BUMDes Jadi Tulang Punggung Program Makan Bergizi Gratis: Sinergi Kemendesa dan KSP Menuju Akselerasi Pembangunan Desa

JAKARTA — BINABANGUNBANGSA.COM – Sebanyak 551 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari berbagai penjuru Nusantara siap menjadi pemasok utama dalam Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Pemerintah. Dalam rapat koordinasi lanjutan antara Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kementerian Desa PDT dan Kantor Staf Presiden (KSP) yang digelar pada Selasa (29/7/2025), disepakati langkah-langkah konkret dalam menjadikan BUMDes sebagai aktor utama pelayanan gizi dan kemandirian desa.

Rapat berlangsung di ruang kerja Kepala BPI, Gedung A Kemendesa, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS, Kepala BPI Kemendesa PDT. Turut hadir dampingi Kepala BPI di antaranya Fajar Tri Suprapto, S.E., M.Si., (Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal); Dr. Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si. (Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Pembangunan Desa dan Daerah
Tertinggal).

Tentunya jajaran pejabat KSP dari Kedeputian V yaitu: Ferdy F. Wewengkang (Tenaga Ahli Madya) dan Lasmi Purnawati (Tenaga Ahli Madya), serta tim Tenaga Ahli Muda dan Tim Website dan Aplikasi Pusat Data dan Informasi, yaitu M. Yurisman, dan Manat Sitorus, serta Salman Fatahillah dan Arief Atmaja.

BUMDes: Dari Pinggiran Menuju Peran Strategis Nasional

Tenaga Ahli KSP menyampaikan bahwa hasil koordinasi sebelumnya menunjukkan kesiapan 551 BUMDes sebagai supplier program MBG dan 12 BUMDes sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini menjadi peluang emas untuk memajukan ekonomi desa sekaligus mendukung ketahanan gizi nasional.

Namun demikian, KSP menyoroti pentingnya validasi data serta perlunya pendampingan kelembagaan, termasuk mendorong lebih banyak BUMDes menjadi badan hukum agar dapat berperan optimal.

Dorongan Sinergi dan Pendampingan Hukum

KSP menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi pertemuan lintas kementerian guna menyelesaikan hambatan-hambatan administratif yang dihadapi BUMDes. Isu yang disorot antara lain proses legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM serta integrasi data dengan e-katalog LKPP.

Sementara itu, BPI menyampaikan bahwa saat ini proses legalisasi BUMDes sudah disederhanakan secara signifikan. “Dari semula 17 persyaratan kini menjadi 3 saja,” jelas Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa. Namun masih ada kendala teknis pada sistem yang menghambat pemutakhiran data BUMDes di sistem nasional.

Tindak Lanjut: Lima Langkah Strategis Dicanangkan

Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati lima tindak lanjut strategis sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Lintas Kementerian Difasilitasi KSP
   KSP akan memimpin pelaksanaan Rakor yang mengundang Kemendesa, Kemenkumham, BKPM, Kemenkeu, ATR/BPN, dan LKPP untuk menyelesaikan hambatan BUMDes, khususnya dalam hal hukum dan pengadaan.
2. Fiksasi Data Lapangan BUMDes
   BPI akan berkoordinasi dengan Ditjen PEID untuk memvalidasi jumlah BUMDes yang benar-benar siap menjadi supplier MBG dan SPPG.
3. Usulan Satgas Nasional Percepatan BUMDes
   BPI mengusulkan pembentukan Tim Nasional atau Satgas Khusus di bawah koordinasi KSP untuk menangani percepatan legalisasi dan pembinaan BUMDes di seluruh Indonesia.
4. Pertemuan Khusus Kemendesa dengan Badan Gizi Nasional (BGN)
   KSP akan menjembatani pertemuan resmi antara Kemendesa dan BGN untuk menindaklanjuti MoU yang telah ditandatangani sejak Februari 2025.
5. Permintaan Data Resmi oleh KSP
   KSP akan mengirimkan surat permintaan data resmi ke BPI. Surat tersebut akan menjadi evidence dalam sistem ISO yang dijalankan oleh Pusat Data BPI.

Menuju 100 Dapur BUMDes

KSP menargetkan terbentuknya minimal 100 dapur MBG berbasis BUMDes sebagai tonggak awal pelibatan desa dalam peningkatan gizi nasional. “Angka itu sudah sangat signifikan, dan akan membuka peluang BUMDes terlibat dalam pengadaan pangan berskala nasional,” ujar perwakilan KSP.

Catatan Redaksi: Desa Bangkit, Bangsa Kuat, Negara Maju

Langkah strategis ini menunjukkan bahwa desa bukan sekadar objek pembangunan, tetapi kini telah menjadi subjek aktif pembangunan nasional. BUMDes yang selama ini dianggap entitas kecil, kini dipercaya menjadi garda depan ketahanan pangan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Redaksi binabangunbangsa.com
Media Nasional Pembangunan Bangsa