Gubernur Anwar Hafid Temui Menteri Hukum, Konflik Agraria Sulawesi Tengah Jadi Perhatian Pemerintah Pusat 
Dr. Mulyadin Malik Tandagimpu Resmi Nahkodai BMA Sulawesi Tengah 2026–2031, Perkuat Sinergi Adat dan Pembangunan Daerah 
Dr. Mulyadin Malik Tandagimpu, M.Si., CIGS Resmi Pimpin Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah, Masa Bhakti 2026-2031 
Pangkalpinang, BINA BANGUN BANGSA — Pengembangan potensi desa di Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) diharapkan dapat lebih terfokus, dan terukur dikelola setiap jenjang pemerintahan, baik di tingkat desa hingga ke pemerintah daerah, dan diperlukannya penguatan komunikasi lintas sektoral.
Maka, saat membuka kegiatan “Pengembangan Desa Wisata dan Pendataan Indeks Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa untuk Kemajuan Desa Tahun 2024”, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria, menegaskan pentingnya bagi pemerintahan desa untuk berpedoman pada indeks desa tersebut.
“Kehadiran kami untuk memastikan bahwa peta indeks desa dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan desa, dan evaluasi. Kami juga ingin memastikan seluruh program Kementerian Desa, termasuk pemanfaatan dana desa yang diberikan dapat diterima dengan baik, dan dimanfaatkan sesuai dengan permendes,” ujarnya, di Aula Graha Tama Wiyata, Kantor BKPSDMD Kep. Babel, Rabu (11/12/2024).
Ia menilai terdapat beberapa sektor pembangunan yang dapat dikembangkan di Negeri Serumpun Sebalai, yang sejurus dengan “Asta Cita” yang menjadi program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta 12 rencana aksi “Membangun desa, membangun Indonesia, desa terdepan, membangun Indonesia”.
“Babel memiliki potensi luar biasa di bidang pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Kami mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan indeks desa dalam merancang kebijakan, dan program pembangunan di desa,” ujar Ahmad Riza.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kep. Babel Sugito, dalam sambutannya bersepakat dengan Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, jika percepatan pembangunan dapat dicapai apabila terjalin sinergitas, kolaborasi, dan harmonisasi. Sehingga, cita-cita Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dapat terpenuhi.
“Di sinilah peran APDESI harus muncul untuk menginformasikan ide dan gagasan yang ada di desanya kepada seluruh desa di Indonesia. Saya yakin dan percaya APDESI bisa menjadi pustaka ide dalam mendorong desa melahirkan inovasi, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya. (Rangga)
Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung