DPN BINA BANGUN BANGSA Siap Kolaborasi Strategis dengan Menteri HAM RI untuk Gerakan Nasional HAM 2026/2027

DPN BINA BANGUN BANGSA Siap Bangun Gerakan Nasional HAM

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Dewan Pimpinan Nasional BINA BANGUN BANGSA menyiapkan langkah strategis nasional dalam memperkuat agenda hak asasi manusia (HAM) berbasis pembangunan dan keadilan sosial untuk periode 2026/2027.

Inisiatif ini diarahkan untuk membangun sinergi konstruktif dengan Menteri HAM RI, Natalius Pigai, guna memastikan bahwa perlindungan HAM tidak berhenti pada tataran teoritis, normatif, melainkan benar-benar nyata terasa dan terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan untuk pembangunan nasional.

Ketua Umum DPN BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan, menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah sebagai mandataris penyelenggara negara dengan rakyat, masyarakat sipil harus dibangun dalam kerangka kemitraan strategis yang sehat.

“Kami memandang isu HAM bukan sekedar dianggap instrumen kritik semata, tetapi sebagai fondasi pembangunan nasional. Ketika HAM menjadi dasar kebijakan publik, maka keadilan sosial bukan lagi slogan, melainkan arah kerja konkret. Kami siap bersinergi dengan Menteri HAM RI untuk membangun ekosistem perlindungan hak warga negara yang lebih kuat dan terukur,” tegas Nur Ridwan.

Menurutnya, tantangan di lapangan seperti konflik agraria, lemahnya akses bantuan hukum, serta perlindungan rakyat, dan kelompok rentan membutuhkan pendekatan humanis, bukan reaktif.

“Dalam kerangka berNegara, pemerintah perlu mitra yang mampu membaca persoalan secara objektif dan menawarkan solusi berbasis data. BINA BANGUN BANGSA hadir untuk memperkuat itu. Dukungan fasilitasi dari Kementerian HAM akan kami jawab dengan program kerja yang terukur, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjutnya.

DPN BINA BANGUN BANGSA saat ini telah peta jalan Gerakan Nasional HAM 2026/2027 yang meliputi Sekolah Tinggi Hukum dan HAM Nasional, Klinik Bantuan Hukum dan HAM, kajian kebijakan strategis, serta pembentukan SATGAS (taskforce) monitoring HAM di sejumlah wilayah prioritas.

Langkah ini diharapkan menjadi momentum penguatan agenda HAM nasional yang adaptif, responsif, dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa pembangunan Indonesia berjalan seiring dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Disclaimer Redaksi: Artikel ini merupakan pandangan dan inisiatif kelembagaan BINA BANGUN BANGSA dalam mendorong penguatan agenda HAM nasional. Setiap kerja sama dan program yang dijalankan tetap menjunjung prinsip independensi, objektivitas, dan untuk kepentingan publik, bangsa dan negara.