Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Masih Banyak Persoalan
binabangunbangsa.com – Maluku Utara, Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melonjak tajam berkat hilirisasi nikel. Data Badan Pusat Statistik mencatat laju pertumbuhan ekonomi provinsi ini sempat menyentuh angka 20,49% pada 2023, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia. Namun, di balik kilau investasi tambang, wajah pembangunan dasar justru menyisakan banyak kekecewaan.
Masyarakat di pulau-pulau kecil masih berhadapan dengan jalan rusak, transportasi terbatas, listrik yang sering padam, hingga sulitnya akses air bersih. Masalah ini berdampak langsung pada dua sektor vital: pendidikan dan kesehatan.
Pendidikan: Putus Sekolah Masih Tinggi
Sekolah memang ada, tetapi kualitas dan aksesnya belum merata. Di Sofifi dan Ternate, sarana pendidikan relatif memadai, namun di Halmahera Selatan hingga Morotai, banyak sekolah yang rusak dan kekurangan tenaga pengajar.
Data terbaru menunjukkan angka putus sekolah masih mengkhawatirkan. Di Kabupaten Halmahera Selatan, hampir 9.696 anak tercatat putus sekolah hingga awal 2025. Di Halmahera Tengah, sepanjang 2024 terdapat 305 siswa berhenti sekolah, terutama di tingkat SMP.
Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA memang naik menjadi 68% pada 2024, tetapi itu berarti sepertiga anak usia SMA masih tidak melanjutkan sekolah. Banyak keluarga di pulau kecil menghadapi dilema: anak harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan perahu ke sekolah, sementara kondisi ekonomi tidak mendukung.
Kesehatan: Puskesmas Ada, Dokter Langka
Layanan kesehatan juga menghadapi tantangan serius. Maluku Utara memiliki 150 puskesmas pada 2023, namun hanya 53 di antaranya berstatus rawat inap dengan total tempat tidur 478 unit. Sebagian besar puskesmas non-rawat inap hanya berfungsi sebagai pos layanan dasar.
Jumlah tenaga medis juga sangat terbatas. Hingga 2021, Maluku Utara hanya memiliki 125 dokter spesialis dan 485 dokter umum, dengan rasio sekitar 0,27 dokter per 1.000 penduduk—jauh di bawah standar ideal 1:1.000. Akibatnya, banyak pasien di pulau-pulau terpencil harus menunggu lama untuk dirujuk ke rumah sakit besar di Ternate atau Tobelo.
Situasi kian genting saat cuaca buruk memutus jalur laut. Kasus ibu melahirkan yang gagal mendapat penanganan cepat hingga kematian bayi masih terjadi. Obat-obatan pun kerap kosong di puskesmas.
Infrastruktur Dasar yang Tertinggal
Akar persoalan ada pada lemahnya infrastruktur dasar. Banyak desa di Halmahera, Taliabu, hingga Morotai hanya bisa diakses lewat jalur laut dengan kapal kayu. Jalan antar-kecamatan rusak parah, jembatan darurat rawan ambruk, dan listrik belum menjangkau seluruh desa.
Ketimpangan ini membuat pelayanan publik—baik sekolah maupun layanan kesehatan—tidak bisa hadir dengan baik. Guru enggan ditempatkan di wilayah terpencil karena akses transportasi minim, tenaga kesehatan pun kesulitan bertahan tanpa fasilitas pendukung.
Masukan
Dalam pengamat pembangunan menilai Maluku Utara membutuhkan perubahan paradigma pembangunan: dari mengejar pertumbuhan angka ekonomi ke pemerataan layanan dasar dan kesejahteraan bagi setiap warga, yang bukan dihitung rata-rata.
- Pendidikan: Pemerintah daerah perlu memberikan insentif khusus bagi guru yang bertugas di pulau terpencil, memperbaiki sarana sekolah, serta menekan angka putus sekolah lewat program beasiswa daerah.
- Kesehatan: Pemerintah pusat dan daerah harus memperbanyak puskesmas rawat inap, menambah tenaga medis dengan skema distribusi wajib, serta memperkuat armada transportasi medis laut.
- Infrastruktur dasar: Jalan, listrik, air bersih, dan internet harus menjadi prioritas agar layanan pendidikan dan kesehatan bisa berjalan.
Organisasi dan lembaga kemasyarakatan, BINA BANGUN BANGSA, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Pembangunan harus menjawab persoalan dan kebutuhan rakyat, bukan hanya untuk segelintir pihak yang menikmati proyek-proyek dan hasil tambang.
Harapan
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tak bisa hanya dibaca dari kilau investasi nikel. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah ketika anak-anak bisa belajar di sekolah yang layak, ibu melahirkan dengan aman, dan setiap keluarga memiliki akses air bersih dan listrik.
Masyarakat menunggu bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya membangun gedung dan industri, tetapi juga menanamkan investasi paling berharga: pendidikan dan kesehatan untuk generasi masa depan Maluku Utara.
Disclaimer Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan hasil olahan data dari berbagai sumber kredibel, termasuk BPS, Dinas Kesehatan Maluku Utara, Dinas Pendidikan, opendata.malutprov.go.id, serta laporan lapangan media lokal.
Kehilangan Indonesia
DPN Bina Bangun Bangsa Surati Presiden, Minta Atensi Perlindungan Tanah Adat Tomakaka Balutan
DPN BINA BANGUN BANGSA DUKUNG INOVASI BOBIBOS BBM BERBASIS NABATI MENUJU KEDAULATAN ENERGI