8 Harapan Rakyat Kepada Presiden Prabowo

Agustus 2025 adalah momentum bersejarah: delapan dekade Indonesia merdeka. Namun dalam euforia peringatan Hari Kemerdekaan ke-80, muncul satu pertanyaan keras namun jujur dari rakyat: apakah Indonesia sudah benar-benar Merdeka?

Merdeka bukan sekadar bebas dari penjajahan asing, tapi juga terbebas dari beban dan tekanan hidup yang semakin berat: harga pangan yang tidak terkendali, pendidikan dan pengajaran yang semakin mahal, pengangguran yang meluas, pelayanan kesehatan dan layanan publik yang tidak merakyat, dan janji-janji politik yang terasa makin jauh dari kenyataan.

Setelah dua kali gagal di pemilu sebelumnya, Prabowo Subianto akhirnya dipercaya rakyat sebagai Presiden RI hasil Pemilu 2024. Kemenangannya adalah akumulasi dari janji-janji kampanye sejak 2014 — yang menyuarakan kedaulatan ekonomi, keadilan sosial, pembangunan yang adil dan merata, dan pemerintahan yang tegas serta bersih dari segala bentuk korupsi. Namun kini, ketika program 100 hari kerja telah lewat dan menuju tahun pertama pemerintahannya, rakyat menanti bukti, bukan narasi.

Delapan Harapan Rakyat

Berikut ini adalah 8 Harapan utama rakyat kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagai kompas evaluasi awal masa pemerintahan menuju keadilan dan kemakmuran yang dijanjikan:

1. Turunkan Harga dan Kendalikan Kebutuhan Pokok
   Harga sembako, listrik, dan bahan bakar harus dikendalikan secara nyata.
   Rakyat ingin merasakan janji kedaulatan pangan bukan hanya lewat retorika, tetapi dari isi dapur mereka sehari-hari.
2. Sediakan Lapangan Kerja Layak dan Lindungi Buruh
   Pemerintah wajib menciptakan kerja riil dan produktif, memperbaiki upah minimum, serta menjamin perlindungan pekerja informal dan buruh dari ketidakpastian ekonomi.
3. Bangun Daerah Secara Adil dan Merata
   Ketimpangan pembangunan harus dikoreksi. Kawasan timur Indonesia, perbatasan, dan wilayah tertinggal menuntut kehadiran negara yang adil dalam program, anggaran, dan keputusan kebijakan.
4. Perkuat Pendidikan dan Kesehatan Gratis Berkualitas
   Pendidikan dan kesehatan bukan komoditas bisnis, tetapi hak dasar rakyat. Layanan publik ini harus merata dan dapat diakses semua warga, dari Sabang sampai Merauke.
5. Tegakkan Pemerintahan Bersih, Transparan, dan Melayani
   Pungli dan korupsi harus diberantas tanpa kompromi. Pemerintahan yang bersih dimulai dari atas, diteladankan oleh presiden, wakil presiden, kabinet, dan seluruh pejabat publik.
6. Bangun Ekonomi Nasional Berbasis Kerakyatan dan Kedaulatan
   Petani, nelayan, UMKM, dan koperasi rakyat harus jadi prioritas. Ekonomi tidak boleh hanya dikuasai segelintir elit dan/atau tunduk pada kepentingan investor asing, tapi tidak anti asing.
7. Jamin Demokrasi Sehat dan Kebebasan Sipil
   Rakyat butuh ruang untuk bersuara, menyampaikan kritik, dan berorganisasi tanpa takut. Demokrasi akan sehat jika rakyat didengar, bukan dibungkam.
8. Libatkan Rakyat dalam Regulasi dan Kebijakan Pembangunan
   Segala undang-undang dan kebijakan penting harus disusun bersama rakyat, melalui proses partisipatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat/publik — bukan elite semata.

Dari Janji ke Aksi dan Karya Nyata

Editorial ini disampaikan sebagai bentuk pengingat, karena rakyat masih menyimpan harapan. Bahwa pemimpin yang lahir dari suara rakyat, harus pula bekerja dalam terang demi rakyat. Bahwa mandat bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijalankan dengan ketulusan hati dan integritas moral.

Rakyat meyakini, Indonesia hanya akan menjadi bangsa yang besar dan maju apabila kepercayaan publik dibalas dengan tindakan nyata. Presiden bukan sekadar kepala negara, tetapi juga penanggung jawab utama atas harapan dan masa depan rakyat.

Agustus ini, jangan hanya kibarkan bendera. Tegakkan pula janji yang masih tertunda.

Redaksi binabangunbangsa.com
“Berpikir dan Bergerak untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”

Opini ini merupakan kesimpulan redaksi berdasarkan aspirasi publik yang terhimpun dari berbagai wilayah dan lapisan masyarakat. Diterbitkan sebagai bentuk partisipasi pers dalam mengawal arah pembangunan nasional.