Balai Bahasa Sulteng Gelar Forum Konsultasi Publik Untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Palu, BINABANGUNBANGSA.com – Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan mutu dan akuntabilitas layanan publik di bidang kebahasaan, kesastraan, dan literasi. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 27 Oktober 2025, di Hotel Swiss-Bel Palu, dan diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, lembaga, serta instansi pemerintah di Kota Palu.

Sebanyak 46 peserta hadir, mewakili berbagai lembaga seperti Kemenkumham, BPMP, BGTK, Komunitas Sastra, Komunitas Literasi, LSM Kota Palu, HISKI Sulteng, BRIDA, Sulteng Raya, Disdikbud Provinsi dan Kota Palu, APPBIPA, SMA Al-Azhar Palu, KBBIPA dan BINA BANGUN BANGSA yang diwakili Koordinator Daerah (Korda) BINA BANGUN BANGSA Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Dzaar, yang turut berpartisipasi aktif sebagai undangan dan peserta di forum ini.

Dalam sambutannya, Kasubbag Umum Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana pelayanan publik yang diberikan sudah memenuhi harapan masyarakat.

“Forum ini bukan sekadar formalitas, tetapi ruang bersama untuk mendengarkan kritik dan masukan masyarakat agar pelayanan Balai Bahasa semakin terbuka, efektif, dan berdampak nyata,” ujarnya.

Empat narasumber hadir memberikan pandangan dan masukan konstruktif, yaitu:

• Prof. Dr. H. Irwan Waris, M.Si., Pakar Pelayanan Publik Universitas Tadulako,
• Nur’Ainun, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. dari Kemenkumham,
• Muhammad Rus’an Yasin dari Ombudsman RI, dan
• Megawati Ismail, Ketua Tim Perencana dan Pengendalian Konten Media Baru TVRI Sulteng.

Mereka menekankan pentingnya kolaborasi antarsektor dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik, termasuk sinergi antara lembaga negara, komunitas literasi, dan organisasi masyarakat sipil seperti BINA BANGUN BANGSA yang berperan aktif dalam mengawal transparansi serta peningkatan mutu layanan publik.

Forum ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengubah kualitas pelayanan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah dari kategori “baik” menjadi “sangat baik”, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan publik yang konstruktif. (RHT)