Analisis : Lampung Selatan, Dari Janji Menuju Bukti

Kabupaten Lampung Selatan kini berdiri di persimpangan sejarah. Dengan penduduk sekitar 1,11 juta jiwa dan lebih dari 64% usia produktif, daerah ini memiliki bonus demografi yang bisa menjadi modal besar pembangunan. Namun, bonus ini bisa berubah jadi beban bila tidak diiringi kebijakan yang tepat.

Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar membawa visi besar: “Lampung Selatan Maju Menuju Generasi Emas 2045.” Tujuh misi strategis yang mereka sebut PITU VISTA menjanjikan pembangunan karakter masyarakat, supremasi hukum, pemerintahan bersih, SDM unggul, pemerataan wilayah, penguatan potensi pesisir dan pegunungan, hingga peran aktif dalam jejaring antar daerah dan internasional.

Visi ini sudah dijabarkan dalam RPJMD 2025–2029, yang disahkan bersama DPRD sebagai peta jalan pembangunan. Di atas kertas, rencana itu menjanjikan. Tapi masyarakat tidak menunggu peta—mereka menunggu bukti.

Dalam seratus hari pertama, langkah awal memang terlihat: perombakan pejabat, penegasan komitmen memberantas pungutan liar di dunia pendidikan, dialog dengan UMKM, hingga penyiapan kawasan strategis Bakauheni dan Teluk Lampung sebagai motor ekonomi baru. Namun langkah awal hanyalah tanda niat; dampak nyatanya harus segera dirasakan rakyat.

Data Bicara: Ekonomi, Fiskal, dan Ketimpangan

Fakta-fakta statistik memberi gambaran jelas:

• Pertumbuhan PDRB Lampung Selatan 2024 mencapai 4,62%, di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2025 sebesar 5,47%.
• PDRB per kapita 2024 tercatat sekitar Rp 53,89 juta per tahun, relatif tinggi di antara kabupaten lain, tetapi ketimpangan nyata: masih ada 12,05% penduduk miskin, hidup dengan kurang dari Rp 554.969 per bulan.
• Realisasi Pendapatan Daerah 2023 hanya Rp 2,24 triliun. Angka ini memperlihatkan ruang fiskal yang terbatas, padahal kebutuhan pembangunan terus membengkak.
• Di tingkat provinsi, sektor pertanian masih menyumbang 26,21% PDRB, menegaskan bahwa Lampung Selatan tidak bisa lepas dari basis pertanian, tapi harus mendorong hilirisasi agar nilai tambah tidak lari keluar daerah.

Investasi: Peluang dan Jerat Birokrasi

Lampung Selatan memiliki magnet geografis: gerbang Sumatra, Pelabuhan Bakauheni, jalur tol Trans-Sumatra, lahan pertanian luas, pesisir indah, dan potensi agroindustri. Tetapi birokrasi yang lamban, kepastian hukum yang lemah, dan infrastruktur pendukung yang belum merata membuat investor sering ragu.

Pemerintah daerah memang mulai membuka diri, menertibkan pungli, merapikan perizinan, dan menggelar dialog investasi. Namun langkah ini harus diperkuat dengan jaminan kepastian kebijakan, insentif yang tepat, dan tata kelola fiskal yang transparan. Tanpa itu, peluang investasi hanya akan berakhir di meja presentasi, bukan di lapangan kerja.

Aspirasi Rakyat: Minta Bukti, Bukan Janji

Masyarakat Lampung Selatan menuntut hal sederhana sekaligus fundamental:

• Jalan desa yang mulus dan tidak hanya diperbaiki menjelang pemilu.
• Sekolah tanpa pungli, dengan guru yang cukup dan fasilitas yang layak.
• Puskesmas dan rumah sakit yang bisa diakses tanpa harus berutang.
• Modal dan pasar untuk UMKM agar bisa naik kelas.
• Perlindungan nelayan dan petani agar harga hasil kerja mereka adil.

Hal ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kepemimpinan Egi–Syaiful bukanlah seberapa indah visi diucapkan, tetapi sejauh mana rakyat kecil merasakan perbaikan hidup.

Harapan

Lampung Selatan punya modal demografi, potensi alam, posisi strategis, dan visi besar. Tetapi modal itu bisa hilang bila tidak dikelola dengan integritas, disiplin fiskal, dan kebijakan investasi yang pro-rakyat. Dengan ruang fiskal Rp 2,24 triliun dan angka kemiskinan 12,05%, pemerintah daerah harus berani mengambil langkah kreatif: optimalisasi PAD, kemitraan publik-swasta, hilirisasi pertanian, dan pariwisata berkelanjutan.

Lampung Selatan kini berada di persimpangan: tetap menjadi kabupaten yang potensinya hanya tercatat di laporan BPS, atau berubah menjadi daerah yang bukti pembangunan nyatanya bisa disentuh warga desa dan kota. Waktu akan menjawab. Tapi rakyat berhak menuntut jawaban segera.

Disclaimer Redaksi:
Tulisan ini adalah tajuk editorial resmi binabangunbangsa.com. Redaksi bertanggung jawab penuh atas isi opini ini, yang bersifat independen, analitis, dan mengedepankan kepentingan pembangunan bangsa.