BINA BANGUN BANGSA Dukung Arahan Presiden Jokowi Untuk Beli Produk Barang dan Jasa dari Dalam Negeri Sendiri

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram karena belanja kebutuhan pemerintah masih didominasi produk impor. Hal itu sangat disayangkan oleh Presiden, pasalnya produk dalam negeri sebenarnya sudah ada dan bisa menjadi subtitusi produk impor itu.

Kekesalan itu diungkap Presiden saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.(14/06/2022)

Bahkan Presiden juga sempat marah dan berkata bodoh terhadap kementerian/lembaga yang kerap belanja produk impor.

Presiden mengingatkan, belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memiliki tiga hal penting, yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi serta efisiensi.

“yang namanya belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, itu harus memiliki tiga hal penting, (pertama) menciptakan nilai tambah. Jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja. Harus memberikan nilai tambah pada negara ini. Yang kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memang efisiensi, ini harus,” terang Presiden Jokowi.

Presiden dapat laporan, bahwa ada 842 produk dalam negeri yang masuk dalam e-Katalog, tapi masih banyak yang justru membeli produk impor.

“Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPn, PPh Badan, PPh Perorangan, PPh Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNBP. Dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor, bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pintar-pintar. Tapi kalau caranya seperti ini, bodoh sekali kita,” kata Presiden, geram.

“Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh kita ini?” lanjut Presiden, geram.

Presiden meminta, APIP dan BPKP mengawal serius program belanja dalam negeri ini. Presiden ingin belanja produk dalam negeri kedepannya lebih digiatkan dan dioptimalkan.

Merujuk arahan Presiden Jokowi tersebut, Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan mendukung pernyataan dan ketegasan Presiden Jokowi, dan berharap semua Menteri Lembaga dan Kepala Badan serta Kepala Daerah segera menjalankan sungguh-sungguh arahan Presiden ini.

“karena dari data yang disampaikan Presiden (25/03/2022), bahwa untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun. Pemerintah Daerah lebih besar lagi yaitu Rp 535 triliun. Sementara di BUMN yaitu Rp 420 triliun, ini uang besar sekali”, katanya.

Bayangkan kata Nur Ridwan, kalau anggaran hampir 1500 triliun tersebut dibelanjakan untuk membeli produk barang dan jasa buatan dalam negeri, buatan UMKM rakyat kita sendiri, pasti ekonomi kerakyatan makin tumbuh dan ekonomi keuangan negara makin kuat, karena akan menciptakan lapangan kerja dan usaha baru yang semakin banyak dan luas, sehingga rakyat semakin makmur dan sejahtera.(Red)