LSM Bina Bangun Bangsa Dorong Pengawasan Ketat Tender Revitalisasi Tata Pamer Museum Bahari TA 2026

JAKARTA – LSM Bina Bangun Bangsa menyatakan dukungannya terhadap program Revitalisasi Tata Pamer Museum Bahari Tahun Anggaran 2026 yang saat ini sedang berproses melalui mekanisme tender terbuka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut LSM Bina Bangun Bangsa, program tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung visi dan misi Gubernur DKI Jakarta untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang modern, berdaya saing, serta mampu mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan aset budaya dan sejarah.

Museum Bahari merupakan salah satu aset budaya penting yang merepresentasikan sejarah maritim Indonesia.

Oleh karena itu, revitalisasi tata pamer yang mengedepankan digitalisasi dan peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat meningkatkan daya tarik museum sekaligus memperkuat edukasi sejarah bagi masyarakat dan wisatawan.

Ketua Umum LSM Bina Bangun Bangsa, Nur Ridwan, menegaskan bahwa seluruh tahapan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan harus berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, kami berkepentingan untuk mengawal kegiatan ini agar benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan mendukung transformasi Jakarta menuju kota global,” ujarnya.

LSM Bina Bangun Bangsa juga mengharapkan perhatian, pemantauan, dan pengawasan dari seluruh aparat pengawasan internal maupun eksternal pemerintah, termasuk Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, serta lembaga pengawas lainnya sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Menurut organisasi tersebut, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan seluruh proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban anggaran berjalan secara transparan, kompetitif, efisien, dan bebas dari potensi penyimpangan.

LSM Bina Bangun Bangsa menilai bahwa pembelajaran dari berbagai kasus penyimpangan pengelolaan anggaran yang pernah terjadi di sejumlah sektor pemerintahan harus menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran publik.

“Kami mendukung penuh pembangunan dan pengembangan museum di Jakarta, termasuk digitalisasi tata pamer dan layanan museum. Namun, setiap rupiah anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka dan akuntabel,” tegasnya.

Melalui pengawasan yang kuat serta partisipasi publik yang aktif, Revitalisasi Tata Pamer Museum Bahari Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi contoh praktik tata kelola pengadaan yang baik sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global berbasis budaya, sejarah, inovasi, dan teknologi. (Red)