Buku: REKONSTRUKSI HUKUM NASIONAL DAN KEADILAN EKONOMI: DARI DAS SOLLEN MENUJU DAS SEIN 
Pengukuhan Pengurus BKKKS Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2026–2031 
Gubernur Anwar Hafid Temui Menteri Hukum, Konflik Agraria Sulawesi Tengah Jadi Perhatian Pemerintah Pusat 
Jakarta, 7 Maret 2025 – Dalam suasana silaturahim yang hangat, sejumlah tokoh nasionalis dan akademisi berkumpul dalam acara buka puasa bersama. Pertemuan yang dihadiri oleh para pemikir dan penggiat intelektual ini menjadi ajang curah pendapat mengenai berbagai isu kekinian di bidang ekonomi, sosial, dan politik.
Acara dibuka oleh Bambang Wiwoho (wartawan senior). Kemudian lanjut dengan sesi curah pendapat dan diskusi yang dimoderatori oleh Taufiequrachman Ruky (mantan Ketua KPK RI), hingga sampai saat buka puasa bersama.
Bahwa seperti diketahui masyarakat, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto telah menimbulkan polemik dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, akademisi, dan para tokoh nasional.
Menurut sebagian kalangan masyarakat, terdapat beberapa hal yang menjadi kekhawatiran terkait BPI dan Danantara, di antaranya adalah:
1. Ketergantungan pada Dukungan Politik
Ada kekhawatiran bahwa Danantara terlalu bergantung pada dukungan politik. Jika terjadi pergeseran atau dinamika politik yang tidak mendukung, operasional dan keberlanjutan badan ini bisa terganggu, sehingga mengancam stabilitas pengelolaan investasi nasional.
2. Resiko Konflik Kepentingan dan Potensi Korupsi
Mengingat nilai investasi dan aset yang dikelola sangat besar, terdapat resiko konflik kepentingan dan potensi praktik korupsi. Tanpa mekanisme pengawasan dan transparansi yang kuat, badan ini bisa menjadi ladang bagi penyalahgunaan wewenang dan rentan terjadi korupsi.
3. Dominasi Tokoh Politik dalam Kepengurusan
Susunan kepengurusan yang didominasi oleh tokoh-tokoh politik menimbulkan keraguan mengenai profesionalitas dan objektivitas dalam operasional dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengaburkan batas antara kepentingan politik dan tujuan investasi yang seharusnya didasarkan pada analisis ekonomi yang objektif.
4. Kekhawatiran atas Independensi dan Transparansi
Meskipun ada janji transparansi dari pihak pemerintah, ada keraguan apakah Danantara benar-benar dapat beroperasi secara independen tanpa intervensi politik. Transparansi dan tata kelola yang baik menjadi kunci untuk membangun kepercayaan investor domestik maupun internasional.
Kesimpulan dan Harapan
Dari curah pendapat dan diskusi ini, sementara dapat disimpulkan secara umum, tantangan utama bagi Danantara adalah kepercayaan publik yang saat ini menurun dan perlu dikembalikan dengan memastikan bahwa tata kelola, pengawasan, dan transparansi ditegakkan secara konsisten agar badan ini dapat beroperasi secara profesional dan independen dari kepentingan dan dinamika politik. Langkah-langkah tersebut sangat krusial untuk membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan bahwa investasi nasional dikelola dengan efektif dan objektif sesuai harapan, maksud dan tujuan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan konsitusi sesuai yang termaktub dalam Mukadimah UUD 1945.
Undangan yang hadir di antaranya ada tokoh senior Bapak Suko Sudarso, Djoko Moeljono (mantan Dirjen), Anthony Budiawan (pengamat ekonomi), Imam Sufaat (mantan KASAU), Tedjo Edhy (mantan Menkopolhukam), Said Didu (mantan sekretaris Menteri BUMN), Halida Hatta (anak dari Proklamator, Mohamad Hatta), Dina Nurul Fitria (Dewan Energi Nasional), Laksmi Suryohadiprojo, Ibnu Tadji (Ketua Asosiasi Perumahan dan Properti), Heppy Trenggono (pengusaha), Haris Rusli Moti (aktivis), B. Wiwoho (wartawan senior), Wawat Kurniawan (Weka), Hatta Taliwang (mantan anggota DPR RI), Fitriano Marullah, Nur Ridwan (LSM), Sumantoro Radjiman (pengusaha). (***)