Prof. Dr. Bahrullah Akbar: Dari Auditor Negara, Wakil Ketua BPK hingga Komut Bank Syariah Nasional 
TIM MONEV untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Negara dan Percepatan Pembangunan Nasional 
Dr. Mulyadin Malik Dorong IARMI Perkuat SDM dan Pembangunan Desa sebagai Basis Bela Negara 
Creative Financing Pramono Anung: Mengubah Aset dan Kekuatan Ekonomi Jakarta Menjadi Mesin Pembiayaan Pembangunan
Ketika APBD tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pembiayaan, aset, regulasi, ruang kota, BUMD, dunia usaha, dan pasar pembiayaan dapat dipertemukan untuk menciptakan nilai pembangunan.
JAKARTA, Bina Bangun Bangsa — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mendorong pendekatan baru dalam membiayai pembangunan ibu kota melalui konsep creative financing.
Gagasan yang didorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut muncul di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat dan ruang fiskal daerah yang harus dikelola secara lebih hati-hati.
Secara sederhana, creative financing merupakan pendekatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD dengan mengoptimalkan aset daerah, potensi ekonomi kawasan, kerja sama dunia usaha, BUMD, instrumen pembiayaan, serta nilai ekonomi ruang.
APBD sebagai Leverage, Bukan Satu-Satunya Sumber Dana
Pemerintah dapat menggunakan aset, regulasi, kewenangan, akses kawasan, dan potensi ekonomi sebagai leverage untuk menarik modal pihak lain, tanpa harus menanggung seluruh kebutuhan investasi melalui APBD.
Apa Saja Instrumennya?
Creative financing Jakarta bukan satu instrumen tunggal. Sejumlah mekanisme dapat digunakan sesuai karakter proyek, aset, risiko, dan tujuan pembangunan.
Naming Rights
Nilai komersial sebuah fasilitas atau ruang publik dapat dikaitkan dengan kontribusi pembiayaan dari mitra usaha.
Kerja Sama Swasta
Pemerintah menyediakan aset, kawasan, atau dukungan regulasi sementara mitra menyediakan modal dan kemampuan pengembangan.
Nilai Ekonomi Ruang
KLB dan instrumen pengembangan ruang dapat dikaitkan dengan kontribusi pembangunan kota sesuai kerangka hukum yang berlaku.
SP3L
Instrumen pengembangan lahan yang dapat dikaji dalam kaitannya dengan pembiayaan pembangunan kawasan.
Obligasi Daerah
Instrumen pembiayaan pasar modal yang memberikan sumber dana baru tetapi sekaligus menciptakan kewajiban pembayaran kembali.
Jakarta Collaboration Fund
Pendekatan kolaboratif untuk mempertemukan pemerintah, BUMD, dunia usaha, investor, dan lembaga keuangan.
Creative Financing Bukan Sekadar Mencari Investor
Kesalahan yang sering terjadi adalah mengartikan creative financing sebagai kegiatan mencari investor semata.
Padahal, investor membutuhkan kepastian hukum, kepastian lahan, model bisnis, sumber pendapatan, pembagian risiko, kepastian perizinan, tata kelola, serta prospek pengembalian investasi.
Project Development Chain
MASTERPLAN → LEGAL DUE DILIGENCE → FEASIBILITY STUDY → FINANCIAL MODEL → RISK ALLOCATION → INVESTMENT STRUCTURE → TRANSACTION → IMPLEMENTATION
Di Mana Titik Risikonya?
01. Nilai Publik
Jangan sampai aset publik menghasilkan manfaat ekonomi yang tidak sebanding bagi masyarakat.
02. Konflik Kepentingan
Pemilihan mitra harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
03. Risiko Fiskal
Proyek yang tidak menggunakan APBD di awal tetap dapat menimbulkan kewajiban fiskal di masa depan.
04. Risiko Hukum
Setiap struktur transaksi harus sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset, keuangan daerah, tata ruang, investasi, dan sektor terkait.
•
BANKABLE
•
PUBLIC BENEFIT
Modal dapat berasal dari banyak sumber, tetapi kepentingan publik harus tetap menjadi dasar desain transaksi.
Peluang bagi Daerah Lain
Konsep ini tidak hanya relevan untuk Jakarta. Banyak pemerintah daerah memiliki aset berupa tanah, pasar, terminal, kawasan wisata, pelabuhan, kawasan industri, fasilitas olahraga, ruang publik, maupun potensi ekonomi lokal.
Persoalannya sering kali bukan tidak adanya aset, tetapi belum adanya project pipeline yang memiliki legalitas, model bisnis, struktur pembiayaan, dan kelayakan investasi.
→
LEGALITAS
→
PROJECT DEVELOPMENT
→
PEMBIAYAAN
→
PEMBANGUNAN
→
MANFAAT PUBLIK
Creative Financing dan Masa Depan Pembangunan
Creative financing pada akhirnya bukan semata-mata tentang bagaimana pemerintah mendapatkan uang untuk membangun.
Konsep ini menyangkut bagaimana pemerintah menciptakan nilai dari sumber daya yang dimilikinya, kemudian menggunakan nilai tersebut untuk mempercepat pembangunan.
APBD tetap penting. Namun, APBD tidak harus selalu menjadi satu-satunya sumber pembiayaan.
“Modal boleh berasal dari banyak sumber, tetapi manfaat pembangunan harus kembali kepada publik.”
CATATAN REDAKSI
Bina Bangun Bangsa memandang creative financing sebagai agenda penting dalam penguatan pembiayaan pembangunan daerah. Implementasinya tetap harus memperhatikan legalitas, transparansi, akuntabilitas, kemampuan fiskal, kelayakan proyek, pengendalian risiko, serta perlindungan kepentingan masyarakat.
Punya Aset atau Proyek Strategis Daerah?
Mari kaji bagaimana aset, potensi ekonomi, kebijakan, investasi, dan sumber pembiayaan dapat disusun menjadi proyek yang legal, bankable, dan memberikan manfaat publik.
0896-1630-5757
BINA BANGUN BANGSA
Mitra Strategis Pembangunan Nasional
Disclaimer: Artikel ini merupakan analisis dan informasi kebijakan publik. Setiap penerapan skema pembiayaan harus dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, kondisi fiskal, karakteristik aset, kelayakan proyek, dan ketentuan kerja sama yang berlaku.