Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Lokal yang Berkelanjutan dan Peningkatan Konektivitas sebagai Penyangga Nusantara. Bupati bersama Wakil Bupati Donggala melakukan Misi yaitu : 1. Mendorong pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan; 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal; 3. Memperkuat konektifitas dan infrastruktur strategis; 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel; 5. Memperkuat identitas budaya sebagai daya saing daerah.

Visi dan Misi kemudian diperkuat dengan beberapa gagasan program prioritas yaitu:

1. Peningkatan kualitas pendidikan & akses layanan pendidikan
   • Membentuk Satgas Pendidikan untuk memastikan mutu, pemerataan, fasilitas, dan tenaga pengajar yang kompeten. (netiz.id)
   • Dukungan terhadap pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya memberikan fasilitas pendidikan di wilayah yang kurang terjangkau. (merdeka.com)
   • Peringatan Hardiknas 2025 digunakan untuk memperkuat komitmen pendidikan sebagai landasan pembangunan karakter dan kesiapan generasi masa depan. (Topik Terkini)
2. Penguatan birokrasi dan profesionalisme ASN / pejabat publik
   • Evaluasi dan mutasi pejabat OPD (Organisasi Perangkat Daerah), termasuk pengisian kepala dinas definitif di OPD yang kosong atau belum sesuai disiplin ilmu. (ANTARA News Sulteng)
   • Pembentukan Tim Panitia Seleksi (Pansel) melibatkan pihak eksternal seperti akademisi dan lembaga administrasi (contoh: Untad, LAN Makassar) untuk seleksi jabatan eselon II dan III berdasarkan kompetensi. (Metrosulawesi)
   • Verifikasi ulang data PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2024 untuk mengoreksi dugaan penggunaan data tidak valid. (www.jpnn.com)
3. Program sosial-keagamaan & budaya lokal
   • Program “Satu Desa Satu Hafiz” dan memberikan beasiswa bagi hafiz (penghafal Al-Qur’an) untuk mendukung pendidikan agama dan nilai keagamaan masyarakat. (Metro Sulteng)
   • Peningkatan perhatian terhadap sarana ibadah (Masjid Jami tiap kecamatan) sebagai bagian dari pembangunan keagamaan lokal. (Metro Sulteng)
4. Ekonomi, keuangan daerah, dan pemanfaatan potensi lokal
   • Pembentukan Satgas Fiskal Daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efektivitas pemungutan pajak/retribusi, serta pengelolaan keuangan daerah. (netiz.id)
   • Gagasannya menjadikan Donggala sebagai “Kota Destinasi Wisata” dengan memanfaatkan banyak spot wisata alam alam pesisir, hutan mangrove, pantai, dan keindahan laut. (Metro Sulteng)
   • Mendukung tuntutan keadilan bagi daerah dalam penerimaan DBH (Dana Bagi Hasil) Migas, terutama Selat Makassar, agar porsi yang diperoleh lebih adil dan berkontribusi terhadap pembangunan lokal. (https://news.okezone.com/)
5. Tata kelola pemerintahan & transparansi
   • Komitmen terhadap integritas: memperingatkan ASN yang ‘bermain proyek’; memperkuat disiplin, tanggung jawab; retret bersama kepala daerah dan pejabat untuk membangun budaya pemerintahan yang solid. (Metro Sulteng)
   • Pelantikan pejabat administrator dan pengawas dilakukan berdasarkan regulasi, akuntabilitas, dan dasar hukum yang jelas. (Info Sulteng)

Tantangan

Setiap kepemimpinan besar membawa ekspektasi dan risiko; berikut beberapa tantangan yang dihadapi Bupati dan Wakil Bupati:

• Kapasitas birokrasi daerah: Menyesuaikan kompetensi pejabat dengan disiplin ilmu dan kebutuhan tugas jabatan bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan kesiapan. Evaluasi dan mutasi bisa memicu resistensi, terutama bagi yang telah lama menduduki jabatan.
• Keterbatasan anggaran dan administrasi: Untuk mewujudkan banyak program (pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik) diperlukan anggaran yang cukup dan pelaksanaan yang efektif. Dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, serta kemitraan publik-swasta, akan penting.
• Harapan publik vs realisasi: Program sosial seperti beasiswa hafiz, Satu Desa Satu Hafiz, destinasi wisata, percepatan pembangunan — semuanya menarik perhatian publik. Namun jika pelaksanaannya lambat atau tidak merata, bisa muncul kritik dan kekecewaan.
• Masalah regulasi dan prosedur: Pemenuhan aturan seperti verifikasi data, seleksi pejabat, asal disiplin ilmu, dan persetujuan teknis dari instansi seperti BKN bisa jadi proses yang rumit dan panjang. Kesalahan prosedural bisa menghambat kepercayaan masyarakat dan efektivitas kerja pemerintah.

Prospek ke Depan

Prospek keberhasilan ini akan sangat tergantung pada bagaimana:

1. Bupati mampu menjaga komitmen profesionalisme birokrasi, terutama dalam seleksi pejabat, transparansi anggaran, dan keadilan dalam pelayanan publik.
2. Bupati mendapatkan dukungan fiskal dan regulasi dari provinsi dan pusat, terutama dalam hal DBH, dana infrastruktur, anggaran pendidikan dan tunjangan guru/pengajar.
3. Bupati mengelola aspirasi masyarakat secara inklusif: menggabungkan kebutuhan wilayah pesisir, pedalaman, dan masyarakat adat, agar pembangunan tidak hanya terpusat di pusat kota/kawasan mudah dijangkau.
4. Bupati bisa menyeimbangkan antara program-jangka pendek yang dirasakan masyarakat cepat (contoh: pemberian beasiswa, renovasi fasilitas, perbaikan layanan dasar) dan program jangka panjang (infrastruktur besar, pengembangan pariwisata, peningkatan akses digital dan teknologi) agar dampaknya kesinambungan.
5. Bupati juga mampu memberi ruang bagi partisipasi masyarakat, dalam konteks pembangunan partisipatif, dengan transparansi dan kolaborasi lintas pihak pemangku kepentingan untuk keadilan dan kemakmuran seluruh masyarakat Donggala dan kemajuan Sulawesi Tengah bersama.

Disclaimer Redaksi
Artikel ini disusun dan diolah dari berbagai sumber terpercaya. Redaksi berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan profesional. Apabila terdapat kekeliruan data atau informasi, pembaca dipersilakan menyampaikan klarifikasi melalui email: redaksi@binabangunbangsa.com