Kehilangan Indonesia 
DPN Bina Bangun Bangsa Surati Presiden, Minta Atensi Perlindungan Tanah Adat Tomakaka Balutan 
DPN BINA BANGUN BANGSA DUKUNG INOVASI BOBIBOS BBM BERBASIS NABATI MENUJU KEDAULATAN ENERGI 
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam urusan pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini dianggap penting guna menjawab banyaknya persoalan yang terjadi di lapangan.
Sugeng Hariyono selaku Plt Direktur Jenderal Bina Bangda dalam acara Podcast Bikin Bangga Indonesia mengatakan, pembangunan di daerah sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.
“Ditjen Bina Bangda sedang fokus mendorong peran serta masyarakat dalam membangun daerah bersama-sama serta mengawal permasalahan di lapangan melalui dokumen perencanaan,” kata Sugeng Hariyono, Kamis, 3 Januari 2022.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting di dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat berperan atau memberi masukan ketika penyusunan dokumen Peraturan Daerah (Perda), karena semua rancangan Perda itu terbuka untuk publik.
Bahkan, lanjut Sugeng, masyarakat bisa memberi masukan jika terdapat hal yang bertentangan dengan kepentingan daerah.
Baru-baru ini masyarakat minta perhatian Presiden karena ada jalan rusak sepanjang 32 kilometer yang sudah lama tidak diperbaiki oleh pemerintah daerah setempat, tepatnya di jalan di Desa Hadipolo, Kudus, Jawa Tengah (Jateng).
Masyarakat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) telah melaporkan hal tersebut ke pihak terkait. Pasalnya, kerusakan jalan itu menghambat mobilitas warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Di sinilah wujud masyarakat memberi kontrol dalam pembangunan di daerah. Di mana seharusnya ini dilaporkan ke Pemerintah Daerah, namun karena belum ada tindak lanjut jadi langsung mengadu ke pusat,” ujarnya.
Untuk mengatasi permasalahan di daerah, Ditjen Bina Bangda Kemendagri melaksanakan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan yang dibuka pada Kamis, 3 Februari 2022 pagi tadi.
Apa yang menjadi permasalahan di masyarakat dimasukan ke dalam dokumen perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Ditjen Bina Bangda yaitu melakukan perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
Di sisi lain, Ditjen Bina Bangda juga membuka layanan bagi masyarakat yang dapat diakses melalui website.
Dalam hal ini, Ketua Umum Lembaga BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan menyatakan dukungannya terhadap apa yang disampaikan oleh Plt. Ditjen Bangda, Sugeng Hariyono tersebut.
“Kami sangat mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. Masyarakat yang terlibat secara langsung dalam perencanaan pembangunan adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kearifan dan kebutuhan lokal. Kami mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam memberikan masukan dan mengawal pelaksanaan pembangunan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan sejahtera sesuai harapan masyarakat.” ujarnya. (VIA)