Dr. Mulyadin Malik: Desa Harus Menjadi Kekuatan Ekonomi dan Masa Depan Bangsa 
Buku: REKONSTRUKSI HUKUM NASIONAL DAN KEADILAN EKONOMI: DARI DAS SOLLEN MENUJU DAS SEIN 
Fasilitasi Keringanan Retribusi Daerah, Berdasarkan Pergub 188 Tahun 2015 
Ada Fasilitasi Keringanan Retribusi Daerah, Berdasarkan Pergub 188 Tahun 2015
Keringanan retribusi ada jalur hukum administrasi, pemeriksaan, penelitian, rekomendasi, hingga keputusan Gubernur.
BINABANGUNBANGSA.COM — Ketika beban retribusi daerah dianggap terlalu berat bagi wajib retribusi, muncul pertanyaan penting: apakah Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan?
Jawabannya, terdapat mekanisme hukum untuk mengajukan keringanan, pengurangan, bahkan pembebasan retribusi daerah.
Di Provinsi DKI Jakarta, mekanisme tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah.
Pergub 188 Tahun 2015 mengatur mekanisme keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah.
Bukan Sekadar “Diskon Tarif”
Pergub 188 Tahun 2015 memberikan ruang bagi wajib retribusi untuk mengajukan permohonan keringanan/pengurangan dan pembebasan kepada Gubernur melalui SKPD/UKPD pemungut retribusi.
↓
PEMERIKSAAN & PENELITIAN
↓
REKOMENDASI
↓
KEPUTUSAN GUBERNUR
Bagaimana Prosesnya?
1Mengajukan Permohonan
Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD/UKPD pemungut retribusi dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
2Pemeriksaan dan Penelitian
SKPD/UKPD pemungut melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas permohonan. Pergub 188/2015 menetapkan pemeriksaan paling lama 1 bulan sejak berkas diterima secara lengkap dan benar.
Dalam proses tersebut, SKPD/UKPD dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan meminta dokumen penunjang apabila diperlukan.
3Rekomendasi
Hasil pemeriksaan dan penelitian menjadi dasar untuk pengajuan rekomendasi kepada Gubernur.
4Keputusan Gubernur
Rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi Gubernur untuk mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan.
Berapa Besar Keringanan yang Dapat Diberikan?
Pasal 6 mengatur batas maksimal keringanan atau pengurangan berdasarkan jumlah ketetapan dalam SKRD:
| Nilai Ketetapan SKRD | Maksimal Keringanan/Pengurangan |
|---|---|
| Sampai dengan Rp1 miliar | 25% |
| Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar | 35% |
| Di atas Rp5 miliar | 50% |
Angka 50% merupakan batas maksimal normatif untuk ketetapan SKRD di atas Rp5 miliar. Besaran yang diberikan tetap bergantung pada hasil pemeriksaan, penelitian, pertimbangan dan keputusan Gubernur.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
WAJIB RETRIBUSI
Mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen.
SKPD/UKPD PEMUNGUT
Menerima, memeriksa dan meneliti permohonan.
PERANGKAT DAERAH TERKAIT
Dapat dilibatkan dalam proses pemeriksaan dan penelitian.
GUBERNUR
Mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi.
Fasilitasi Bukan Berarti Menghapus Kewajiban
Ini merupakan garis penting yang perlu dipahami.
Keringanan atau pengurangan merupakan fasilitas administratif yang diberikan melalui mekanisme tertentu.
Bagaimana dengan Investasi Pendidikan dan Kepentingan Publik?
Dalam perspektif kebijakan publik, permohonan keringanan tidak semata-mata harus dibaca sebagai persoalan angka. Pemerintah daerah juga perlu melihat konteks objek, tujuan pemanfaatan, kemampuan wajib retribusi serta manfaat yang dihasilkan bagi daerah.
Untuk proyek yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, investasi strategis atau optimalisasi aset daerah, kajian yang komprehensif menjadi penting agar keputusan tidak hanya memiliki dasar administratif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif kebijakan publik.
Fasilitasi retribusi dapat ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pelayanan publik dan pengelolaan aset, sepanjang tetap berada dalam koridor hukum, kewenangan dan perlindungan kepentingan keuangan daerah.
Kesimpulan
Pergub Nomor 188 Tahun 2015 memberikan jalur administratif bagi wajib retribusi untuk mengajukan keringanan, pengurangan maupun pembebasan retribusi daerah.
↓
PEMERIKSAAN & PENELITIAN
↓
REKOMENDASI
↓
KEPUTUSAN GUBERNUR
Dengan demikian, apakah permohonan dapat diterima, diperiksa, diteliti dan diberikan rekomendasi sesuai mekanisme hukum yang tersedia.
Pada akhirnya, keputusan tetap harus mempertimbangkan legalitas, kepentingan keuangan daerah, kemampuan wajib retribusi, tujuan pemanfaatan objek serta kepentingan publik.