Kemendikbud Rangkul Organisasi Masyarakat Wujudkan Sekolah Penggerak 
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid Investigasi Sertipikat HGB di Lokasi Pagar Laut 
DiJual Cepat Lahan di Jalan Kramat Raya Kav. 71, Jakarta Pusat 
Serah Terima Jabatan Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal 
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Dugaan korupsi yang mencuat di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan dan menemukan ratusan stempel palsu. Temuan ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam tata kelola birokrasi di institusi tersebut, yang semestinya menjadi garda terdepan dalam melestarikan nilai-nilai budaya bangsa.
Ketua Umum Bina Bangun Bangsa, Nur Ridwan, memberikan tanggapannya terkait kasus ini. Dalam pernyataannya, ia menyoroti pentingnya integritas dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya di sektor kebudayaan.
“Korupsi adalah Pengkhianatan terhadap Amanah Rakyat”
Menurut Nur Ridwan, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga penghianatan terhadap amanah rakyat. Ia menegaskan, ‘Ketika dugaan korupsi terjadi di sektor kebudayaan, dampaknya lebih dari sekadar kerugian material. Ini meruntuhkan inti dari nilai-nilai bangsa yang kita junjung tinggi.’
Sebagai sektor yang bertugas melestarikan dan memajukan kebudayaan, Dinas Kebudayaan memiliki peran penting dan strategis dalam membangun karakter bangsa. Jika sektor ini tercemar oleh praktik-praktik korupsi, maka akan sulit untuk mencapai visi kebudayaan yang kuat dan berintegritas.
Apresiasi dan Dukungan terhadap Penegakan Hukum
Nur Ridwan juga mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Tinggi selaku aparat penegak hukum dalam menyelidiki kasus ini. Ia mendukung proses hukum yang adil dan transparan, serta meminta agar asas praduga tak bersalah tetap dipegang teguh.
‘Kita harus memberikan dukungan penuh kepada Kejati untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa mereka yang tidak bersalah tidak menjadi korban dari proses hukum ini,’ tegasnya.
Tiga Langkah untuk Mencegah Korupsi
Dalam kesempatan yang sama, Nur Ridwan mengajukan tiga rekomendasi untuk mencegah kasus serupa di masa depan:
- Transparansi dan Pengawasan Publik
Pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara terbuka dan diawasi secara ketat oleh masyarakat. - Peningkatan Integritas Birokrasi
Pemerintah perlu memberikan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif tentang etika dan integritas kepada aparatur negara. - Penguatan Sistem Digital
Digitalisasi proses administrasi dan pengelolaan anggaran dapat meminimalkan peluang penyalahgunaan.
Pesan untuk Masyarakat
Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih waspada terhadap potensi penyimpangan di bidang pemerintahan. Nur Ridwan mengajak masyarakat untuk tetap optimis dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih.
‘Bina Bangun Bangsa akan terus berkomitmen mendukung agenda pemberantasan korupsi. Hanya dengan pemerintahan yang bersih, kita bisa membangun Indonesia Maju dan Sejahtera yang berdaulat dan berkeadilan,’ tutupnya.
Laporan ini memberikan gambaran nyata bahwa perjuangan melawan korupsi belum selesai. Semua elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
