60 Tahun BKKKS DKI: Dari Jejak Pengabdian dan Harapan 
Selamat dan Sukses, Dr. Drs. Mulyadin Malik Tandagimpu, M.Si.,CIGS Resmi Menjadi Ketua Umum BMA Sulawesi Tengah 2026–2031 
Dr. Mulyadin Malik Resmi dilantik Jadi Wakil Ketua FKPA, oleh Gubernur Sulawesi Tengah 
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah melalui KSP (Kantor Staf Presiden) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (Kemendesa PDT) terus memperkuat sinergi dalam mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Naira, Gedung Bina Graha, Jakarta. Berbagai pihak menegaskan pentingnya melibatkan BUM Desa sebagai aktor utama dalam rantai pasok gizi nasional.
Rapat yang dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn.) Harianto, Deputi V KSP ini dihadiri oleh jajaran tenaga ahli utama dan madya dari KSP. Serta para pejabat tinggi Kemendesa PDTT, termasuk kepala badan, direktur jenderal, dan para direktur terkait.
Peran BUM Desa dan BUM Desa Bersama
Salah satu pokok pembahasan utama adalah penguatan peran BUM Desa dan BUM Desa Bersama, sebagai pemasok serta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam forum ini ditegaskan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, tetapi juga merupakan peluang strategis untuk membangkitkan ekonomi desa melalui produksi, distribusi, dan penyediaan bahan pangan lokal yang sehat dan bergizi.
> “Saatnya BUM Desa kita berikan peran, kepercayaan, dan kesempatan dalam kegiatan mendukung program SPPG ini,” tegas salah satu peserta rapat.
Tercatat, sebanyak 542 BUM Desa telah masuk dalam e-katalog LKPP dan dianggap siap secara permodalan dan SDM untuk turut serta menyuplai kebutuhan SPPG. Dengan kondisi ini, Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS, selaku Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal mengusulkan dan mendorong pembentukan Tim Nasional Terpadu atau Satgas yang melibatkan Kementerian dan Lembaga, guna mempercepat profesionalisasi dan integrasi sistem BUM Desa dalam program MBG.
Selain mendukung ketahanan gizi anak, pelibatan BUM Desa juga dinilai membuka lapangan kerja baru di desa, memperkuat rantai pasok pangan lokal, dan mendorong kemandirian pangan nasional yang berakar dari desa.
Rapat ini menghasilkan komitmen untuk mendorong lebih jauh kolaborasi lintas sektor, serta memastikan keberlanjutan program MBG tidak hanya dari sisi konsumsi, tetapi juga produksi dan distribusinya berbasis komunitas desa. (Red)