Koperasi Merah Putih: Gerakan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan atau Sekadar Program Politis?

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA, Presiden Prabowo Subianto, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, telah menginstruksikan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Targetnya tidak tanggung-tanggung: 80.000 koperasi akan dibentuk di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) BINA BANGUN BANGSA, Organisasi dan Lembaga Mitra Strategis Pembangunan Nasional yang berdiri sejak tahun 2009, kami menyambut baik kebijakan ini dengan penuh apresiasi. Inpres ini merupakan terobosan berani dan strategis, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga ideologis. Ini akan menghidupkan kembali semangat konstitusi—Pasal 33 UUD 1945—yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Namun seperti biasa, dalam semangat mengawal kebijakan pro-rakyat, kami perlu menyampaikan apresiasi, kritik, serta saran strategis, agar Inpres ini benar-benar berdampak dan bermanfaat, bukan sekadar menjadi lembaran administratif dan program politis sesaat.

✅ Apresiasi: Langkah Nyata Kembali ke Ekonomi Rakyat

Kami memberi penghormatan kepada Presiden Prabowo yang berani menaruh fokus pada kekuatan ekonomi rakyat di tingkat desa dan kelurahan. Selama puluhan tahun, koperasi sering dilupakan, tergeser oleh ekonomi pasar bebas dan praktik oligopoli.

Kini, dengan lahirnya Koperasi Merah Putih sebagai program nasional, negara menunjukkan keberpihakan nyata terhadap petani, nelayan, buruh, karyawan, guru, pelaku UMKM, dan masyarakat golongan menengah akar rumput.

Kami mencatat pula bahwa Inpres ini dilengkapi dengan dukungan pembiayaan dari APBN, APBD, dan APBDes serta keterlibatan lintas kementerian, yang menunjukkan sebagai tanggung jawab dan beban negara.

⚠️ Kritik: Jangan Ulangi Kesalahan Lama

Meski niatnya luhur, kami harus mengingatkan agar pelaksanaan di lapangan tidak mengulangi kesalahan lama:

1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi di akar rumput. Hingga hari ini, banyak kepala desa, tokoh masyarakat, bahkan perangkat daerah belum tahu jelas bagaimana koperasi ini dibentuk, dijalankan, dan diawasi.
2. Potensi terbentuknya koperasi semu. Banyak koperasi sebelumnya gagal karena hanya formalitas dan menjadi ladang penyelewengan. Tanpa kontrol sosial dan penguatan kapasitas, program ini bisa berakhir seperti proyek gagal lainnya.
3. Risiko birokratisasi dan elitisasi. Jangan biarkan Koperasi Merah Putih hanya dikelola oleh segelintir elite tanpa keterlibatan penuh peran serta masyarakat.

💡 Saran: Libatkan Gerakan Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan

Kami mendorong agar Mendagri, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kemendesa PDT, dan seluruh pemda dan stake holder lainnya, agar:

• Melibatkan organisasi atau lembaga kemasyarakatan, seperti BINA BANGUN BANGSA, komunitas pemuda, kelompok perempuan, pesantren, dan gerakan rakyat lainnya, dalam pendampingan dan pembinaan koperasi.
• Membangun ekosistem koperasi yang terhubung dengan pasar digital, logistik nasional, permodalan berbasis syariah, dan BUMDes, bukan koperasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi.
• Membuka akses data secara transparan, agar publik dapat melihat perkembangan koperasi Merah Putih di tiap daerah, pengurusnya, programnya, dan kinerjanya.

🌱 Harapan: Jadikan Ini Gerakan Rakyat, Bukan Proyek Politik

Kami berharap Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi alat perjuangan rakyat, bukan sekadar instrumen pembangunan versi politik. Ia harus menjadi rumah ekonomi bersama yang dikelola secara demokratis, terbuka, akuntabel, dan berpihak pada yang lemah.

DPN BINA BANGUN BANGSA menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis dan kritis dalam pelaksanaan program ini di seluruh Indonesia. Kami mengajak semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa Inpres No. 9 Tahun 2025 ini bukan sekadar kebijakan, tetapi menjadi awal kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia. (RHT)